Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:56 WIB. Yunani -  Pemerintah ajukan permintaan kepada ESM dan EFSF pinjaman dana bagian dari bailout IMF
  • 22:15 WIB. Ethiopia - Ethiopian Airlines meluncurkan pembayaran dengan Wechat untuk gandakan penjualan tiket online
  • 21:17 WIB. OIL - Minyak bumi acuan Brent diperdagangkan pada posisi 66,47 $/barel
  • 21:12 WIB. OIL - Minyak bumi acuan WTI diperdagangkan pada posisi 60,13 $/barel
  • 21:09 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada posisi 1.497 
  • 21:07 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 melemah 0,32% dari pembukaan di level 2.997
  • 21:05 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones melemah 0,33% dari pembukaan di level 27.136
  • 21:03 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq melemah 0,27% dari pembukaan pada level 8.154,31 
  • 20:53 WIB. India - Kemendag akan kurangi tarif premi asuransi jadi 0,6% untuk eksportir kecil
  • 20:49 WIB. Iran - Jubir Ali Rabiee: Iran tidak akan bernegosiasi dengan AS di bawah tekanan sanksi AS
  • 16:08 WIB. Bursa - Shanghai Composite Index ditutup melemah 0,02% pada posisi 3.030
  • 16:06 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,54% terhadap dollar pada posisi Rp 14.042 
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka melemah 0,13% pada posisi 7.358
  • 15:53 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng hong Kong ditutup melemah 0,83% pada posisi 27.124
  • 15:44 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,64% pada posisi 2.062

Seberapa Penting Revisi UU Bea Meterai?

Seberapa Penting Revisi UU Bea Meterai? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Fraksi Partai NasDem Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

"Bea meterai selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Jika ketentuannya direvisi, maka berpotensi meningkatkan rencana penerimaan negara," ungkapnya dalam FGD Fraksi NasDem di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Menurutnya, perbaikan ketentuan diperlukan untuk menopang tren peningkatan pendapatan negara dari bea meterai. Pada 2018, pendapatan negara dari meterai sebesar Rp5,46 triliun, meningkat 7,48% dari capaian 2017 sebesar Rp5,08 triliun.

"Dengan perkembangan ekonomi, digital, dan teknologi informasi yang pesat perlu diatur penyesuaian pengenaan bea meterai. Tarif bea meterai yang berlaku saat ini sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Hatari, dalam usulan pemerintah mengenai pengenaan bea meterai untuk dokumen digital harus diatur secara rinci dan efisien.

Baca Juga: Kemenkeu Usul Perubahan Tarif Bea Materai

"Bea meterai dalam bentuk digital tidak hanya menggali potensi penerimaan, namun juga memberi kepastian hukum untuk transaksi, perjanjian, kerja sama atau hal sejenis lainnya yang selama ini dilakukan melalui platform digital," tegas anggota DPR RI dapil Maluku Utara ini.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Peraturan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Rusito menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai NasDem atas dukungan terhadap revisi UU Bea Meterai. Secara lebih rinci, tarif bea meterai dari Rp3.000 dan Rp6.000, diusulkan menjadi Rp10.000.

"RUUBM juga mengatur tarif bea meterai berupa tarif tetap dan tarif advalorem. Objek bea meterai ditambahkan dan dijabarkan secara lebih rinci. Terutama terkait akta notaris dan surat berharga," katanya.

Sebagai informasi, usulan perubahan batasan tentang bea meterai untuk dokumen yang menyatakan penerimaan uang. Dokumen dikenakan bea meterai sebesar Rp3.000 apabila harga nominal dokumen lebih dari Rp250.000 hingga Rp1 juta. Selanjutnya, dokumen dikenakan bea meterai Rp6.000 jika bea nominal lebih dari Rp1 juta.

Usulan untuk menyederhanakan aturan menjadi hanya satu batasan bea meterai dan nilainya ditingkatkan menjadi Rp5 juta sebagai batas nominal dari nilai dokumen. Perubahan yang diusulkan bahwa dokumen tidak dikenakan bea meterai jika nilai nominal yang tertera pada dokumen sampai dengan Rp5 juta.

