Portal Berita Ekonomi Senin, 16 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:21 WIB. OIL - Serangan terhadap kilang Aramco menyebabkan kenaikan 10 persen harga minyak WTI dan Brent 
  • 08:57 WIB. IHSG - IHSG dibuka melemah 1,15% di awal sesi I.
  • 08:46 WIB. IPO - Dana IPO Bhakti Agung Propertindo sebanyak 20% untuk pembayaran utang ke BTN, dan 80% diantaranya untuk CAPEX
  • 08:44 WIB. Jakarta - Bhakti Agung Propertindo lepas saham 1.677.522.000 unit saham pada IPO hari ini (16/9/2019).
  • 08:44 WIB. Pyongyang - Kim Jong Un sudah mengirim surat kedua untuk meeting dengan Trump.
  • 08:41 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,51% pada posisi 27.212
  • 08:40 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka menguat 0,24% pada posisi 2.054
  • 08:39 WIB. Korea - Badan Statistik: Korsel impor produk tembakau mencapai US$589,3 juta pada 2018, pertumbuhan terbesar sejak 1995
  • 08:38 WIB. Bursa - Indeks Strait Times Singapore dibuka melemah 0,21% pada posisi 3.204 
  • 08:36 WIB. Valas - Yen terhadap dollar diperdagangkan pada posisi 107,68 Yen/Dollar
  • 08:35 WIB. Valas - Dollar terhadap Poundsterling diperdagangkan pada posisi 1,25 $/Pound
  • 08:34 WIB. Valas - Dollar terhadap Euro diperdagangkan pada posisi 1,11 $/Euro
  • 08:32 WIB. GOLD - Spot price emas diperdagangkan pada posisi 1.508 $/ounce
  • 08:31 WIB. Hong Kong - Volume kargo untuk ekspor turun 19% dan impor turun 15% pada Agutus
  • 08:31 WIB. OIL - Minyak bumi acuan Brent meningkat 10,94% pada posisi 67,03 $/barel

PDIP Minta Tak Perlu ada Pembatasan WNA ke Papua, Begini Alasannya

PDIP Minta Tak Perlu ada Pembatasan WNA ke Papua, Begini Alasannya - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyayangkan adanya pembatasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) untuk bisa masuk ke Papua dan Papua Barat. Menurutnya kebijakan pembatasan WNA tersebut tidak perlu dilakukan.

"Nggak perlu lah, nggak perlu itu kita kan caranya bukan hanya secara fisik, tegas, ada cara diplomasi cara intelijen, harus extraordinari," kata Effendi kepada wartawan, Rabu (4/9).

Baca Juga: Semalam, Pemerintah Sudah Buka Blokir Internet di Papua

Baca Juga: Wiranto Pastikan Kegiatan Sekolah di Papua Kembali Normal Mulai Hari ini

Ia menilai hal yang diperlu dibatasi bukan kehadiran fisik seseorang, melainkan pelibatan konspirasi internasional memang sudah sangat luar biasa. "Kita jangan pernah mengabaikan soal Papua," ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, hal yang perlu dilakukan pemerintah bukan pembatasan WNA, melainkan kontrol dalam memperketat dalam memberikan persetujuan izin masuk Indonesia. "Pemberian atau tidak diberinya approval untuk visa dibebaskan, akhirnya semua warga dunia boleh masuk, boleh keluar, kan nggak membuat terkontrol jadinya, itu evaluasi ulang pemerintah," tuturnya. 

Terpisah, Menteri Koordinator Pokitik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan warga negara asing (WNA) tidak dilarang datang ke Papua, melainkan hanya dibatasi. "(Pembatasan) Semua itu kan ada kepentingannya. Bukan pelarangan ya, pembatasan," katanya, saat konferensi pers kondisi Papua dan Papua Barat, di Jakarta, Rabu.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Papua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wiranto, Warga Negara Asing (WNA)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: ABC News

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,737.67 3,699.66
British Pound GBP 1.00 17,296.47 17,118.20
China Yuan CNY 1.00 1,978.94 1,959.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,020.00 13,880.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,633.14 9,535.56
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,791.83 1,773.80
Dolar Singapura SGD 1.00 10,202.30 10,094.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,515.93 15,358.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,368.57 3,332.53
Yen Jepang JPY 100.00 12,963.48 12,830.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6334.843 -7.331 651
2 Agriculture 1365.814 13.005 21
3 Mining 1670.003 -35.835 49
4 Basic Industry and Chemicals 899.212 -6.623 72
5 Miscellanous Industry 1198.465 0.426 49
6 Consumer Goods 2366.016 -3.032 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.832 -1.191 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.015 2.363 75
9 Finance 1268.975 4.024 90
10 Trade & Service 812.213 -2.562 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 50 67 17 34.00
2 BCAP 163 199 36 22.09
3 AKSI 476 580 104 21.85
4 JAWA 129 150 21 16.28
5 BBLD 416 476 60 14.42
6 INTD 140 160 20 14.29
7 SIMA 83 93 10 12.05
8 INPP 760 835 75 9.87
9 BBHI 160 175 15 9.38
10 SRAJ 230 250 20 8.70
No Code Prev Close Change %
1 ETWA 115 84 -31 -26.96
2 KARW 126 96 -30 -23.81
3 BMSR 145 120 -25 -17.24
4 ALMI 460 382 -78 -16.96
5 OKAS 260 224 -36 -13.85
6 AMAG 308 278 -30 -9.74
7 TMAS 154 141 -13 -8.44
8 EMTK 6,100 5,600 -500 -8.20
9 DNAR 270 248 -22 -8.15
10 FIRE 3,080 2,840 -240 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 555 25 4.72
2 MNCN 1,300 1,305 5 0.38
3 MSIN 466 490 24 5.15
4 BHIT 73 79 6 8.22
5 BMTR 362 376 14 3.87
6 TMAS 154 141 -13 -8.44
7 BCAP 163 199 36 22.09
8 MAMI 130 129 -1 -0.77
9 TELE 390 366 -24 -6.15
10 ANTM 1,120 1,070 -50 -4.46