Portal Berita Ekonomi Sabtu, 08 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Pemprov DKI Jakarta Imbau Masyarakat Lunasi Pajak Dahulu Sebelum Urus Perizinan

Pemprov DKI Jakarta Imbau Masyarakat Lunasi Pajak Dahulu Sebelum Urus Perizinan
WE Online, Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan. Reformasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah. 

Sebagaimana amanat peraturan tersebut, reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan, melibatkan berbagai perangkat daerah, salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

“DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta bertugas melakukan verifikasi melalui penelitian administrasi dan penelitian teknis terkait pemenuhan kewajiban pajak daerah terhadap pemohon perizinan dan non perizinan di Jakarta,” ujar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra saat ditemui di Mal Pelayanan Publik, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Baca Juga: Hingga Akhir Juli, Penerimaan Pajak Melempem

Lebih lanjut, Benni menerangkan telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui Instruksi Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah pada Permohonan Perizinan.

“Sistem perizinan DPMPTSP telah terintegrasi dengan basis data perpajakan milik Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), petugas akan melakukan penolakan permohonan perizinan jika pemohon belum memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan permohonan tidak dapat dilanjutkan," ujar Benni.

Adapun implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilaksanakan pada setiap permohonan pelayanan perizinan, diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan Non-Rumah Tinggal, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan Besar, Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), Persetujuan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Kartu Tanda Daftar Usaha Orang perseorangan untuk Usaha Jasa Konstruksi, lzin Pelaku Teknis Bangunan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Perpasaran Swasta (IUPP, IUTS, IUTM, Minimarket), dan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter baik perorangan maupun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Baca Juga: Pengusaha Geser ke Platform Digital, Sri Mulyani Tetap Kejar Pajaknya

“Pemenuhan kewajiban perpajakan diterapkan mulai dari pemohon mengajukan permohonan secara elektronik atau online system hingga saat pemohon mengajukan permohonan melalui sistem antrian online," ujar Benni.

Lebih lanjut Benni menjelaskan adapun pemenuhan perpajakan daerah yang menjadi fokus penelitian jajarannya, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah (PAT)

“Verifikasi dilakukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pemohon perseorangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pemohon Badan Usaha yang sudah melaksanakan kegiatan usaha minimal selama satu tahun dan termasuk dalam Usaha Menengah atau Usaha Besar,” jelas Benni.

Baca Juga: Dear Warga Jatim, Bayar Pajak Kendaraan Bisa Pakai GoPay, Lho!

Reformasi Tata Kelola Pajak dan Reformasi Layanan Perizinan di Pemprov DKI Jakarta dilakukan semata-mata sebagai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semakin besarnya pemasukan negara dari sektor pajak, maka semakin banyak dana yang dapat digunakan untuk pembangunan dan mengurangi beban negara dalam bentuk hutang luar negeri. Pelanggaran administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk korupsi uang rakyat.

“Oleh karenanya kami meyakini bahwa tindak pelanggaran perpajakan merupakan salah satu bentuk korupsi uang rakyat. Kewajiban perpajakan perorangan dan Badan Usaha adalah milik rakyat yang harus masuk ke dalam kas negara,” ujar Benni.

Benni menambahkan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ini dikecualikan bagi pemohon perizinan dan non perizinan yang terhadap utang pajaknya telah memperoleh surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak atau surat persetujuan penundaan pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

“Lunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri kemudian,” tutup Benni.

Tag: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pajak

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,925.40 3,885.82
British Pound GBP 1.00 19,310.01 19,112.04
China Yuan CNY 1.00 2,113.12 2,091.20
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,720.24 14,573.77
Dolar Australia AUD 1.00 10,619.18 10,510.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,899.36 1,880.44
Dolar Singapura SGD 1.00 10,735.30 10,626.93
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,442.01 17,267.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,510.67 3,471.60
Yen Jepang JPY 100.00 13,942.26 13,802.23
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5143.893 -34.379 697
2 Agriculture 1182.126 4.501 23
3 Mining 1420.039 -17.397 48
4 Basic Industry and Chemicals 750.026 -7.720 80
5 Miscellanous Industry 936.518 5.337 52
6 Consumer Goods 1901.378 -17.731 58
7 Cons., Property & Real Estate 287.698 -4.036 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 891.398 -15.669 78
9 Finance 1123.701 -6.899 93
10 Trade & Service 635.015 7.240 173
No Code Prev Close Change %
1 IPOL 70 92 22 31.43
2 TOYS 436 545 109 25.00
3 WOWS 72 89 17 23.61
4 OPMS 128 151 23 17.97
5 YULE 172 197 25 14.53
6 BBHI 146 167 21 14.38
7 EMTK 4,290 4,900 610 14.22
8 DART 220 248 28 12.73
9 CSRA 310 346 36 11.61
10 PTSN 208 232 24 11.54
No Code Prev Close Change %
1 PGJO 55 50 -5 -9.09
2 VRNA 115 107 -8 -6.96
3 INDO 130 121 -9 -6.92
4 IBFN 290 270 -20 -6.90
5 LUCK 232 216 -16 -6.90
6 PGLI 204 190 -14 -6.86
7 BAYU 1,100 1,025 -75 -6.82
8 APII 191 178 -13 -6.81
9 TARA 59 55 -4 -6.78
10 CSMI 208 194 -14 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,150 1,080 -70 -6.09
2 ANTM 835 840 5 0.60
3 BBKP 182 193 11 6.04
4 UNTR 23,775 24,700 925 3.89
5 GIAA 258 260 2 0.78
6 TLKM 3,020 2,980 -40 -1.32
7 PURA 124 126 2 1.61
8 MDKA 2,020 2,050 30 1.49
9 PWON 388 376 -12 -3.09
10 ERAA 1,525 1,620 95 6.23