Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 01:07 WIB. Bursa - Indeks FTSE dibuka melemah 0,26% pada level 7.326
  • 20:04 WIB. CPO - Harga CPO CIF Rotterdam diperdagangkan pada level 567,5 Dollar/Ton
  • 19:58 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,08 $/barel
  • 19:57 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,18 $/barel
  • 19:56 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.519 $/ounce
  • 19:55 WIB. Valas - Dollar melemah 0,04% terhadap Yen pada level 107,52 Yen/Dollar
  • 19:54 WIB. Valas - Dollar menguat 0,48% terhadap Yuan pada level 7,1248 Yuan/Dollar
  • 19:53 WIB. Valas - Dollar menguat 0,42% terhadap Poundsterling pada level 1,2426 $/Pound
  • 19:52 WIB. Valas - Dollar menguat 0,25% terhadap Euro pada level 1,0989 $/Euro
  • 16:10 WIB. Valas - Dollar menguat 0,21% terhadap Rupiah pada level 14.085 Rupiah/Dollar

KPK di Ambang Kematian

KPK di Ambang Kematian - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mantan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan lembaga antirasuah tersebut sudah diambang kematian. Hal tersebut dikatakan terkait disetujuinya revisi UU 30/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"KPK di ambang kematian. Dari rencana revisi UU KPK itu beberapa diantaranya akan membuat KPK mati suri," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Cetus KPK: Pemerintah dan DPR Telah Bohongi Rakyat

Baca Juga: Tak Tahu UU KPK Direvisi, Tegas Jokowi: Kerja KPK Baik!

Lanjutnya, ia mengatakan setidaknnya ada enam poin krusial dari rencana revisi UU KPK. Yang pertama, KPK hendak dimasukkan sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan atau di bawah Presiden.

"Dimana pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan," katanya.

Kemudian, yang kedua, masalah penyadapan. Dalam draf revisi UU KPK menghendaki penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas (DP) KPK.

Ketiga, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana.

Keempat, setiap instansi, kementerian, lembaga wajib menyelenggarakan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara (LHKPN) sebelum dan setelah berakhir masa jabatan.

"Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK," tegasnya.

Dan, kelima, ada organisasi bernama Dewan Pengawas KPK yang bertugas mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang ini dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

Keenam, revisi membolehkan KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

"Ini akan membuat KPK mati suri," tukasnya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,771.53 3,734.01
British Pound GBP 1.00 17,665.36 17,487.74
China Yuan CNY 1.00 2,000.03 1,980.24
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,147.00 14,007.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,588.84 9,486.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,804.63 1,786.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,279.76 10,176.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,597.07 15,441.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,392.57 3,354.97
Yen Jepang JPY 100.00 13,136.78 13,003.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6206.199 -25.274 655
2 Agriculture 1370.120 -3.285 20
3 Mining 1655.731 -9.706 49
4 Basic Industry and Chemicals 865.817 -15.123 73
5 Miscellanous Industry 1175.534 6.983 49
6 Consumer Goods 2216.558 -7.799 54
7 Cons., Property & Real Estate 492.330 -8.272 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1221.672 -6.834 75
9 Finance 1256.359 0.335 90
10 Trade & Service 796.070 -0.485 164
No Code Prev Close Change %
1 OPMS 135 228 93 68.89
2 AHAP 75 101 26 34.67
3 OKAS 216 270 54 25.00
4 POLA 840 1,000 160 19.05
5 KRAH 1,135 1,320 185 16.30
6 ALKA 420 480 60 14.29
7 ABMM 1,950 2,180 230 11.79
8 PSAB 240 268 28 11.67
9 ISSP 121 135 14 11.57
10 MPOW 181 198 17 9.39
No Code Prev Close Change %
1 YELO 176 145 -31 -17.61
2 FILM 416 350 -66 -15.87
3 PORT 625 530 -95 -15.20
4 PSDN 167 142 -25 -14.97
5 TIRA 286 254 -32 -11.19
6 PRAS 167 150 -17 -10.18
7 PTIS 280 252 -28 -10.00
8 EMTK 5,100 4,610 -490 -9.61
9 KPAL 680 625 -55 -8.09
10 BAPA 89 82 -7 -7.87
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 147 148 1 0.68
2 IATA 50 50 0 0.00
3 IPTV 520 555 35 6.73
4 FREN 166 163 -3 -1.81
5 YELO 176 145 -31 -17.61
6 ERAA 1,925 2,020 95 4.94
7 PGAS 2,170 2,280 110 5.07
8 HOME 84 84 0 0.00
9 BCAP 160 161 1 0.62
10 BRPT 1,000 965 -35 -3.50