Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:33 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,25% pada level 2.985
  • 16:31 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,41% pada level 2.070
  • 16:30 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,53% pada level 3.166
  • 16:28 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup melemah 0,13% pada level 26.754
  • 16:25 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup melemah 0,18% pada level 21.960
  • 16:23 WIB. Valas - Dollar melemah 0,24% terhadap Rupiah pada level 14.066 rupiah/dollar
  • 16:16 WIB. Valas - Dollar menguat 0,29% terhadap Euro pada level 1,1042 $/euro
  • 16:14 WIB. Valas - Dollar menguat 0,41% terhadap Poundsterling pada level 1,2454 $/pound
  • 16:13 WIB. China - Konsumsi listrik naik 4,5% di China dari Januari-Agustus 2019
  • 16:12 WIB. Valas - Dollar menguat 0,08% terhadap Yen pada level 108,22 yen/dollar
  • 16:10 WIB. Valas - Dollar melemah 0,05% terhadap Yuan pada level 7,09 yuan/dollar
  • 16:07 WIB. Oil - Harga Acuan WTI diperdagangkan pada level 58,79 $/barel
  • 16:02 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.501 $/ounce
  • 16:05 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,16 $/barel
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup menguat 0,64% di akhir sesi II.

Bamsoet Minta Kementerian ESDM Tak Percepat Larangan Ekspor Nikel

Bamsoet Minta Kementerian ESDM Tak Percepat Larangan Ekspor Nikel - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang memuat ketentuan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah dilakukan mulai tahun 2022 masih relevan diberlakukan. Sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak perlu mengeluarkan peraturan menteri untuk mempercepat pelarangan ekspor tersebut menjadi akhir Desember 2019.

Baca Juga: Bamsoet Singgung Kantor Golkar jadi Tempat Judi

"Sebagaimana hari ini disampaikan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), bahwa dari sisi pengusaha tambang nasional, mereka masih membutuhkan kuota ekspor sampai 2022, sebagaimana PP No. 1/2017. Menyambut aspirasi mereka, DPR RI akan segera mengirim surat kepada Kementerian ESDM sebagai respon atas penjelasan Dirjen Mineral dan Batu Bara yang siang ini mengumumkan bahwa Kementerian ESDM akan mengeluarkan Peraturan Menteri yang intinya menghentikan insentif ekspor nikel bagi pembangun smelter per tanggal 1 Januari 2020," ujar Bamsoet usai menerima pengurus APNI, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (02/09/19).

Pengurus APNI yang hadir antara lain, Ketua Umum Komjen Pol (purn) Insmerda Lebang, Wakil Ketua Umum I Wiratno, Sekretaris Umum Meidy Katrin Lengkey, Bidang Humas Tri Firdaus, Bidang Perizinan Al Maodudi, Bidang Lingkungan Maria Chandra dan Bidang SDM I.D. Susantyo. Sedangkan Ketua DPR RI ditemani Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal, Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Mukhammad Misbakhun.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini meminta Kementerian ESDM lebih sensitif lagi dalam mendukung kelangsungan pengusaha tambang nasional. Jangan sampai karena kebijakan yang terburu-buru, malah menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha nasional. Karena itu, Kementerian ESDM perlu membangun dialog dan kesepahaman dengan para pelaku tambang nasional.

"Dari perhitungan APNI, apabila pelarangan ekspor tersebut dipercepat, akan ada potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor sebesar USD 191 juta. DPR RI melalui Komisi XI akan mendalami hal ini, karena menyangkut potensi penerimaan negara," tutur Bamsoet.

Selain menghilangkan potensi penerimaan negara dari ekspor, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menambahkan akan ada potensi kerugian terhadap pengusaha tambang nasional yang sedang progres membangun 16 smelter. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp 50 triliun.

"Progres pembangunan 16 smelter sudah 30 persen. Target kami selesai pada tahun 2022 sesuai PP No. 1 Tahun 2017. Modal pembangunan tersebut salah satunya didapat dari keuntungan mengekspor nikel. Jika pelarangan ekspor dipercepat, pembangunan smelter tidak bisa dilanjutkan. Akibatnya sekitar 15.000 tenaga kerja lokal yang berada di 16 smelter bisa jadi dirumahkan. Tidak beroperasinya 16 smelter di tahun 2022 juga membuat negara kehilangan potensi penerimaan mencapai USD 261,273 juta pertahun dari output produk smelter berupa NPI/FeNi," jelas Meidy Katrin Lengkey.

