Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 September 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup melemah 0,98% pada level 23.716.
  • 16:11 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 2,38% pada level 2.332.
  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 1,29% pada level 3.274.
  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,91% pada level 2.463.
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 0,09% pada level 5.799.
  • 16:08 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,27% terhadap Yuan pada level 6,78 CNY/USD.
  • 16:08 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,58% terhadap Dollar AS pada level 14.785 IDR/USD.

Bamsoet Minta Kementerian ESDM Tak Percepat Larangan Ekspor Nikel

Bamsoet Minta Kementerian ESDM Tak Percepat Larangan Ekspor Nikel
WE Online, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang memuat ketentuan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah dilakukan mulai tahun 2022 masih relevan diberlakukan. Sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak perlu mengeluarkan peraturan menteri untuk mempercepat pelarangan ekspor tersebut menjadi akhir Desember 2019.

Baca Juga: Bamsoet Singgung Kantor Golkar jadi Tempat Judi

"Sebagaimana hari ini disampaikan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), bahwa dari sisi pengusaha tambang nasional, mereka masih membutuhkan kuota ekspor sampai 2022, sebagaimana PP No. 1/2017. Menyambut aspirasi mereka, DPR RI akan segera mengirim surat kepada Kementerian ESDM sebagai respon atas penjelasan Dirjen Mineral dan Batu Bara yang siang ini mengumumkan bahwa Kementerian ESDM akan mengeluarkan Peraturan Menteri yang intinya menghentikan insentif ekspor nikel bagi pembangun smelter per tanggal 1 Januari 2020," ujar Bamsoet usai menerima pengurus APNI, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (02/09/19).

Pengurus APNI yang hadir antara lain, Ketua Umum Komjen Pol (purn) Insmerda Lebang, Wakil Ketua Umum I Wiratno, Sekretaris Umum Meidy Katrin Lengkey, Bidang Humas Tri Firdaus, Bidang Perizinan Al Maodudi, Bidang Lingkungan Maria Chandra dan Bidang SDM I.D. Susantyo. Sedangkan Ketua DPR RI ditemani Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal, Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Mukhammad Misbakhun.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini meminta Kementerian ESDM lebih sensitif lagi dalam mendukung kelangsungan pengusaha tambang nasional. Jangan sampai karena kebijakan yang terburu-buru, malah menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha nasional. Karena itu, Kementerian ESDM perlu membangun dialog dan kesepahaman dengan para pelaku tambang nasional.

"Dari perhitungan APNI, apabila pelarangan ekspor tersebut dipercepat, akan ada potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor sebesar USD 191 juta. DPR RI melalui Komisi XI akan mendalami hal ini, karena menyangkut potensi penerimaan negara," tutur Bamsoet.

Selain menghilangkan potensi penerimaan negara dari ekspor, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menambahkan akan ada potensi kerugian terhadap pengusaha tambang nasional yang sedang progres membangun 16 smelter. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp 50 triliun.

"Progres pembangunan 16 smelter sudah 30 persen. Target kami selesai pada tahun 2022 sesuai PP No. 1 Tahun 2017. Modal pembangunan tersebut salah satunya didapat dari keuntungan mengekspor nikel. Jika pelarangan ekspor dipercepat, pembangunan smelter tidak bisa dilanjutkan. Akibatnya sekitar 15.000 tenaga kerja lokal yang berada di 16 smelter bisa jadi dirumahkan. Tidak beroperasinya 16 smelter di tahun 2022 juga membuat negara kehilangan potensi penerimaan mencapai USD 261,273 juta pertahun dari output produk smelter berupa NPI/FeNi," jelas Meidy Katrin Lengkey.

