Polri: Kalau yang Buat Panas Papua Ada di Indonesia, Pasti Ditangkap

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mabes Polri menanggapi keterlibatan tokoh prokemerdekaan Papua, Benny Wenda dalam aksi provokasi untuk membuat kerusuhan di Bumi Cenderawasih. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan Benny Wenda adalah salah satu tokoh separatisme, yang melakukan aksi provokasi di Papua lewat perannya di luar negeri.

“Dia (Benny Wenda) di luar negeri. Dia di London (Ingris),” kata Dedi saat ditemui di ruang kerjanya di Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Senin (2/9).

Baca Juga: Pernah Menangani Konflik Aceh, Ini Bedanya dengan Papua versi JK

Baca Juga: Internet di Papua Sudah Dibuka, Tapi Wifi Only

Pun Benny Wenda, kata Dedi bukan warga negara Indonesia, meskipun teridentifikasi lahir dan besar di Papua. Status kewarganegeraan dan keberadaan tersebut, yang menurut Dedi, membuat Polri tak bisa melakukan penangkapan terhadap Benny Wenda. “Kalau di Indonesia, sudah pasti ditangkap dia itu,” jelas Dedi.

Namun begitu, kata Dedi, Polri bersama lintas lembaga seperti kementerian luar negeri, pun Badan Intelijen Negara (BIN), berusaha menangkal setiap aksi provokasi yang dilakukan Benny Wenda bersama kelompoknya di Papua.  “Cukup banyak aktor-aktor asing yang memprovokasi situasi di Papua,” sambung Dedi.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, pada Senin (2/9) mengungkapkan peran Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat dalam dua pekan terakhir.

“Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda. Dia memobilisasi diplomatik dan informasi yang missed, yang nggak benar (di Papua). Itu yang dia lakukan di Australia, dan di Inggris,” kata Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9).

Papua dan Papua Barat, sampai saat ini masih dalam situasi yang masih mencekam setelah rangkaian demonstrasi yang berujung kerusuhan terjadi sejak Senin (19/8).

Demonstrasi yang berujung kerusuhan itu, dipicu oleh insiden rasial yang dialami mahasiswa Papua, di Surabaya, Malang, dan Semarang, pada Jumat (16/8) lalu. Demonstrasi yang berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat, diyakini pemerintah disusupi kelompok separatis yang menghendaki referendum atau hak politik untuk menyatakan tetap bertahan atau berpisah dari NKRI.