Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Menko Polhukam Wiranto merespons permintaan Komisioner tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong pemerintah berdialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat dalam penyelesaian konflik.
Menanggapi hal tersebut, ia menyatakan pemerintah sudah melakukan dialog dengan seluruh pihak.
"Ya, dialog itu disarankan. Presiden sudah dialog, saya sudah dialog, sekarang Kapolri, Panglima (TNI) ke sana dialog. Jadi sudah dialog. Bukan belum dialog. Sudah," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Baca Juga: Siap-Siap, Polri Bakal Terbitkan Red Notice untuk Dalang Provokasi Papua
Baca Juga: Tanggapi Situasi Papua, Menhan: Suruh TNI Pulang, itu Maksudnya Apa?
Lanjutnya, ia mengatakan dialog yang dilakukan berfokus untuk meredam situasi agar kembali tenang dan damai. Namun, ia mengambahkan jika situasi kembali kondusif, dialog yang menyangkut hak-hak dasar kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat bisa dilakukan.
"Kalau ribut seperti ini kan fokusnya, ayo kita damai, ayo kita tenang, ayo kita kendalikan diri, ayo kita bersabar kembali. Tetapi, kalau sudah damai sudah kondusif, dialognya sudah meningkat ke arah yang lebih penting. Lebih menyangkut hak-hak dasar kehidupan masyarakat dan papua barat. Begitu kira-kira," ucapnya.
Karena itu, ia menejgaskan bahwa usulan PBB mengenai dialog sudah dilakukan pemerintah dengan cara musyawarah sesuai budaya Indonesia.
"Kalau soal PBB meminta dialog. Kita kan sudah musyawarah mufakat, negara kita budaya musyawarah mufakat, dialog berbicara, begitu," tukasnya.
Sebelumnya, PBB mengkritik kebijakan pemerintah memblokir internet di Papua selama lebih dari dua pekan, sejak 21 Agustus kemarin.
"Penutupan internet secara menyeluruh di Papua berkemungkinan bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan membatasi komunikasi justru akan memperuncing ketegangan," kata Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, dalam keterangan resminya, Rabu (4/9/2019).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
