Portal Berita Ekonomi Selasa, 15 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:51 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka negatif 0,07% pada level 8.051
  • 20:50 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka negatif 0,05% pada level 2.968
  • 20:48 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka negatif 0,19% pada level 26.764
  • 20:32 WIB. GOLD - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.490 USD/troy ounce
  • 20:31 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,13 USD/barel
  • 20:30 WIB. OIL- Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 53,44 USD/barel
  • 20:27 WIB. Valas - Dollar menguat 0,02% terhadap Yen pada level 108,31 Yen/USD
  • 20:26 WIB. Valas - Dollar menguat 0,77% terhadap Poundsterling pada level 1,2570 USD/Pound
  • 20:24 WIB. Valas - Dollar menguat 0,14% terhadap Euro pada level 1,1026 USD/Euro
  • 16:12 WIB. Valas - Yuan ditutup negatif 0,39% terhadap USD pada level 7,0617 Yuan/USD
  • 16:07 WIB. Valas - Rupiah ditutup positif 0,01% terhadap USD pada level Rp. 14.140/USD
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 0,81% pada level 26.521
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,37% pada level 3.125
  • 16:03 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 1,15% pada level 3.007
  • 15:53 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 1,11% pada level 2.067

Legislator Kritik Rencana Kenaikan Iuran BPJS

Legislator Kritik Rencana Kenaikan Iuran BPJS - Warta Ekonomi
WE Online, Bandung -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jabar menolak rencana pemerintah pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendatang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Hasim Adnan menilai, dalih defisit keuangan BPJS Kesehatan, tidak lantas harus dibebankan kepada rakyat dengan menaikan iuran. 

Kritik tersebut dikemukakan Hasim setelah mencermati banyaknya respon negatif dari masyarakat yang ditemuinya. Beberapa pertemuan informal yang dilakukan dan pengamatan terhadap pemberitaan terkait isu rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hampir semuanya menolak dengan tegas.

"Saya melihat sesuatu yang wajar bila masyarakat menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan," katanya kepada wartawan di Bandung, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Iuran BPJS dan Listrik Naik, Ini Kado Jokowi ke Pemilihnya?

Baca Juga: Iuran BPJS Tetap Naik, Istana: Kalau Sehat Murah, Bikin Orang Jadi Manja

Terlebih setelah menelaah laporan BPJS Kesehatan yang dirilis awal tahun 2019, bahwa secara keseluruhan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan justru memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Pernyataan Hasim tersebut diperkuat dari hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI di tahun 2016, yang menunjukan bahwa kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar Rp152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai Rp289 triliun. 

"Awalnya saya penasaran dengan laporan yang berkembang bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran. Lalu saya coba cari-cari referensi yang bisa memperkuat sikap masyarakat yang menolak kenaikan iuran. Nah, ternyata di situs BPJS Kesehatan, malah dikatakan bahwa Program JKN-KIS memberi kontribusi positif pada perekonomian Indonesia," papar Hasim.

Lebih lanjut, Hasim mengatakan, bila kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu dilakukan dalam rangka menutupi defisit anggaran yang diproyeksikan melambung menjadi Rp28,5 triliun pada akhir 2019 ini, maka pihak pengelola BPJS Kesehatan telah melakukan inkonsistensi dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, bila benar apa yang didalihkan Direktur Keuangan BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, yang mengatakan bahwa salah satu penyebab lain terjadinya defisit keuangan adalah dikarenakan adanya sekitar 15 juta peserta menunggak pembayaran iuran. 

"Rasa-rasanya engga fair, bila tunggakan 15 juta peserta BPJS Kesehatan harus ditanggung oleh semua peserta yang jumlahnya per bulan Mei 2019, sudah mencapai 221.580.743 Jiwa," jelas Hasim.

Sementara itu, Hasim juga menyoroti data peserta BPJS Kesehatan yang ternyata masih kacau. Pasalnya, berdasarkan pencermatan yang dilakukannya dan merujuk pada hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengumumkan tahun 2018 lalu BPJS Kesehatan menunggak sebanyak Rp9,1 triliun. Tunggakan tersebut karena kurangnya masukan dari iuran para peserta dan adanya kejanggalan banyaknya peserta yang menggunakan NIK ganda. 

Hasim juga merespon pernyataan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’aruf, yang mengatakan bahwa sudah ada instrument regulasi yang disiapkan untuk mengantisipasi apabila dana jaminan sosial negatif, dengan beberapa opsi. Di antaranya, dengan menyesuaikan iuran, menyesuaikan manfaat atau memberikan suntikan.

"Meskipun nanti ada regulasi yang diterbitkan, sejatinya opsi penyesuaian iuran adalah opsi terakhir. Jadi saran saya, benahi dulu serapih mungkin, lalu tegakan disiplin membayar iuran kepada peserta, dan coba bikin reward bagi peserta yang aktif dan disiplin membayar iuran," pungkasnya.

Baca Juga

Tag: BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jawa Barat (Jabar), Kesehatan

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,785.16 3,747.30
British Pound GBP 1.00 17,882.08 17,698.52
China Yuan CNY 1.00 2,009.37 1,988.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,196.63 14,055.37
Dolar Australia AUD 1.00 9,628.15 9,529.54
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,809.96 1,791.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,366.29 10,259.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,656.04 15,498.86
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,397.95 3,361.72
Yen Jepang JPY 100.00 13,111.04 12,976.98

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6126.877 21.077 657
2 Agriculture 1348.279 -2.319 20
3 Mining 1611.864 -7.561 48
4 Basic Industry and Chemicals 863.719 15.438 74
5 Miscellanous Industry 1148.018 -6.840 50
6 Consumer Goods 2164.148 14.244 54
7 Cons., Property & Real Estate 500.309 -1.443 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1209.995 -9.069 75
9 Finance 1233.976 7.226 90
10 Trade & Service 798.984 2.223 164
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 505 630 125 24.75
2 BMAS 240 292 52 21.67
3 TIRA 190 230 40 21.05
4 ISAT 2,680 3,040 360 13.43
5 PALM 210 238 28 13.33
6 VIVA 83 92 9 10.84
7 FITT 81 89 8 9.88
8 INTD 137 150 13 9.49
9 ASRM 2,040 2,230 190 9.31
10 HELI 151 165 14 9.27
No Code Prev Close Change %
1 FREN 220 168 -52 -23.64
2 DUTI 6,850 5,500 -1,350 -19.71
3 AKPI 470 398 -72 -15.32
4 AMAG 320 282 -38 -11.88
5 ITMA 820 725 -95 -11.59
6 TELE 338 304 -34 -10.06
7 BAJA 95 86 -9 -9.47
8 BMSR 93 85 -8 -8.60
9 KIOS 384 352 -32 -8.33
10 MDKI 248 228 -20 -8.06
No Code Prev Close Change %
1 FREN 220 168 -52 -23.64
2 LMAS 61 60 -1 -1.64
3 MAMI 212 220 8 3.77
4 KPIG 130 133 3 2.31
5 MSIN 432 454 22 5.09
6 TCPI 6,825 6,700 -125 -1.83
7 MNCN 1,310 1,310 0 0.00
8 IPTV 510 515 5 0.98
9 ABBA 161 151 -10 -6.21
10 BBRI 3,920 3,920 0 0.00