Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:07 WIB. Oil - Harga Acuan WTI diperdagangkan pada level 58,79 $/barel
  • 16:02 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.501 $/ounce
  • 16:05 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,16 $/barel
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup menguat 0,64% di akhir sesi II.
  • 14:52 WIB. Korea - Produksi mobil Korsel turun 15,9% (y on y)  pada Agustus
  • 14:51 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka menguat 0,17% pada level 7.335
  • 14:43 WIB. Bursa - Indeks Nikkei 225 ditutup melemah 0,18% pada level 21.960
  • 14:41 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,41% pada level 2.070
  • 12:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,46% di akhir sesi I.
  • 22:34 WIB. Jepang  - Menkeu Taro Aso rekomendasikan Masatsugu Asakawa menjadi Presiden ADB

Tak Ada Alasan Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Mantan Ketua KPK Beberkan Alasannya

Tak Ada Alasan Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Mantan Ketua KPK Beberkan Alasannya - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meminta agar revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK oleh DPR RI bisa memperkuat lembaga antirasuah dalam melakukan pemberantasan korupsi. 

 

Menurutnya, selama revisi UU tentang KPK tak memperlemah KPK, maka tidak ada alasan Presiden Joko Widodo menolaknya.

 

"Sejauh tidak akan melemahkan, saya yakin Presiden akan merespon positf demi perkuatan KPK ke depan," kata Antasari, Jumat (6/9).

 

Baca Juga: Partai Pendukung Jokowi Dibalik Revisi UU KPK

 

Menurut Antasari, adanya revisi UU KPK tidak perlu dikhawatirkan selama seluruh pihak berkomitmen mengenai korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Jika revisi UU KPK untuk memperlemah, DPR perlu mendapat masukan dari berbagai masyarakat.

 

"Kita tunggu dulu bagaimana DPR, tentu ada masukan dan diundangkan, bagaimana terjadi perdebatan dan diskusi, di situ baru bicara jangan bicara di luar dulu akhirnya buat suasana gaduh," ujarnya.

 

Ia pun bernostalgia pada eranya dulu juga pernah meminta kepada DPR RI untuk merevisi UU KPK lantaran ada salah satu bidang yang tidak jalan bisa diubah melalui peraturan pemerintah (PP).

 

"Kalau dulu di era saya jujur, saya pernah minta tapi dalam kondisi drafnya UU nya, karena UU KPK saya lihat bahwa UU biasanya normatif membuat hal umum," kata dia.

 

Baca Juga: KPK Diperlemah, Jokowi Diam Saja?

 

Adapun inovasi yang dilakukan adalah adanya Direktur Pengawas internal dalam nomenklatur di eselon II, yakni posisi eselon II ada di bawah eselon I. "Nah kalau eselon II ingin memeriksa mengawasi eselon I bisa mengubah aturan, nah saya waktu itu bagaimana pengawas internal ada di eselon I bisa mengawasi seluruh kelembagaan," terangnya.

 

Namun, lanjut dia, pada eranya lembaga antirasuah tidak meminta perubahan dalam penyadapan lantaran sudah dilakukan secara benar. 

 

Sebelumnya, DPR telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK.

 

Baca Juga: Soal Revisi UU KPK, Jokowi Berharap DPR...

 

Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

 

Rencana revisi UU KPK ini langsung dikritik oleh sejumlah pihak, mulai dari Indonesia Corupption Watch (ICW) sampai KPK sendiri. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa KPK sedang berada di ujung tanduk.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Pitunews.com

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,772.53 3,734.80
British Pound GBP 1.00 17,676.18 17,499.89
China Yuan CNY 1.00 2,000.62 1,980.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,150.00 14,010.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,694.17 9,595.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.89 1,789.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,289.41 10,184.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,661.22 15,502.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.36 3,347.67
Yen Jepang JPY 100.00 13,075.22 12,943.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6236.690 17.255 653
2 Agriculture 1401.290 40.171 21
3 Mining 1677.442 -1.658 49
4 Basic Industry and Chemicals 892.715 -1.823 72
5 Miscellanous Industry 1156.368 -32.269 49
6 Consumer Goods 2234.077 11.452 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.631 1.437 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.642 17.931 75
9 Finance 1252.622 4.164 90
10 Trade & Service 806.759 0.554 163
No Code Prev Close Change %
1 TFAS 180 278 98 54.44
2 OKAS 193 260 67 34.72
3 ITIC 1,000 1,250 250 25.00
4 ETWA 82 96 14 17.07
5 JSKY 720 840 120 16.67
6 KOTA 478 550 72 15.06
7 KARW 91 102 11 12.09
8 YELO 134 150 16 11.94
9 MINA 2,300 2,570 270 11.74
10 BMSR 100 110 10 10.00
No Code Prev Close Change %
1 SDRA 800 675 -125 -15.62
2 TFCO 635 545 -90 -14.17
3 TRST 400 360 -40 -10.00
4 JAWA 124 112 -12 -9.68
5 LPLI 158 144 -14 -8.86
6 INTD 159 145 -14 -8.81
7 MPRO 790 725 -65 -8.23
8 AHAP 62 57 -5 -8.06
9 BUKK 1,770 1,630 -140 -7.91
10 GLOB 420 390 -30 -7.14
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 540 540 0 0.00
2 MAMI 130 139 9 6.92
3 MNCN 1,285 1,275 -10 -0.78
4 MSIN 466 466 0 0.00
5 TFAS 180 278 98 54.44
6 BMTR 364 354 -10 -2.75
7 HMSP 2,290 2,330 40 1.75
8 PGAS 2,050 2,180 130 6.34
9 GGRM 54,600 54,625 25 0.05
10 ERAA 1,860 1,980 120 6.45