Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:28 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.494 USD/troy ounce
  • 16:27 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 53.85 USD/barel
  • 16:25 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,07 USD/barel
  • 16:23 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup melemah 0,82% pada level 26.566
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup melemah 0,43% pada level 2.941
  • 16:21 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,57% pada level 3.142
  • 16:15 WIB. Valas - Dollar menguat 0,16% terhadap Poundsterling pada level 1,2852 USD/Pound
  • 16:14 WIB. Valas - Dollar menguat 0,04% terhadap Euro pada level 1,1120 USD/Euro
  • 16:13 WIB. Valas - Dollar melemah 0,11% terhadap Yen pada level 108,37 Yen/USD
  • 16:13 WIB. Valas - Yuan ditutup melemah 0,04% terhadap USD pada level 7,0739 Yuan/USD
  • 16:11 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,06% terhadap USD pada level Rp.14.032/USD
  • 16:01 WIB. IHSG - IHSG ditutup menguat 0,52% di akhir sesi II.
  • 14:21 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka melemah 0,04% pada level 7.209
  • 14:20 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,34% pada level 22.625
  • 14:20 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup melemah 0,39% pada level 2.080

Pemprov DKI Jakarta Imbau Masyarakat Lunasi Pajak Dahulu Sebelum Urus Perizinan

Pemprov DKI Jakarta Imbau Masyarakat Lunasi Pajak Dahulu Sebelum Urus Perizinan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan. Reformasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah. 

Sebagaimana amanat peraturan tersebut, reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan, melibatkan berbagai perangkat daerah, salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

“DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta bertugas melakukan verifikasi melalui penelitian administrasi dan penelitian teknis terkait pemenuhan kewajiban pajak daerah terhadap pemohon perizinan dan non perizinan di Jakarta,” ujar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra saat ditemui di Mal Pelayanan Publik, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Baca Juga: Hingga Akhir Juli, Penerimaan Pajak Melempem

Lebih lanjut, Benni menerangkan telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui Instruksi Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah pada Permohonan Perizinan.

“Sistem perizinan DPMPTSP telah terintegrasi dengan basis data perpajakan milik Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), petugas akan melakukan penolakan permohonan perizinan jika pemohon belum memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan permohonan tidak dapat dilanjutkan," ujar Benni.

Adapun implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilaksanakan pada setiap permohonan pelayanan perizinan, diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan Non-Rumah Tinggal, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan Besar, Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), Persetujuan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Kartu Tanda Daftar Usaha Orang perseorangan untuk Usaha Jasa Konstruksi, lzin Pelaku Teknis Bangunan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Perpasaran Swasta (IUPP, IUTS, IUTM, Minimarket), dan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter baik perorangan maupun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Baca Juga: Pengusaha Geser ke Platform Digital, Sri Mulyani Tetap Kejar Pajaknya

“Pemenuhan kewajiban perpajakan diterapkan mulai dari pemohon mengajukan permohonan secara elektronik atau online system hingga saat pemohon mengajukan permohonan melalui sistem antrian online," ujar Benni.

Lebih lanjut Benni menjelaskan adapun pemenuhan perpajakan daerah yang menjadi fokus penelitian jajarannya, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah (PAT)

“Verifikasi dilakukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pemohon perseorangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pemohon Badan Usaha yang sudah melaksanakan kegiatan usaha minimal selama satu tahun dan termasuk dalam Usaha Menengah atau Usaha Besar,” jelas Benni.

Baca Juga: Dear Warga Jatim, Bayar Pajak Kendaraan Bisa Pakai GoPay, Lho!

Reformasi Tata Kelola Pajak dan Reformasi Layanan Perizinan di Pemprov DKI Jakarta dilakukan semata-mata sebagai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semakin besarnya pemasukan negara dari sektor pajak, maka semakin banyak dana yang dapat digunakan untuk pembangunan dan mengurangi beban negara dalam bentuk hutang luar negeri. Pelanggaran administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk korupsi uang rakyat.

“Oleh karenanya kami meyakini bahwa tindak pelanggaran perpajakan merupakan salah satu bentuk korupsi uang rakyat. Kewajiban perpajakan perorangan dan Badan Usaha adalah milik rakyat yang harus masuk ke dalam kas negara,” ujar Benni.

Benni menambahkan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ini dikecualikan bagi pemohon perizinan dan non perizinan yang terhadap utang pajaknya telah memperoleh surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak atau surat persetujuan penundaan pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

“Lunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri kemudian,” tutup Benni.

Baca Juga

Tag: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pajak

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,765.06 3,727.40
British Pound GBP 1.00 18,152.87 17,970.86
China Yuan CNY 1.00 1,993.57 1,972.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,121.25 13,980.75
Dolar Australia AUD 1.00 9,663.17 9,560.04
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.81 1,782.71
Dolar Singapura SGD 1.00 10,352.82 10,246.06
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,705.65 15,545.20
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,369.82 3,333.91
Yen Jepang JPY 100.00 13,035.40 12,904.51

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6257.806 32.309 659
2 Agriculture 1350.830 17.939 20
3 Mining 1608.809 18.668 48
4 Basic Industry and Chemicals 936.650 11.345 74
5 Miscellanous Industry 1204.625 1.298 50
6 Consumer Goods 2095.162 -5.964 54
7 Cons., Property & Real Estate 514.979 5.407 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1218.866 3.964 75
9 Finance 1282.423 11.762 90
10 Trade & Service 804.793 -4.564 166
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 71 84 13 18.31
2 YPAS 424 500 76 17.92
3 MPRO 870 1,000 130 14.94
4 PURE 680 775 95 13.97
5 TFCO 450 510 60 13.33
6 SONA 5,000 5,625 625 12.50
7 TRAM 111 123 12 10.81
8 FITT 86 95 9 10.47
9 MREI 4,120 4,480 360 8.74
10 BALI 1,280 1,390 110 8.59
No Code Prev Close Change %
1 FMII 730 550 -180 -24.66
2 TALF 360 278 -82 -22.78
3 NZIA 1,290 1,055 -235 -18.22
4 ABBA 214 178 -36 -16.82
5 KBLV 420 370 -50 -11.90
6 MDKI 232 206 -26 -11.21
7 APEX 505 450 -55 -10.89
8 YULE 149 133 -16 -10.74
9 PDES 950 850 -100 -10.53
10 SRAJ 268 242 -26 -9.70
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 236 244 8 3.39
2 MKNT 59 57 -2 -3.39
3 ABBA 214 178 -36 -16.82
4 TCPI 6,125 6,075 -50 -0.82
5 HMSP 2,120 2,060 -60 -2.83
6 FREN 157 150 -7 -4.46
7 JPFA 1,655 1,745 90 5.44
8 BTPS 3,550 3,810 260 7.32
9 PGAS 2,240 2,330 90 4.02
10 PURE 680 775 95 13.97