Lebih jauh APNI menuturkan, saat ini mereka juga tak bisa menjual bijih nikel ke investor asing yang membangun smelter di dalam negeri, lantaran selisih harga yang sangat rendah dibanding ekspor. Sebagai gambaran, harga wet metric ton (WMT) free on board Tongkang (lokal) bijih nikel kadar Ni 1,7 persen sebesar USD 15, sedangkan harga free on board vessel (expor) sebesar USD 35. Jika dijual di market domestik, APNI mengaku rugi karena cost produksinya saja mencapai USD 16,57 WMT, diluar biaya perizinan, pembangunan sarana, PPN dan lainnya.

"Selain itu para investor asing yang memiliki smelter di Indonesia menggunakan surveyor yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, yaitu INTERTEK. Padahal dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, pemerintah tegas mengatur surveyor yang bisa digunakan antara lain Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Services, Anindya, dan SCC," terang Meidy.

Menanggapi lebih lanjut aduan APNI, Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan bahwa tugas pemerintah bersama DPR RI adalah mendistribusikan keadilan, baik itu keadilan sosial maupun ekonomi. Termasuk melindungi pengusaha nasional agar tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Kita tidak anti terhadap investor asing. Namun, jangan karena kondisi tata kelola niaga yang tidak bagus, justru membuat pengusaha nasional gulung tikar. Karena itu perlu regulasi dan aturan main yang jelas dari pemerintah untuk memastikan hadirnya keadilan ekonomi. Agar investor dan pengusaha nasional bisa sama-sama diuntungkan. Jangan sampai kita memberi karpet merah terhadap investor asing dengan cara menyingkirkan pengusaha nasional," pungkas Bamsoet.

Tag: Bambang Soesatyo, Fadel Muhammad, Mukhamad Misbakhun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,772.53 3,734.80
British Pound GBP 1.00 17,676.18 17,499.89
China Yuan CNY 1.00 2,000.62 1,980.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,150.00 14,010.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,694.17 9,595.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.89 1,789.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,289.41 10,184.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,661.22 15,502.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.36 3,347.67
Yen Jepang JPY 100.00 13,075.22 12,943.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6236.690 17.255 653
2 Agriculture 1401.290 40.171 21
3 Mining 1677.442 -1.658 49
4 Basic Industry and Chemicals 892.715 -1.823 72
5 Miscellanous Industry 1156.368 -32.269 49
6 Consumer Goods 2234.077 11.452 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.631 1.437 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.642 17.931 75
9 Finance 1252.622 4.164 90
10 Trade & Service 806.759 0.554 163
No Code Prev Close Change %
1 TFAS 180 278 98 54.44
2 OKAS 193 260 67 34.72
3 ITIC 1,000 1,250 250 25.00
4 ETWA 82 96 14 17.07
5 JSKY 720 840 120 16.67
6 KOTA 478 550 72 15.06
7 KARW 91 102 11 12.09
8 YELO 134 150 16 11.94
9 MINA 2,300 2,570 270 11.74
10 BMSR 100 110 10 10.00
No Code Prev Close Change %
1 SDRA 800 675 -125 -15.62
2 TFCO 635 545 -90 -14.17
3 TRST 400 360 -40 -10.00
4 JAWA 124 112 -12 -9.68
5 LPLI 158 144 -14 -8.86
6 INTD 159 145 -14 -8.81
7 MPRO 790 725 -65 -8.23
8 AHAP 62 57 -5 -8.06
9 BUKK 1,770 1,630 -140 -7.91
10 GLOB 420 390 -30 -7.14
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 540 540 0 0.00
2 MAMI 130 139 9 6.92
3 MNCN 1,285 1,275 -10 -0.78
4 MSIN 466 466 0 0.00
5 TFAS 180 278 98 54.44
6 BMTR 364 354 -10 -2.75
7 HMSP 2,290 2,330 40 1.75
8 PGAS 2,050 2,180 130 6.34
9 GGRM 54,600 54,625 25 0.05
10 ERAA 1,860 1,980 120 6.45