"Penyesuaian itu juga menyangkut perbaikan struktur tarif bea meterai masih multilayer yang perlu dilakukan simplifikasi atau pengurangan layer tarif. Simplifikasi akan optimal meningkatkan penerimaan," jelasnya.

Dengan adanya simplifikasi dan kenaikan tarif, lanjut Rusito, beban terbesar akan dirasakan kelompok menengah dan kecil.

"Untuk itu, perlu dilakukan kenaikan threshold bagi dokumen yang terutang bea meterai," pungkasnya.

Baca Juga: Tarif Bea Masuk Hambat Produk Indonesia Masuki Pasar Halal Negara OKI

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, adapatasi atau penyesuaian pengenaan bea meterai perlu instrumen yang dikenakan pajak secara rinci.

"Tarif bea meterai dari sisi ekonomi tidak secara signifikan naik, tetapi mempunyai dampak sosial dan psikologis yang cukup besar karena situasi politik dan kondisi ekonomi, untuk itu diusulkan ditinjau ulang," ungkapnya.

Untuk itu, pengenaan meterai digital sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman memerlukan harmonisasi regulasi dan efektivitas sistem admiistrasi.

"Satu hal lagi, dibutuhkan sistem pengawasan yang efektif agar menekan penyalahgunaan dan mendukung pencapaian tujuan pengenaan bea meterai," tegasnya.

Jika dibandingkan dengan nagara lain, pajak atas dokumen sudah digabungkan sebagai stamp duty, yakni jenis pajak langsung, yang dikenakan terhadap semua dokumen transaksi keuangan. Meskipun demikian, keabsahan pengenaan bea meterai di Indonesia telah berlangsung sejak masa pemerintahan kolonial pada 1817.

Tag: undang-undang, Pajak

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: NasDem

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,756.53 3,719.01
British Pound GBP 1.00 17,582.91 17,401.23
China Yuan CNY 1.00 1,994.14 1,974.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,090.00 13,950.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,681.24 9,582.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.39 1,782.38
Dolar Singapura SGD 1.00 10,251.00 10,145.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,606.08 15,449.63
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.58 3,348.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,077.78 12,946.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6219.435 -115.408 652
2 Agriculture 1361.119 -4.695 21
3 Mining 1679.100 9.097 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.538 -4.674 72
5 Miscellanous Industry 1188.637 -9.828 49
6 Consumer Goods 2222.625 -143.391 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.194 -2.638 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.711 -0.304 75
9 Finance 1248.458 -20.517 90
10 Trade & Service 806.205 -6.008 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 67 90 23 34.33
2 LPLI 125 158 33 26.40
3 ITIC 800 1,000 200 25.00
4 MYTX 63 77 14 22.22
5 TALF 312 360 48 15.38
6 APEX 530 580 50 9.43
7 AHAP 57 62 5 8.77
8 POLL 4,630 5,025 395 8.53
9 SHID 3,350 3,600 250 7.46
10 ARTA 364 390 26 7.14
No Code Prev Close Change %
1 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
2 OMRE 1,740 1,400 -340 -19.54
3 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
4 JAWA 150 124 -26 -17.33
5 BMSR 120 100 -20 -16.67
6 AKSI 580 486 -94 -16.21
7 BRAM 7,400 6,225 -1,175 -15.88
8 OKAS 224 193 -31 -13.84
9 BCAP 199 172 -27 -13.57
10 BAPI 150 130 -20 -13.33
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
2 MNCN 1,305 1,285 -20 -1.53
3 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
4 IPTV 555 540 -15 -2.70
5 BBRI 4,310 4,190 -120 -2.78
6 MAMI 129 130 1 0.78
7 BAPI 150 130 -20 -13.33
8 IATA 50 50 0 0.00
9 BMTR 376 364 -12 -3.19
10 ADRO 1,375 1,430 55 4.00