Lebih jauh APNI menuturkan, saat ini mereka juga tak bisa menjual bijih nikel ke investor asing yang membangun smelter di dalam negeri, lantaran selisih harga yang sangat rendah dibanding ekspor. Sebagai gambaran, harga wet metric ton (WMT) free on board Tongkang (lokal) bijih nikel kadar Ni 1,7 persen sebesar USD 15, sedangkan harga free on board vessel (expor) sebesar USD 35. Jika dijual di market domestik, APNI mengaku rugi karena cost produksinya saja mencapai USD 16,57 WMT, diluar biaya perizinan, pembangunan sarana, PPN dan lainnya.

"Selain itu para investor asing yang memiliki smelter di Indonesia menggunakan surveyor yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, yaitu INTERTEK. Padahal dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, pemerintah tegas mengatur surveyor yang bisa digunakan antara lain Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Services, Anindya, dan SCC," terang Meidy.

Menanggapi lebih lanjut aduan APNI, Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan bahwa tugas pemerintah bersama DPR RI adalah mendistribusikan keadilan, baik itu keadilan sosial maupun ekonomi. Termasuk melindungi pengusaha nasional agar tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Kita tidak anti terhadap investor asing. Namun, jangan karena kondisi tata kelola niaga yang tidak bagus, justru membuat pengusaha nasional gulung tikar. Karena itu perlu regulasi dan aturan main yang jelas dari pemerintah untuk memastikan hadirnya keadilan ekonomi. Agar investor dan pengusaha nasional bisa sama-sama diuntungkan. Jangan sampai kita memberi karpet merah terhadap investor asing dengan cara menyingkirkan pengusaha nasional," pungkas Bamsoet.

Baca Juga

Tag: Bambang Soesatyo, Fadel Muhammad, Mukhamad Misbakhun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,960.94 3,921.43
British Pound GBP 1.00 19,033.39 18,841.06
China Yuan CNY 1.00 2,187.72 2,165.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,855.91 14,708.09
Dolar Australia AUD 1.00 10,721.51 10,607.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,916.99 1,897.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,906.62 10,794.14
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,475.01 17,299.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,593.59 3,555.26
Yen Jepang JPY 100.00 14,216.18 14,073.38
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4934.093 -65.267 707
2 Agriculture 1156.958 -29.674 24
3 Mining 1340.548 -15.994 47
4 Basic Industry and Chemicals 702.870 -6.150 80
5 Miscellanous Industry 849.133 -3.159 53
6 Consumer Goods 1846.211 -22.465 60
7 Cons., Property & Real Estate 342.139 -2.692 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 813.187 -6.744 79
9 Finance 1061.669 -21.366 94
10 Trade & Service 626.543 -4.189 175
No Code Prev Close Change %
1 RONY 88 113 25 28.41
2 MTPS 376 470 94 25.00
3 KBAG 68 84 16 23.53
4 EPAC 336 398 62 18.45
5 NFCX 1,690 2,000 310 18.34
6 SGER 324 382 58 17.90
7 HELI 169 194 25 14.79
8 MTLA 354 400 46 12.99
9 DPNS 228 254 26 11.40
10 HOMI 620 680 60 9.68
No Code Prev Close Change %
1 ENZO 100 93 -7 -7.00
2 SSTM 406 378 -28 -6.90
3 SINI 466 434 -32 -6.87
4 SQMI 176 164 -12 -6.82
5 PSGO 132 123 -9 -6.82
6 ROCK 1,395 1,300 -95 -6.81
7 DSFI 59 55 -4 -6.78
8 AGRO 326 304 -22 -6.75
9 DPUM 89 83 -6 -6.74
10 MASA 595 555 -40 -6.72
No Code Prev Close Change %
1 BBCA 28,025 27,250 -775 -2.77
2 BBRI 3,190 3,130 -60 -1.88
3 BRIS 825 770 -55 -6.67
4 BBNI 4,590 4,540 -50 -1.09
5 BEST 169 168 -1 -0.59
6 PURA 136 144 8 5.88
7 TLKM 2,810 2,780 -30 -1.07
8 DEAL 132 144 12 9.09
9 BMRI 5,475 5,300 -175 -3.20
10 TOWR 1,025 1,020 -5 -0.49