Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:50 WIB. India - Startup investasi online Groww peroleh pendanaan seri B sebesar 154 crore rupee dari Ribbit Capital
  • 09:26 WIB. China - Pendiri Alibaba Joe Tsai resmi jadi pemilik Brooklyn Nets
  • 08:19 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka menguat 1,19% pada level 22.217
  • 08:18 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka menguat 0,82% pada level 2.087
  • 08:16 WIB. Valas - Dollar melemah 0,17% terhadap Yen pada level 108,27 Yen/dollar
  • 08:15 WIB. Valas - Dollar menguat 0,08% terhadap Poundsterling pada level 1,2462 $/Pound
  • 08:14 WIB. Valas - Dollar menguat 0,04% terhadap Euro pada level 1,1027 $/Euro
  • 08:11 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 63,80 $/barel
  • 08:10 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,26 $/barel
  • 08:10 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan melemah 0,23% dari pembukaan pada level 1.490 $/ounce
  • 08:08 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup menguat 0,03% pada level 3.006
  • 08:07 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup menguat 0,13% pada level 27.147
  • 08:06 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup melemah 0,11% pada level 8.177
  • 08:02 WIB. AS - Presiden Trump: Bank Sentral AS dan Jerome Powell tidak ada nyali,  tidak masuk akal dan tidak ada visi
  • 07:29 WIB. AS - Ketua Fed Reserve Jerome Powell: Bank sentral AS tidak akan menggunakan suku bunga negatif

Internet Lemot di Papua, Istana Bilang: Ini Perintah UU

Internet Lemot di Papua, Istana Bilang: Ini Perintah UU - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Istana menyatakan pembatasan akses internet di Papua yang sudah berlangsung sejak sepekan ini merupakan perintah konstitusi. Pemblokiran akses internet di Papua demi membatasi penyebaran berita bohong yang menjadi bahan bakar atas aksi anarkis yang dilakukan warga dan kelompok bersenjata. 

"Itu perintah Undang-undang, untuk pemerintah harus lakukan itu, karena penyebaran informasi elektronik itu, dalam UU ITE itu, pemerintah diperintah oleh Undang-undang untuk bisa membatasi data dan agar tidak terjadi penyebaran berita hoaks," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di Istana Negara, Kamis (29/8). 

Baca Juga: Ngabalin: Orang Papua Itu Hatinya Penyejuk dan Penyayang

Baca Juga: Pemerintah Bolak-Balik Bilang Sudah Aman, Rudiantara Kok Masih Blokir Internet di Papua?

 Ngabalin menceritakan, ekskalasi massa sejak sepekan lalu hingga saat ini dimulai oleh berita bohong yang menyebut ada pembunuhan terhadap mahasiswa di Sorong, Papua Barat. Tak hanya itu, Ngabalin melanjutkan, di kalangan warga Papua dan Papua Barat juga tersebar kabar bohong terkait adanya lima mahasiswa yang babak belur dalam melakukan aksi. 

"Padahal kan sama sekali tidak ada. Jadi sekarang ini isu rasis digeser ke isu seperatis," katanya. 

Menghadapi situasi ini, menurut Ngabalin, pemerintah pusat memiliki hak untuk memutuskan kebijakan tanpa terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak ketiga. Tenaga Ahli dari Kepala Staf Presiden Moeldoko ini juga menyebutkan pergerakan massa saat ini sudah bergeser ke arah separatis. 

"Kita semua menolak itu, rasis, tetapi ketika mereka masuk ke wilayah-wilayah separatis. Masuk ke wilayah yang melibatkan pihak asing, pihak ketiga, untuk bicara, lain lagi ceritanya," katanya. 

Ngabalin menambahkan pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), terus memantau perkembangan kondisi di Papua dan Papua Barat. Tak hanya itu, ujarnya, Presiden juga sedang mengupayakan dialog secara khusus dengan para tokoh adat Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat. 

