Portal Berita Ekonomi Selasa, 07 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:54 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,32% terhadap Yen pada level 108,87 JPY/USD.
  • 09:51 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.657 USD/troy ounce.
  • 09:50 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 34,07 USD/barel.
  • 09:00 WIB. IHSG - IHSG menguat 1,63% di awal sesi I.
  • 08:27 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 26,85 USD/barel.
  • 08:26 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 7,03% pada level 2.663.
  • 08:26 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 7,73% pada level 22.679.
  • 08:25 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 7,33% pada level 7.913.

Pemerintah Diminta Segera Tuntaskan Kasus Papua, YLBHI Kasih Saran Ini

Pemerintah Diminta Segera Tuntaskan Kasus Papua, YLBHI Kasih Saran Ini - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai persoalan kasus di Papua dan Papua Barat harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus jeli melihat persoalan yang ada di bumi cendrawasih itu.

"Harus jernih melihat semua ini," kata Asfinawati saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (1/9/2019).

Menurutnya, pemerintah harus benar-benar melihat dan mengumpulkan fakta soal polemik di Papua secara utuh sehingga tidak salah dalam mengambil sikap. Data tersebut diambil dari semua pihak yang memang memahami persoalan yang ada.

Baca Juga: Penyebab Papua Membara, Salah Pemerintah?

Ia menilai persoalan yang paling dasar belum tersentuh dengan baik di Papua adalah persoalan HAM. Persoalan itu dinilai menjadi poin utama hingga akhirnya masyarakat Papua kerap tersulut. Kendati demikian dirinya tak menyebut kasus HAM mana saja yang belum diselesaikan dengan baik.

"Harus ada penegakan HAM. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM dan nyaris tidak ada yang diselesaikan," ungkapnya.

Ia juga meminta agar pemutusan internet di Papua harus segera dihentikan sebab dengan adanya pemutusan tersebut masyarakat tidak mengetahui apapun persoalan yang terjadi di Papua.

"Pemblokiran internet untuk telepon seluler di Papua harus segera dihentikan agar masyarakat bisa bertukar informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua," ungkapnya.

Peristiwa yang terjadi di Papua harus diketahui masyarakat dengan adanya pembatasan maka ruang untuk saling bertukar informasi sangat terhambat. Terlebih ada kabar soal demo tersebut menyebabkan korban jiwa, untuk itu penting agar tidak terjadi simpang siur data.

Baca Juga: Wiranto: Papua dan Papua Barat Mulai Kondusif

"Peristiwa di Deiyai adalah kejadian yang memakan korban jiwa baik dari masyarakat maupun aparat namun hilang dalam pembahasan konferensi pers yang dilakukan oleh Wiranto setelah bertemu dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Papua," katanya.

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Baca Juga

Tag: Papua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Indrayadi TH

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,424.03 4,379.43
British Pound GBP 1.00 20,364.20 20,151.69
China Yuan CNY 1.00 2,346.53 2,321.91
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,638.78 16,473.22
Dolar Australia AUD 1.00 10,014.88 9,910.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,145.86 2,124.45
Dolar Singapura SGD 1.00 11,548.29 11,432.59
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,996.50 17,810.85
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,811.86 3,765.31
Yen Jepang JPY 100.00 15,277.55 15,121.37
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4811.827 188.398 686
2 Agriculture 983.609 47.606 22
3 Mining 1256.575 31.049 49
4 Basic Industry and Chemicals 680.711 28.193 78
5 Miscellanous Industry 757.260 20.569 51
6 Consumer Goods 1789.993 77.272 57
7 Cons., Property & Real Estate 349.330 23.246 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 871.077 45.961 78
9 Finance 1027.843 37.379 92
10 Trade & Service 608.315 11.702 170
No Code Prev Close Change %
1 MTPS 200 270 70 35.00
2 HKMU 91 118 27 29.67
3 KMTR 200 258 58 29.00
4 FREN 76 95 19 25.00
5 CTRA 456 570 114 25.00
6 LRNA 125 156 31 24.80
7 WIKA 910 1,135 225 24.73
8 PTPP 570 710 140 24.56
9 WSKT 510 635 125 24.51
10 LPCK 482 600 118 24.48
No Code Prev Close Change %
1 INAI 430 400 -30 -6.98
2 AKSI 258 240 -18 -6.98
3 LMSH 350 326 -24 -6.86
4 EPMT 2,190 2,040 -150 -6.85
5 HRME 498 464 -34 -6.83
6 NZIA 264 246 -18 -6.82
7 JAST 470 438 -32 -6.81
8 AMAG 294 274 -20 -6.80
9 KBLI 500 466 -34 -6.80
10 DUCK 515 480 -35 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,890 3,020 130 4.50
2 REAL 82 77 -5 -6.10
3 BBCA 27,475 28,675 1,200 4.37
4 BTPS 1,805 2,230 425 23.55
5 ANTM 464 540 76 16.38
6 BBNI 4,010 4,290 280 6.98
7 FREN 76 95 19 25.00
8 PGAS 800 895 95 11.88
9 WSKT 510 635 125 24.51
10 BRPT 1,000 1,000 0 0.00