Perang Dagang Makin Geram, China dan AS Naikkan Tarif Impor Lawan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perang dagang China dan Amerika Serikat (AS) memasuki tahapan baru. Kedua negara menaikan tarif impor lawan masing-masing.

Di sisi lain perundingan untuk mengakhiri perselihan yang dimulai sejak tahun lalu akan digelar lagi bulan ini. Media pemerintah China yakni kantor berita Xinhua memberikan catatan yang cukup keras.

"Amerika Serikat harus belajar berperilaku sebagai kekuatan dunia yang bertanggung jawab dan berhenti bertingkah seperti 'perundung di sekolah'," tulis kantor berita Xinhua, Minggu (1/9/2019).

Baca Juga: Terkait Perang Dagang, Donald Trump Beberkan Musuh Terbesar AS

Tahapan baru perang dagang mulai berlaku pada Minggu (1/9/2019) ini. Beijing menaikan retribusi minyak mentah AS sebesar 5 persen. Pertama kalinya perang dagang ini melibatkan sektor perminyakan.

"Sebagai satu-satunya kekuatan dunia, (AS) harus memikul tanggung jawab dipundaknya, dan bergabung dengan negara lainnya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan sejahtera lagi, hanya dengan begitu Amerika kembali jadi hebat lagi," tulis Xinhua.

Mereka menyinggung slogan yang dipakai Presiden AS Donald Trump selama kampanye yakin 'Make America Great Again'.  Media milik pemerintah Partai Komunis China, People Daily mengatakan kenaikan tarif impor tidak mempengaruhi pembangunan China.

"Meledaknya perekonomian China membuat China menjadi tanah subur untuk investasi yang tidak dapat diabaikan perusahaan asing," dalam sebuah catatan yang menggunakan nama Zhong Zheng.

Baca Juga: Perang Dagang, Donald Trump Minta Perusahaan AS Angkat Kaki dari China

Zhong Zheng atau'Suara Cina', sebuah nama yang sering digunakan pemerintah China untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang kebijakan luar negeri. Tahapan baru perang dagang ini dimulai oleh AS. 

Pemerintahan Trump mulai menaikan tarif impor China senilai 125 miliar dolar sebesar 15 persen. Barang-barang itu antara lain speaker canggih, headphone bluetooth, dan berbagai komoditas sepatu.

China membalasnya dengan menaikan tarif impor sebesar 15 persen beberapa barang AS senilai 75 miliar dolar AS. Beijing belum mengungkapkan rincian barang apa saja yang dinaikan tarifnya.

Tarif tambahan sebesar 5 persen dan 10 persen ini diberlakukan pada 1.717 dari 5.078 jenis produk yang berasal dari AS. Beijing akan menaikan tarif impor sisa barang lainnya pada 15 Desember mendatang.

Pada bulan lalu Trump mengatakan ia meningkatkan tarif impor barang-barang China yang sebelumnya sudah dinaikan dan berencana menaikan tarif impor sebesar  5 persen barang China senilai 550 miliar dolar AS. Hal ini ia katakan setelah China mengumumkan langkah balasan.

Baca Juga: Rusia-China Tawarkan Jet, AS Beri Peringatan ke Iran

Tarif impor telepon genggam, laptop, mainan dan pakaian akan naik sebesar 15 persen pada 15 Desember mendatang. Kantor Perwakilan Perdagangan AS mengatakan pada 20 September mendatang mereka akan mengumpulkan opini publik tentang kenaikan tarif impor barang China sebesar 30 persen untuk komoditas Cina senilai 250 miliar dolar AS yang sebelumnya sudah dinaikan sebesar 25 persen.

Tim perdagangan AS dan China melanjutkan perundingan dan akan menggelar pertemuan pada bulan September ini. Tapi kata Trump kenaikan tarif yang dilakukan China membuat pertemuan itu ditunda.

Selama dua tahun terakhir Trump menekan China. AS meminta negara dipimpin Xi Jinping itu bersedia mengubah kebijakan mereka dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan kebijakan yang mengharuskan perusahaan asing memberikan teknologi mereka ke perusahaan China.

AS juga meminta China mengubah kebijakan mereka dalam subsidi untuk perusahaan China dan membuka akses pasar seluas-luasnya. Dengan konsisten Negeri Tirai Bambu membantah tuduhan-tuduhan AS tersebut. Mereka berjanji akan menyerang balik dan mengkritik pratek perdagangan proteksionis yang diterapkan Trump.

China menekan AS untuk membatalkan kenaikan tarif impor. Pada pada pekan lalu mereka mengatakan perundingan pada bulan September sudah dibahas kedua negara.

Perang dagang ini dibayangi ketegangan antara Beijing dan AS di Laut Cina Selatan. AS menuntut perairan strategis itu tetap menjadi wilayah bebas navigasi. Sementara China mengklaim perairan yang diperebutkan banyak negara itu milik mereka.