Portal Berita Ekonomi Minggu, 05 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Penyedia Jasa Parkir Nakal, Siap-siap Kena Ciduk Kemendag

Penyedia Jasa Parkir Nakal, Siap-siap Kena Ciduk Kemendag
WE Online, Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) akan menindak tegas para penyedia jasa parkir yang diduga melanggar aspek operasional, berupa pencantuman klausul baku yang berpotensi merugikan konsumen. Dugaan pelanggaran ini ditemukan saat pengawasan di sejumlah provinsi.

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono pada Sosialisasi dan Ekspos Hasil Pengawasan Jasa Parkir di Jakarta, Senin (2/9/2019), mengatakan, petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa Ditjen PKTN telah mengawasi secara berkala beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

"Hasil pengawasan layanan jasa perparkiran banyak sekali ditemukan dugaan pelanggaran pencantuman klausul baku terkait aspek operasional. Jika terbukti melanggar, akan kami tindak tegas," ujarnya.

Baca Juga: Parkir Sembarangan di Stasiun MRT? Hati-Hati Kena E-Tilang

Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Definisi ini berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Aspek operasional yang dilanggar, lanjut Veri, yaitu klausul kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pengguna kendaraan, yang biasa tertera pada tiket/karcis parkir, spanduk, dan papan informasi/pengumuman di area perparkiran.

Menurut Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag, Ojak Simon Manurung, pencantuman klausul tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf a UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam aturan itu disebutkan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Kepada penyedia jasa perparkiran yang diduga melakukan pelanggaran, telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengamanan terhadap dispenser tiket/karcis, spanduk, dan lain-lain.

"Pelanggaran terhadap pencantuman klausul baku dalam Pasal 62 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar," ungkap Ojak.

Baca Juga: Diduga Monopoli Parkir, PPPI Minta KPPU Tegas dan Cegah Praktik Aplikasi OVO

Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan Permendag nomor 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Ditjen PKTN akan memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha jasa perparkiran terkait dugaan pelanggaran pencantuman klausul baku.

Selain itu, Ditjen PKTN mengimbau penyedia jasa perpakiran untuk beritikad baik dan berkomitmen memperbaiki pencantuman klausul baku dan menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa.

Baca Juga

Tag: Parkir, Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Istimewa

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,903.38 3,863.51
British Pound GBP 1.00 18,244.37 18,061.39
China Yuan CNY 1.00 2,071.79 2,050.85
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,638.83 14,493.17
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.25 10,033.62
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,888.83 1,870.01
Dolar Singapura SGD 1.00 10,496.79 10,388.62
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,462.83 16,294.67
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,416.30 3,379.15
Yen Jepang JPY 100.00 13,614.98 13,478.26
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4973.794 7.014 694
2 Agriculture 1035.202 -3.361 22
3 Mining 1268.499 25.710 48
4 Basic Industry and Chemicals 750.463 13.240 80
5 Miscellanous Industry 874.938 -3.179 52
6 Consumer Goods 1815.479 0.475 57
7 Cons., Property & Real Estate 321.161 -5.097 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 897.578 2.421 78
9 Finance 1073.299 -2.447 93
10 Trade & Service 605.597 0.226 172
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 103 139 36 34.95
2 EPAC 199 268 69 34.67
3 INDS 1,940 2,420 480 24.74
4 AMAR 308 384 76 24.68
5 PDES 390 470 80 20.51
6 MARK 540 650 110 20.37
7 DNAR 226 270 44 19.47
8 DAYA 600 700 100 16.67
9 DSSA 19,500 22,400 2,900 14.87
10 GLOB 168 190 22 13.10
No Code Prev Close Change %
1 ARKA 372 346 -26 -6.99
2 MSIN 316 294 -22 -6.96
3 SMMA 17,700 16,475 -1,225 -6.92
4 BIKA 188 175 -13 -6.91
5 FOOD 145 135 -10 -6.90
6 INPS 1,960 1,825 -135 -6.89
7 HDFA 160 149 -11 -6.88
8 PRAS 146 136 -10 -6.85
9 AMFG 3,070 2,860 -210 -6.84
10 PLIN 2,640 2,460 -180 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 PURA 97 92 -5 -5.15
2 TOWR 1,040 1,090 50 4.81
3 PTPP 980 955 -25 -2.55
4 BCAP 158 158 0 0.00
5 TKIM 6,500 6,250 -250 -3.85
6 TCPI 4,340 4,150 -190 -4.38
7 TLKM 3,140 3,120 -20 -0.64
8 MNCN 890 915 25 2.81
9 JPFA 1,150 1,175 25 2.17
10 MAIN 570 615 45 7.89