Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:19 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,41 $/barel
  • 13:19 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,34 $/barel
  • 13:18 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.520 $/ounce
  • 13:17 WIB. Valas - Dollar melemah 0,11% terhadap Yuan pada level 7,11 Yuan/dollar
  • 13:16 WIB. Valas - Yen menguat 0,01% terhadap dollar pada level 107,54 Yen/dollar
  • 13:15 WIB. Valas - Dollar melemah 0,07% terhadap Poundsterling pada level 1,2436 $/Pound
  • 13:14 WIB. Valas - Dollar menguat 0,05% terhadap Euro pada level 1,0989 $/Euro
  • 12:13 WIB. AS - EIA: Harga bensin naik lebih dari 8 sen menjadi sekitar US$3,34 per galon di California,  Oregon,  Washington,  Nevada,  Arizona,  Alaska dan Hawaii
  • 12:05 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 1,26% di akhir sesi I.
  • 10:57 WIB. Suku Bunga - Tingkat bunga penjaminan LPS turun 25 bps untuk Rupiah dan valas pada Bank Umum dan BPR, berlaku 26 September 2019

Konspirasi Pelemahan KPK: Urusan Revisi UU atau Pansel Capim, Mana yang Prioritas?

Konspirasi Pelemahan KPK: Urusan Revisi UU atau Pansel Capim, Mana yang Prioritas? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Joko Widodo dapat membahas terlebih dahulu untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang-Undang KPK dan KUHP.

"KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, para ahli dari perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang-Undang KPK dan format KUHP," ucap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, kata dia, KPK mempercayai Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikannya bahwa tidak akan melemahkan KPK.

Baca Juga: Jokowi Ngaku Ndak Tahu soal Revisi UU KPK

"Apalagi saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat," ucap dia.

Polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini, kata Agus, semestinya tidak perlu ada sehingga Presiden dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi.

Sebelumnya, Agus menyatakan terdapat sembilan persoalan di draf Rancangan Undang-Undang KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK, yaitu independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

"Selanjutnya, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas," ucap Agus.

Tak hanya RUU KPK, lanjut Agus, ternyata DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi sehingga keberadaan KPK juga terancam.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,777.59 3,739.57
British Pound GBP 1.00 17,621.99 17,446.46
China Yuan CNY 1.00 2,003.28 1,983.49
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,169.00 14,029.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,596.66 9,499.04
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.80 1,789.87
Dolar Singapura SGD 1.00 10,288.27 10,185.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,574.56 15,419.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,393.77 3,357.83
Yen Jepang JPY 100.00 13,173.11 13,039.32

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6206.199 -25.274 655
2 Agriculture 1370.120 -3.285 20
3 Mining 1655.731 -9.706 49
4 Basic Industry and Chemicals 865.817 -15.123 73
5 Miscellanous Industry 1175.534 6.983 49
6 Consumer Goods 2216.558 -7.799 54
7 Cons., Property & Real Estate 492.330 -8.272 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1221.672 -6.834 75
9 Finance 1256.359 0.335 90
10 Trade & Service 796.070 -0.485 164
No Code Prev Close Change %
1 OPMS 135 228 93 68.89
2 AHAP 75 101 26 34.67
3 OKAS 216 270 54 25.00
4 POLA 840 1,000 160 19.05
5 KRAH 1,135 1,320 185 16.30
6 ALKA 420 480 60 14.29
7 ABMM 1,950 2,180 230 11.79
8 PSAB 240 268 28 11.67
9 ISSP 121 135 14 11.57
10 MPOW 181 198 17 9.39
No Code Prev Close Change %
1 YELO 176 145 -31 -17.61
2 FILM 416 350 -66 -15.87
3 PORT 625 530 -95 -15.20
4 PSDN 167 142 -25 -14.97
5 TIRA 286 254 -32 -11.19
6 PRAS 167 150 -17 -10.18
7 PTIS 280 252 -28 -10.00
8 EMTK 5,100 4,610 -490 -9.61
9 KPAL 680 625 -55 -8.09
10 BAPA 89 82 -7 -7.87
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 147 148 1 0.68
2 IATA 50 50 0 0.00
3 IPTV 520 555 35 6.73
4 FREN 166 163 -3 -1.81
5 YELO 176 145 -31 -17.61
6 ERAA 1,925 2,020 95 4.94
7 PGAS 2,170 2,280 110 5.07
8 HOME 84 84 0 0.00
9 BCAP 160 161 1 0.62
10 BRPT 1,000 965 -35 -3.50