Sepak Terjang Benny Wenda di Dunia Internasional Sampai Buat Rusuh di Papua

Warta Ekonomi, Jakarta -

Nama Benny Wenda diinformasikan turut menunggangi kerusuhan di Papua. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. 

 

“Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang engga bener. Itu yang dia lakukan di Australia lah, di Inggris lah,” kata Moeldoko di kantornya awal pekan ini.

 

Benny Wenda tidak asing bagi pemerintah Indonesia. Benny merupakan pentolan kelompok separatis Pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang kerap menggaungkan Papua merdeka di dunia internasional. Lalu siapa sebenarnya Benny Wenda?

 

Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Papua, 17 Agustus 1974. Di kutip dari situs pribadinya, bennywenda.org, Selasa (3/9/2019), Wenda menyatakan dirinya sebagai pemimpin Kemerdekaan Papua Barat, Pemimpin (ULMWP), dan pendiri Kampanye Papua Merdeka Barat. 

 

Benny menyatakan sekitar tahun 1977 pasukan militer Indonesia mengusik hidup dirinya dan keluarganya. Dia mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Pada saat itu tak ada yang bisa merawatnya sampai 20 tahun kemudian. Pada akhirnya, keluarga Benny memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Baca Juga: Ada WNA di Aksi Papua Merdeka, Siap-Siap Menlu Digarap DPR

 

Saat rezim pemerintah Soeharto jatuh, gerakan referendum dari warga Papua yang menuntut merdeka dari Indonesia muncul. Ketika itu, Benny melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.

 

Benny sering melakukan lobi termasuk di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Otonomi khusus diberikan pemerintah, tapi tokoh ini masih menuntut kemerdekaan untuk Papua Barat.

 

Tuntutan tersebut berbuntut penjara baginya, pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Dia dihukum 25 tahun penjara atas berbagai tuduhan, termasuk pengerahan massa untuk membakar sebuah kantor polisi.

 

Benny dilaporkan pernah melarikan diri dari penjara pada 27 Oktober 2002. Tahun 2003, dia dan beberapa anggota keluarganya mendapat suaka di Inggris. Aktivis kemerdekaan Papua Barat dan kelompok LSM Eropa disebut-sebut ikut andil dalam pelarian tokoh separatis ini.

 

Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Tahun 2011, pemerintah pernah meminta Interpol menangkap Benny atas tuduhan melakukan beberapa pembunuhan di Indonesia. Tak jelas apa reaksi Interpol, namun Benny mengklaim red notice untuk penangkapnnya telah dicabut. 

 

Ia mengaku dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian dan merupakan penerima penghargaan the Freedom of Oxford. Terkait pemberian penghargaan dari Dewan Kota Oxford ini pemerintah Indonesia sempat melayangkan keberatan.

 

Selama berada di luar negeri, Benny tetap menyuarakan tuntutannya yaitu Papua Merdeka. Pada tahun 2013, Benny bergabung dengan pengacaranya Jennifer Robinson di atas panggung di Sydney Opera House, Australia selama pidatonya di TEDx. Pada tahun yang sama, ia membuka kantor Kampanye Papua Merdeka pertama di Oxford, Inggris. Hal ini memicu pertikaian diplomasi antara Inggris dan Indonesi. Pemerintan Indonesia memanggil Duta Besar Inggris untuk menjelaskan mengapa kantor tersebut diizinkan dibuka.

 

Dalam sebuah pertemuan bersejarah para pemimpin Papua Barat di Vanuatu pada 7 Desember 2014, Benny ditunjuk sebagai juru bicara internasional ULMWP. Sejarah dibuat pada Juni 2015 ketika ULMWP diberikan status pengamat oleh blok sub regional Melanesian Spearhead Group (MSG). Sejak itu, ULMWP pun memfokuskan diri untuk menjadi anggota penuh MSG dan membawa masalah Papua Barat ke PBB.

 

Pada tahun 2015 pula, Benny mulai melakukan tur resmi pertamanya ke Afrika Selatan. Ia berupaya mendapatkan dukungan bagi kemerdekaan Papua Barat dengan menemui sejumlah pemimpin revolusi melawan Apartheid, termasuk Uskup Agung Emeritus Desmond Tutu dan anggota keluarga almarhum Nelson Mandela.

 

Benny Wenda sempat membuat geger dunia internasional dan membuat jengkel pemerintah Indonesia saat berhasil menyusup ke delegasi Vanuatu yang bertemu dengan Dewan HAM PBB. 

 

Saat itu, Benny menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) PBB, Michelle Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.

 

Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar22.000orang telah telantar. 

 

Aksi Benny ini pun membuat pemerintah bereaksi. Perwakilan Tetap Indonesia (PTRI) di PBB, Jenewa, melemparkan kecaman atas apa yang disebut tindakan manipulatif Vanuatu, dengan memasukan Benny Wenda ke Komisi Tinggi HAM (KTHAM) PBB.

 

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib.

 

Terkait kerusuhan di Papua, Wenda menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk intervensi masalah di wilayah timur Indonesia tersebut. 

 

"Orang-orang Papua Barat membutuhkan perhatian internasional yang mendesak. Saya menyerukan kepada semua pemerintah dunia, anggota parlemen dan media untuk menyoroti Papua Barat. Jika dunia dan media internasional mengabaikan Papua Barat sekarang, dinas keamanan Indonesia dapat mengubahnya menjadi pertumpahan darah," katanya dalam sebuah pernyataan di situs ULMWP, Jumat (30/8/2019).

 

"PBB harus bertindak. Saat ini, orang-orang Papua Barat menempati gedung Parlemen dan Gubernur di Jayapura, ibu kota Papua Barat," ujarnya.

 

Dia menyinggung pemadaman listrik dan pemutusan layanan internet. Dia juga mengecam pengerahan pasukan tambahan dari unit polisi Brimob yang dia sebut mencapai 300 personel.

 

Wenda mengatakan, sudah ada enam warga Papua yang ditembak mati di Deiyai. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan laporan penembakan itu tidak benar atau hoaks.

 

"Orang-orang Papua Barat tidak lagi takut. Mereka berbaris dalam puluhan ribu, mengibarkan bendera Bintang Kejora. Untuk menerbangkan simbol pembebasan kita yang terlarang ini," kata Wenda. "Rakyat saya menolak untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus."