Berani Lawan Jokowi, Siapa Orang Besar yang Lindungi Rini?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus PKS Nasir Djamil mencium adanya orang besar di belakang Menteri BUMN Rini Soemarno terkait aksinya untuk merombak beberapa direksi BUMN, seperti BRI. Padalah, Presiden Joko Widodo melarang menteri untuk merombak jajaran strategis sebelum pelantikan Presiden dan Wapres terpilih 20 Oktober mendatang,

"Pak Moeldoko bilang nggak boleh ada menteri mengeluarkan kebijakan strategis tapi kemudian Rini melakukan sejumlah hal yang sebagian orang itu sangat strategis, oleh karena itu saya jadi bertanya-tanya siapa di belakang Rini?" katanya kepada wartawan, disela-sela talkshow 'Mengupas Polemik Wacana Kemunculan GBHN' di Jakarta, Selasa (4/9/2019).

Baca Juga: Amien Rais Ramal Rezim Jokowi Bakal Jatuh, Jawaban Golkar Berkelas!!

Baca Juga: Keukeuh Rombak Direksi BUMN, Rini Soemarno Jadi Menteri Nakal?

Sambungnya, "Kenapa dia (Rini) begitu kuat begitu hebat, sehingga kemudian Presiden Jokowi pun tidak berani memecat dia. Apa boleh hal-hal seperti ini," ujar tambahnya.

Lanjutnya, ia mengaku sempat heran mengapa Presiden tidak mengikuti rekomendasi Pansus Pelindo DPR untuk melakukan pemecatan terhadap Rini. Sebab, selama menjabat sebagai Menteri BUMN, banyak masalah di tubuh BUMN itu sendiri.

"Iya saya bingung juga, Ibu Rini ini sangat kebal ya, sangat sakti saya lihat, rekomendasi Pansus Pelindo di DPR ini sudah merekomendasikan bahwa Rini ini dipecat, tapi sampai sekarang Rini masih bertahan," jelasnya.

Tambahnya, "Bagaimana kemudian seorang Presiden tidak berdaya dengan rekomendasi Pansus Pelindo DPR padahal sebagian besar yang mengisi Pansus Pelindo adalah teman-teman PDI Perjuangan," tegas dia.

Terkait itu, ia enggan menduga-duga siapa orang besar di balik Rini sehingga digoyang dari berbagai sisi tidak juga tumbang di pemerintahan Jokowi.

"Waduh saya nggak tahu, mungkin orang besar yang ada di belakang Rini sehingga kemudian dia santai saja dengan rekomendasi Pansus Pelindo santai saja dengan cucapan Pak Moeldoko bahwa tidak boleh ada kebijakan-kebijakan strategis menjelang berakhirnya kepemerintahan Jokowi 2019-2024," tukasnya.