"Poinnya dua, pemerintah bekerja dan aparat kepolisian bekerja mencari dalang di balik ini, provokator. Kedua, dari mana orang-orang yang menyalurkan anggaran-anggaran yang begitu bisa untuk memobilisasi massa," kata Ngabalin. 

Pembatasan akses internet juga dikeluhkan oleh keluarga pendatang yang kini bekerja di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Mita Ardana (27 tahun), mengaku kesulitas untuk berkomunikasi dengan suaminya yang bekerja di PT Freeport Indonesia.

Sudah sepekan ini, sejak 22 Agustus 2019, anak-anak Mita tidak bisa melihat wajah sang ayah melalui fasilitas panggilan video. "Awalnya skype masih bisa digunakan, namun kini tidak bisa sama sekali. Di sana, internet sama sekali tidak bisa diakses, kecuali email kantor," ujar Mita yang kini tinggal di Yogyakarta. 

Mita menambahkan, pembatasan akses internet ini terlihat berlebihan karena sudah berlangsung sepekan lamanya. Apalagi, ujar dia, banyak warga pendatang dari Jawa, Sulawesi, Sumatra, dan daerah lain di Indoneesia yang kini bekerja atau menetap di Papua dan Papua Barat. Mita menilai akses internet selama ini menjadi senjata utama para pendatang untuk berkomunikasi dengan keluarga di kampung halaman. 

Seperti diketahui, Kemenkominfo masih belum mengetahui kapan akan membuka blokir akses internet di Papua. Pemblokiran layanan data atau internet di Papua akan berlangsung sampai situasi dan kondisi yang benar-benar normal.

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pihaknya dengan aparat penegak hukum masih beredar informasi hoaks dan rasialisme. Kabar bohong tersebut dikhawatirkan justru akan kembali membuat suasana di Papua kembali panas.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Papua, Ali Mochtar Ngabalin, Istana Negara, internet

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: WE

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,777.39 3,739.37
British Pound GBP 1.00 17,665.91 17,487.15
China Yuan CNY 1.00 2,003.20 1,983.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,169.00 14,029.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,625.00 9,528.50
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,810.67 1,792.61
Dolar Singapura SGD 1.00 10,280.06 10,177.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,634.07 15,478.20
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,378.40 3,341.83
Yen Jepang JPY 1.00 13,100.04 12,969.40

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6276.633 39.943 653
2 Agriculture 1387.598 -13.692 21
3 Mining 1671.117 -6.325 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.963 2.248 72
5 Miscellanous Industry 1187.630 31.262 49
6 Consumer Goods 2243.412 9.335 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.506 3.875 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1221.614 6.972 75
9 Finance 1265.924 13.302 90
10 Trade & Service 805.028 -1.731 163
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 390 486 96 24.62
2 SDRA 675 795 120 17.78
3 TIRA 238 278 40 16.81
4 JSKY 840 980 140 16.67
5 SMMA 8,800 10,000 1,200 13.64
6 POLI 1,120 1,265 145 12.95
7 MBTO 130 145 15 11.54
8 NUSA 75 82 7 9.33
9 GIAA 490 535 45 9.18
10 KOTA 550 600 50 9.09
No Code Prev Close Change %
1 FILM 630 500 -130 -20.63
2 SSTM 500 454 -46 -9.20
3 DNAR 266 242 -24 -9.02
4 INOV 434 400 -34 -7.83
5 KDSI 1,475 1,365 -110 -7.46
6 YULE 150 139 -11 -7.33
7 BIPP 69 64 -5 -7.25
8 BMSR 110 103 -7 -6.36
9 ETWA 96 90 -6 -6.25
10 MINA 2,570 2,410 -160 -6.23
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 540 540 0 0.00
2 MNCN 1,275 1,285 10 0.78
3 MSIN 466 470 4 0.86
4 MAMI 139 139 0 0.00
5 KPIG 148 148 0 0.00
6 HOME 97 99 2 2.06
7 HMSP 2,330 2,370 40 1.72
8 BMTR 354 354 0 0.00
9 FREN 142 154 12 8.45
10 ERAA 1,980 1,920 -60 -3.03