Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menilai pemerintah harus mampu meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional melalui sejumlah kebijakan intensifikasi.
Hal itu sebagai jawaban atas kritikan terhadap rencana impor beras karena kebijakan itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya petani.
“Kita harus melakukan intensifikasi yang sangat intensif dan itu pasti akan punya dampak kepada lingkungan. Kalau varietas baru kita berharap ada terobosan, tapi nyatanya hampir 10 tahun terobosannya tidak banyak dan kenaikan produktivitas rata-rata masih bergerak disitu aja,” kata Bayu dalam diskusi Food Security Forum di Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Baca Juga: Kementan: Optimalkan Rawa, Sumsel Pasti Surplus Beras
Sementara itu peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman menambahkan, pemerintah perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor. Perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait impor beras.
Kegiatan impor yang belum efektif lanjut dia sebenarnya didasarkan pada acuan data yang dijadikan dasar untuk melakukan impor. Sehingga jika data acuan tidak dapat diandalkan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efektif.
“Permasalahan yang seringkali dihadapi Indonesia adalah data pangan yang selama ini selalu dijadikan acuan untuk melakukan impor belum sepenuhnya bisa diandalkan. Perbaikan data komoditas baru dilakukan pada komoditas beras, itupun baru pada akhir Oktober 2018 lalu. Sedangkan data-data komoditas lain seperti jagung dan kedelai dapat dikatakan belum terintegrasi menjadi data tunggal yang dapat diandalkan pemerintah dan publik,” pungkasnya.
Baca Juga: Dongkrak Ekspor, Kementan Giat Monitoring Kualitas Beras Organik
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Kumairoh
