Portal Berita Ekonomi Senin, 14 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:16 WIB. Singapura - Bank sentral Singapura melonggarkan kebijakan moneter untuk pertama kali dalam tiga tahun terakhir.
  • 08:14 WIB. Duniatex - Pengadilan Niaga New York Selatan mengabulkan permohonan perlindungan hukum enam entitas Duniatex.

Penambahan 10 Pimpinan MPR, Seperti Bagi-Bagi Harta Rampasan Perang

Penambahan 10 Pimpinan MPR, Seperti Bagi-Bagi Harta Rampasan Perang - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Direktur Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus mengatakan, wacana revisi undang-undang MD3 ternyata tidak lagi sekadar ditataran ide semata. Menurutnya, saat ini Baleg DPR telah menggodok wacana ini agar segera bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional.

"Revisi ini terkait perubahan komposisi pimpinan MPR dari yang sekarang berjumlah 5 pimpinan menjadi 10 pimpinan. Upaya ini atas usulan faraksi-fraksi di DPR, prosesnya tinggal menunggu persetujuan Presiden," kata Sulthan dikutip dari SINDOnews, Jumat (30/8/2019).

Sulthan menilai, usulan penambahan kursi pimpinan MPR terkesan seperti bagi-bagi harta rampasan perang. Ia mengaku tidak melihat urgensi dari penambahan kursi tersebut.

Baca Juga: Pimpinan MPR Jadi 10 Orang, Nasdem Bilang...

Kata Sulthan, alih-alih ingin memperbaiki sistem kenegaraan yang ada dalam wadah MPR, lembaga yang dulu sempat menjadi lembaga tertinggi negara itu kini dianggap nyaris tidak punya kewenangan berarti, selain kerjanya juga tahunan dan terbatas pada seremonial semata.

"Kecuali amendemen UUD 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden jika terjadi hal-hal di luar kewajaran. Tapi ini jarang sekali terjadi, terakhir era Gus Dur kala digantikan oleh Megawati. Jika pun terjadi tidak perlu sampai harus menambah pimpinan segala. Toh setiap anggota DPR dan DPD itu otomatis anggota MPR," ujar dia.

Menurut Sulthan, berbeda dengan DPR yang kerjanya harian dan memiliki kewenangan yang besar, namun MPR tidak dianggap demikian. Untuk itu, idealnya 5 kursi pimpinan MPR saja sudah lebih dari cukup, sehingga tak perlu ditambah-tambah.

Baca Juga: Gerindra Ingin MPR Dilibatkan Terkait Pemindahan Ibu Kota

"Kalau revisi UU MD3 ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperkuat fungsi MPR ini bisa dimaklumi, tetapi tentu melalui proses kajian secara komprehensif," ucapnya.

Ahli Hukum Tata Negara jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menegaskan, penambahan pimpinan MPR berdampak negatif salah satunya beban anggaran negara yang akan membengkak. Dengan begitu, negara tidak perlu membiayai sesuatu yang fungsi dan porsinya absurd.

"Presiden harus jeli dan selektif dalam mengabulkan keinginan pragmatis dari partai politik ini. Sudah cukuplah manuver-manuver tak subtantif seperti ini, partai politik lebih baik memfokuskan diri untuk memenuhi janji kampanye dahulu untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat," tutur Sulthan yang juga analis politik asal UIN Jakarta ini.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), undang-undang, politik

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.73 3,750.67
British Pound GBP 1.00 17,681.50 17,499.19
China Yuan CNY 1.00 2,009.13 1,989.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,210.00 14,068.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,625.85 9,526.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.76 1,793.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,342.07 10,237.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,659.42 15,497.31
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,397.08 3,360.73
Yen Jepang JPY 100.00 13,165.94 13,030.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6105.800 82.159 657
2 Agriculture 1350.598 -15.019 20
3 Mining 1619.425 16.269 48
4 Basic Industry and Chemicals 848.281 23.815 74
5 Miscellanous Industry 1154.858 27.727 50
6 Consumer Goods 2149.904 36.488 54
7 Cons., Property & Real Estate 501.752 7.500 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1219.064 25.244 75
9 Finance 1226.750 6.612 90
10 Trade & Service 796.761 7.622 164
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 406 505 99 24.38
2 KONI 580 710 130 22.41
3 ABBA 132 161 29 21.97
4 TELE 278 338 60 21.58
5 INAF 1,185 1,390 205 17.30
6 INPP 720 840 120 16.67
7 AKPI 406 470 64 15.76
8 JSPT 810 935 125 15.43
9 SMDM 123 140 17 13.82
10 GIAA 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 498 374 -124 -24.90
2 TIRA 252 190 -62 -24.60
3 BAYU 1,600 1,250 -350 -21.88
4 TNCA 402 320 -82 -20.40
5 TFCO 464 384 -80 -17.24
6 APEX 615 510 -105 -17.07
7 ANDI 2,290 1,915 -375 -16.38
8 PYFA 178 160 -18 -10.11
9 TALF 368 332 -36 -9.78
10 OPMS 308 278 -30 -9.74
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 210 212 2 0.95
2 IPTV 505 510 5 0.99
3 MNCN 1,270 1,310 40 3.15
4 TELE 278 338 60 21.58
5 TCPI 6,400 6,825 425 6.64
6 ABBA 132 161 29 21.97
7 OPMS 308 278 -30 -9.74
8 TRAM 118 120 2 1.69
9 FREN 218 220 2 0.92
10 ERAA 1,620 1,655 35 2.16