Hemas Buka Suara Soal Heboh Pencabutan Undangan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Polemik dugaan maladministrasi yang dilakukan Sekjen DPD RI atas pembatalan undangan GKR Hemas di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD kian meruncing.

Baca Juga: Gara-gara Ini Undangan GKR Hemas Dicabut

GKR Hemas sendiri mengaku kecewa dengan tindakan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek yang dinggap sudah terlibat dalam kepentingan politik.

"Sebetulnya kalau saya mau laporkan Sekjenya bisa saja, kan dia melanggar aturan sebagai ASN," ujar Hemas saat ditemui usai menjadi Narasumber Diskusi Politik Kaukus Perempuan di Gedung Nusantara, Kamis (29/8/2019).

"Sebagai ASN, Dia kan tidak boleh berpolitik," timpalnya.

Harusnya kata Hemas, Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumbar itu, bersikap netral dan menjalankan tugasnya dengan benar.

"Sekjen DPD Ini kan tugasnya memberikan pelayanan terbaik bagi Pimpinan dan Anggota Dewan. Jangan ikut berpolitik," tegasnya.

Saat ditanya apakah jika dirinya nanti diberikan amanah dan terpilih sebagai pimpinan DPD akan mempertahankan Sekjen DPD saat ini? Hemas menjawab.

"Kita lihat saja nanti," jelasnya.

Menurut Hemas lagi, harusnya setelah menyadari kesalahannya, Sekjen DPD harus minta maaf.

"Tapi kan faktanya tidak ya. Kalau sudah seperti itu kan tidak baik, ya nanti biar sajalah masyarakat yang menilai Sekjenya. Kalau ditanya saya kok masih sabar, sebenarnya tidak juga, malah pengen nyentil Sekjen saya, tinggal pilih, enakan mana, disentil apa dilaporin?," pungkas Hemas.

Sebelumnya, Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek, menolak disalahkan soal pencabutan undangan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas pada Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR/DPR/DPD, Jumat (16/8/2019).