Synthesis Tak Minat Bangun Properti di Lokasi Ibu Kota Baru

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah pemain properti mulai bergerak cepat untuk membangun proyek properti setelah Presiden Joko Widodo memutuskan lokasi ibu kota baru yang akan berlokasi di Kecamatan Semboja, Kutai Kertanegara dan di Kecamatan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara.

Meski demikian, salah satu pengembang yakni Synthesis Development justru memilih arah lain. General Manager Synthesis Development Imron Rosyadi mengatakan bahwa hingga kini perusahaan belum memiliki rencana untuk mengembangkan properti di lokasi ibu kota baru.

"Sampai saat ini kita belum ada perencanaan properti di sana (lokasi ibu kota baru)," kata Imron kepada Warta Ekonomi saat menghadiri prosesi Topping Off Ceremony Samara Suites di Synthesis Square, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca Juga: Synthesis Development Lakukan Topping Off Samara Suites

Imron menilai market terbesar untuk sektor properti masih ada di Pulau Jawa khususnya Jakarta. Jadi, menurutnya, ketimbang membangun properti di sekitar lokasi ibu kota baru maka perusahaan akan fokus menggarap pasar di Jawa.

"Sebagai developer, market terbesar itu tetap ada di pusat bisnis. Indonesia ini market terbesar ada di Pulau Jawa di mana lebih spesifik lagi di Jakarta. Itulah menjadi poin utama kami," ucapnya.

Imron mengungkapkan beberapa proyek yang saat ini telah dan sedang berjalan di antaranya untuk apartemen ada Prajawangsa City, Samara Suites, Synthesis Residence Kemang, Synthesis Home (landed house), dan Green Synthesis Pontianak (landed house).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menetapkan lokasi ibu kota baru terletak di Kalimantan Timur. Ia mengatakan pemindahan ibu kota negara ini setelah melakukan kajian matang. Terkait total kebutuhan anggaran ibu kota baru, mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan akan dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp446 triliun.

"Nantinya 19% dari APBN itu pun terutama dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU serta investasi langsung swasta dan BUMN," pungkas Jokowi.