Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:02 WIB. Kuba - Menlu Kuba: Mencegah pengiriman bahan bakar adalah bagian dari genosida kepada Kuba
  • 23:52 WIB. Italia - OECD prediksikan PDB Italia naik 0,4% pada 2020
  • 23:46 WIB. Jerman - Pendapatan Rocket Internet naik 33% menjadi 32 juta euro pada semester I
  • 23:06 WIB. Bursa - Indeks FTSE dibuka menguat 0,58% pada level 7.356
  • 21:47 WIB. China - BUMN baja Baowu Steel Group merger dengan Magang Holding Co. Ltd
  • 20:45 WIB. China - Kemenkeu: Nilai obligasi pemda Agustus naik jadi 569,6 M yuan,  Juli sebesar 555,9 M yuan
  • 20:34 WIB. China - GAC: China akan larang impor babi dan babi hutan dari Republik Korea karena kasus demam babi Afrika
  • 19:49 WIB. Valas - Dollar melemah 0,33% terhadap Euro pada level 1,1066 $/euro
  • 19:47 WIB. Valas - Dollar menguat 0,04% terhadap Poundsterling pada level 1,2472 $/pound
  • 19:45 WIB. Valas - Dollar melemah 0,45% terhadap Yen pada level 107,96 yen/dollar
  • 19:41 WIB. Valas - Dollar menguat 0,11% terhadap Yuan pada level 7,09 yuan/dollar
  • 19:37 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.500 $/ounce
  • 19:36 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 59,42 $/barel
  • 19:34 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 65,33 $/barel
  • 18:07 WIB. India - Maruti Suzuki catatkan ekspor mobil satu juta unit dari Pelabuhan Mundra di Gujarat

Dear DPR, Kapan RUU Perkoperasian Segera Disahkan?

Dear DPR, Kapan RUU Perkoperasian Segera Disahkan? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) Rully Indrawan menegaskan bahwa kehadiran UU Perkoperasian amat penting dan strategis. Bagi pemerintah, UU itu bisa menjadi landasan untuk menggulirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak, khususnya pada koperasi di Indonesia.

"Bagi koperasi sendiri, kehadiran UU Perkoperasian merupakan payung hukum sehingga memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha koperasinya, ketimbang tidak ada UU," kata Rully melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Memang, aku Rully, saat ini ada UU nomor 25 tahun 1992 yang sifatnya sementara setelah UU nomor 17 tahun 2012 dicabut. Tapi, UU nomor 25 itu harus banyak penyesuaian, terlebih di era sekarang.

"Urgensinya bagi koperasi, jika kami memiliki UU sama artinya kami memiliki back-up yang kuat untuk banyak hal," ujar Rully.

Oleh karena itu, Rully berharap RUU Perkoperasian bisa segera disahkan menjadi UU pada masa kerja DPR RI periode sekarang yang sebentar lagi akan purna tugas.

"Semoga bisa tuntas pada periode DPR sekarang. Kalau disahkan menjadi UU, kami sudah siap dengan PP-nya," tegas Rully.

Tapi, bila sebaliknya, lanjut Rully, misalnya di-carry-over ke periode DPR yang baru, pihaknya juga sudah siap.

Baca Juga: Sebut Koperasi di Indonesia Semakin Berkualitas, LPDB-KUMKM Berikan Bimtek Dana Bergulir

"Pokoknya, kami akan menerima segala keputusan yang ada terkait RUU Perkoperasian ini. Harapannya, ya bisa tuntas segera di periode sekarang," ungkap Rully lagi.

Untuk itu, Rully menjelaskan bahwa pada 13 September 2019 mendatang sudah teragendakan untuk Rapat Kerja antara pemerintah (Kemenkop-UKM) dengan Panja Komisi VI DPR RI membahas RUU Perkoperasian.

"RUU ini sudah ada di Panja Komisi VI sejak 2016 lalu. Pemerintah dan DPR sangat concern untuk menyelesaikan UU Perkoperasian. Sayangnya, kami belum memiliki kecocokan waktu untuk mengadakan Raker yang sudah disusun sejak 16 Juli lalu. Nah, sekarang mudah-mudahan Raker pada 13 September ini tidak tertunda lagi," papar Rully.

Rully mengakui, secara substansi sebenarnya isi RUU Perkoperasian sudah tidak ada masalah yang berarti.

"Sejak 2016 sudah kami masukkan drafnya ke DPR, dan oleh dewan dilakukan beberapa perubahan. Sebagian besar pasal isi RUU tersebut sudah konsinyasi dengan kami. Yang belum itu ada pasal yang berkaitan dengan Dekopin dan beberapa hal berkaitan dengan redaksional saja," imbuh Rully.

Rully menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan secara informal bahwa ada pasal-pasal yang masih mengganjal secara formal.

"Mereka menyetujui untuk diubah. Mudah-mudahan, dalam forum pada 13 September nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan," pungkas Rully.

Tag: RUU Perkoperasian, Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Kemenkop-UKM

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,777.39 3,739.37
British Pound GBP 1.00 17,665.91 17,487.15
China Yuan CNY 1.00 2,003.20 1,983.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,169.00 14,029.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,625.00 9,528.50
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,810.67 1,792.61
Dolar Singapura SGD 1.00 10,280.06 10,177.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,634.07 15,478.20
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,378.40 3,341.83
Yen Jepang JPY 100.00 13,100.04 12,969.40

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6244.470 -32.163 654
2 Agriculture 1367.560 -20.038 21
3 Mining 1651.226 -19.891 49
4 Basic Industry and Chemicals 887.628 -7.335 73
5 Miscellanous Industry 1173.485 -14.145 49
6 Consumer Goods 2237.091 -6.321 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.440 -0.066 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1213.788 -7.826 75
9 Finance 1261.082 -4.842 90
10 Trade & Service 801.768 -3.260 163
No Code Prev Close Change %
1 VINS 101 136 35 34.65
2 GHON 1,350 1,600 250 18.52
3 DART 318 370 52 16.35
4 HOME 99 113 14 14.14
5 GGRP 840 945 105 12.50
6 TRIM 153 170 17 11.11
7 PDES 1,100 1,215 115 10.45
8 YELO 160 176 16 10.00
9 CCSI 296 324 28 9.46
10 BBLD 450 488 38 8.44
No Code Prev Close Change %
1 PANI 123 101 -22 -17.89
2 DIGI 1,990 1,695 -295 -14.82
3 GLOB 486 420 -66 -13.58
4 JSKY 980 860 -120 -12.24
5 TIRA 278 244 -34 -12.23
6 IDPR 350 314 -36 -10.29
7 PEGE 234 212 -22 -9.40
8 APEX 605 550 -55 -9.09
9 MBTO 145 132 -13 -8.97
10 SMDM 137 125 -12 -8.76
No Code Prev Close Change %
1 HOME 99 113 14 14.14
2 MAMI 139 140 1 0.72
3 MSIN 470 468 -2 -0.43
4 IPTV 540 530 -10 -1.85
5 FREN 154 163 9 5.84
6 MNCN 1,285 1,270 -15 -1.17
7 BCAP 163 163 0 0.00
8 ERAA 1,920 1,940 20 1.04
9 YELO 160 176 16 10.00
10 KPIG 148 146 -2 -1.35