PPK Kemayoran Butuh Transportasi Terintegrasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran terus berbenah. Kawasan bekas bandara internasional yang ditutup 1985 itu akan dijadikan sebagai cental business distric (CBD) di Utara Jakarta. Beberapa kebutuhan mendesak yang harus dilakukan antara lain menciptakan ruang terbuka hijau dan sarana transportasi.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto saat membuka Focus Group Discution (FGD) di Jakarta, Kamis (5/9/2019). Menurutnya, hasil pertemuan tersebut nantinya akan dimasukkan dalam usulan perubahan urban design guide line (UDGL) atau evaluasi tata ruang Kompleks Kemayoran.

Beberapa hal lain yang mendesak ialah revisi UDGL. Menurut Medi, saat ini di kawasan kemayoran telah berdiri pusat hunian, seperti sejumlah apartemen yang dibangun oleh beberapa pengembang, termasuk wisma atlet. Pusat bisnis seperti Jakarta International Expo Center juga sudah dibangun di kawasan tersebut.

"UDGL juga perlu direvisi karena akan dilewati Jalan Tol Semanan Sutner," ujar Medi.

Baca Juga: Revitalisasi Hutan Kota Kemayoran Hampir Rampung

Rizki Renando, Direktur Perencanaan PPK Kemayoran, menambahkan, beberapa kegiatan terutama ruang terbuka hijau sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir dengan revitalisasi hutan kota di kawasan tersebut. Termasuk membuat jogging track, pembersihan waduk, serta sarana rekreasi, edukasi, dan konservasi.

Yang dibutuhkan saat ini, lanjut Rizki, adalah sarana transportasi yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan masyarakat di kawasan tersebut. Selama ini akses ke kawasan tersebut kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi karena lokasinya memang cukup jauh dari transportasi umum. Satu-satunya transportasi umum yang ada saat ini hanya busway, namun hanya satu di dekat JIExpo.

"Kami mau ada transportasi yang terintegrasi di seluruh kawasan ini, sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan menggunakan transportasi umum," ujar Rizki.

Beberapa sarana transportasi umum lainnya yang diharapkan hadir di kawasan itu, antara lain light rapid transit (LRT). Untuk mewujudkan hal itu, saat ini PPK Kemayoran telah berkoodirnasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Kunjungi Festival Indonesia Maju, Megawati Tanyakan Relief Eks Bandara Kemayoran

"Dari FGD ini nanti semua usulan akan kami sampaikan. Dokumen akhir akan diserahkan akhir bulan ini, agar bisa masuk rapim ke gubernur," ujar Rizki.

Transportasi yang terintegrasi, menurut Rizki, akan mewujudkan rencana Kemayoran menjadi central business distric. Tidak hanya hunian dan perkantoran, tapi semuanya terintegrasi, termasuk wisata.