BPJS Defisit, PKS Minta Jokowi Tutup dengan Dana Ibu Kota Baru

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi rencana pemerintah menaikkan irusan peserta BPJS Kesehatan menjadi dua kali lipat. Ia menegaskan bahwa tujuan utama BPJS Kesehatan adalah menjamin kehidupan sosial dan kesejahteraan rakyat, bukan malah memberatkan kehidupan mereka.

“Untuk itu, saya meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS, karena akan memberatkan kehidupan rakyat dan bertentangan dengan prinsip dan filosofi tujuan BPJS,” cuitnya dalam akun Twitter pribadinya, seperti yang dikutip WE Online, Senin (2/8/2019). 

Baca Juga: 6 Penyebab BPJS Kesehatan Rugi Triliunan Rupiah, Cuma Gara-Gara...

Baca Juga: Emil: Ibu Kota Jabar Belum Tentu Pindah

Lanjutnya, sebagai solusi, ia meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pemindahan ibu kota baru ke wilayah Kalimantan Timur yang digadang bakal menghabiskan dana hingga Rp500 triliun.

Menurutnya, dana besar tersebut bisa dialihkan untuk menutupi kerugian yang dialami BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 28,5 triliun.

“Gunakan dana negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, untuk solusi kedua, ia mengatakan pemerintah harus mereformasi pengelolaan BPJS Kesejatan. Pertama, dengan mendalami enam akar masalah utama yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dan juga libatkan seluruh pihak dan daerah untuk mengungkap masalah-masalah penyelenggaraan BPJS Kesehatan di lapangan,” tegasnya.

Karena itu, pengelolaan dana sebesar BPJS Kesehatan yang selalu defisit merupakan hal yang tidak wajar. 

“Mereka juga meningkatkan kualitas pelayanannya,” tutupnya.

Diketahui, Presiden Jokowi resmi mengumumkan lokasi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta, ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.