PBB: AS, Prancis dan Inggris Persenjatai Perang di Yaman

Warta Ekonomi, Jenewa -

PBB menuding jika Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis terlibat dalam kejahatan perang di Yaman. Negara-negara tersebut diketahui mempersenjatai dan memberikan dukungan intelijen serta logistik kepada koalisi pimpinan Arab Saudi yang membuat warga sipil kelaparan sebagai taktik perang. 

 

Para penyelidik PBB merekomendasikan agar semua negara memberlakukan larangan penjualan senjata kepada pihak yang bertikai guna mencegah mereka digunakan untuk melakukan pelanggaran serius.

 

"Jelas bahwa pasokan senjata yang terus-menerus kepada pihak-pihak yang berkonflik sedang melanggengkan konflik dan memperpanjang penderitaan rakyat Yaman," ucap seorang ahli di panel independen PBB, Melissa Parke, pada konferensi pers.

 

"Itulah sebabnya kami mendesak negara-negara anggota untuk tidak lagi memasok senjata kepada pihak-pihak yang terlibat konflik," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (4/9/2019).

 

Baca Juga: Joseph Wu: PBB Jangan Kesampingkan Taiwan!

 

Baca Juga: Rudal Pimpinan Arab Saudi Serang Yaman, Ratusan Orang Tewas

 

Diketahui, negara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), merupakan pihak utama dalam koalisi yang berperang melawan kelompok Houthi yang dibantu Iran mengendalikan Ibu Kota Yaman, adalah dua pembeli terbesar senjata AS, Inggris, dan Prancis.

 

Menurut laporan menjelaskan legalitas transfer senjata oleh Prancis, Inggris, Amerika Serikat dan Amerika Serikat lainnya masih dipertanyakan, dan merupakan subyek dari berbagai proses pengadilan domestik.

 

Pada laporan itu juga menuding koalisi anti-Houthi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA telah membunuh warga sipil dalam serangan udara dan sengaja menolak setiap makanan yang ditujukan bagi mereka di negara yang menghadapi kelaparan. Kelompok Houthi juga telah menembaki kota-kota, mengerahkan tentara anak-anak dan menggunakan pengepungan.

 

Tim Penilai Insiden Gabungan yang dibentuk oleh Arab Saudi untuk mengkaji dugaan pelanggaran koalisi telah gagal meminta pertanggungjawaban kepada siapa pun atas setiap serangan yang membunuh warga sipil. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakberpihakan penyelidikannya.

 

"Dari satu hal kami cukup yakin - ada yang salah dalam proses penargetan (koalisi)," kata panelis Charles Garraway.

 

Para ahli telah menyusun daftar rahasia para tersangka penjahat perang. Para penyelidik menemukan potensi kejahatan di kedua sisi, sambil menyoroti peran yang dimainkan negara-negara Barat sebagai pendukung negara-negara Arab dan Iran dalam mendukung Houthi.

 

Ketua panel Kamel Jendoubi menolak untuk mengungkapkan rincian daftar tersangka. 

 

"Yang pasti adalah bahwa kami telah mengumpulkan cukup fakta dan kesaksian yang cukup yang akan memungkinkan untuk membawa orang-orang itu ke pengadilan di tahap selanjutnya," ujarnya.

 

"Tidak ada tangan bersih dalam pertempuran ini, dalam kontes ini," kata Garraway.

 

Menurut laporan PBB menjelaskan bahwa tim panel independennya telah mengirim daftar rahasia para tersangka kepada kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, mengidentifikasi orang-orang yang mungkin bertanggung jawab atas kejahatan internasional.

 

Dalam laporan mencantumkan lebih dari 160 "aktor utama" di antara pejabat pemerintah Saudi, Emirat dan Yaman serta pejabat Houthi, meskipun dikatakan terpisah dari daftar tersangka.

 

Radhya Almutawakel, ketua kelompok independen hak asasi manusia Yaman Mwatana, menyambut baik temuan laporan ini. 

 

"Ini mengirimkan pesan kepada para pihak untuk menghentikan perang dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban," ujarnya kepada Reuters.

 

John Fisher dari Human Rights Watch meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang membuka sesi tiga minggu pada hari Senin mendatang, agar memperkuat mandat panel dan menyediakan sumber daya untuk menyimpan bukti, mengidentifikasi pelaku dan menganalisis struktur komando.