Portal Berita Ekonomi Senin, 16 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:53 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng hong Kong ditutup melemah 0,83% pada posisi 27.124
  • 15:44 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,64% pada posisi 2.062
  • 13:48 WIB. Serangan Aramco - SK Innovation Co Korsel: Kilang telah mendiversikasi sumber impor minyak mentah, tidak signifikan pengaruhnya
  • 13:40 WIB. Serangan Aramco - S-Oil Corp Korea: Gangguan pasokan tidak mungkin terjadi karena cadangan dari Aramco ada juga di Belanda dan Jepang
  • 13:29 WIB. GOLD - Spot price emas diperdagangkan pada posisi 1.505 $/ounce
  • 13:28 WIB. OIL - Minyak bumi acuan Brent diperdagangkan pada posisi 66,34 $/barel
  • 13:27 WIB. OIL - Minyak bumi acuan WTI diperdagangkan pada posisi 59,72 $/barel
  • 13:16 WIB. China - Penjualan eceran barang konsumsi di China naik 7,5% (y on y) pada Agustus (US$479,78 M)
  • 12:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 1,82% di akhir sesi I.
  • 11:31 WIB. China - Mengniu akan akuisisi perusahaan susu formula Bellamy's Australia
  • 08:46 WIB. IPO - Dana IPO Bhakti Agung Propertindo sebanyak 20% untuk pembayaran utang ke BTN, dan 80% diantaranya untuk CAPEX
  • 08:39 WIB. Korea - Badan Statistik: Korsel impor produk tembakau mencapai US$589,3 juta pada 2018, pertumbuhan terbesar sejak 1995
  • 08:31 WIB. Hong Kong - Volume kargo untuk ekspor turun 19% dan impor turun 15% pada Agutus
  • 07:50 WIB. Nepal - Perangkat seluler dan peralatan telko dari China duduki peringkat pertama impor Nepal per Juli

Bukan Pelemahan, Revisi UU KPK Diperlukan Supaya Relevan dengan Perkembangan Zaman

Bukan Pelemahan, Revisi UU KPK Diperlukan Supaya Relevan dengan Perkembangan Zaman - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sangat diperlukan. Pasalnya, persoalan dan modus korupsi saat ini semakin berkembang dibandingkan sejak pertama kali dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Persoalan korupsi, modus dan lain-lain terus berkembang. Yang dikhawatirkan adalah Undang-Undangnya yang ketinggalan,” ujar Sulthan saat dihubungi.

Baca Juga: Tak Ada Alasan Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Mantan Ketua KPK Beberkan Alasannya

Sulthan menuturkan revisi UU KPK diperlukan lantaran kasus korupsi terus bertambah setiap tahunnya. Ia menduga hal itu terjadi lantaran KPK terlalu fokus melakukan penindakan ketimbang pencegahan.

Padahal, ia menilai KPK seharusnya menjalin kerjasama dengan banyak pihak untuk mencegah kebocoran anggaran.

“Kita sudah memberikan waktu selama 17 tahun, ayo dong sekali-kalo kita coba sekarang pencegahan, artinya apa sistem yang dibangun,” ujarnya.

DPR sebelumnya sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK. Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Rencana revisi UU KPK ini langsung dikritik oleh sejumlah pihak, mulai dari Indonesia Corupption Watch (ICW) sampai KPKi. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa KPK sedang berada di unjuk tanduk.

Lebih lanjut, kata Sulthan, selain pencegahan, kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK juga tak diawasi. Ia melihat KPK selama ini secara bebas melakukan penyadapan tanpa ada pihak yang mengontrol dan mengawasi. Menurutnya, ketiadaan pengawasan, membuka potensi berbagai pelanggaran.

“Kita tidak pernah tahu seseorang itu berapa lama dia disadap alat komunikasinya, berapa lama dia disadap pembicaraannya, atau orang 1x24 jam semua bicara masalah korupsi, kan tidak. Ada privasi keluarga di situ, ada hutang piutang dan sebagainya,” ujar Sulthan.

“Selama ini bagaimana itu, kita kan tidak pernah tahu yang di luar KPK. Alasannya dia ambil yang menjadi alat bukti dia bawa ke persidangan, tapi untuk mendapatkan itu ada berapa hak-hak orang yang dilanggar,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia menyarankan perlu ada pembatasan masa penyadapan, misalnya 3 sampai 6 bulan. Selain itu, ia menyarakan ada pihak yang memberi izin kepada KPK sebelum melakukan penyadapan.

“Terserah apa mau diberikan ke dewan pengawas kalau di dalam draf revisi atau mau dikasih ke ketua pengadilan juga tidak masalah,” ujar Sulthan.

Lebih lanjut, Sultah mengatakan kekhawatiran KPK akan adanya kebocoran jika penyadapan memerlukan izin dari pihak luar hanya merupakan sebuah asumsi yang sengaja dibangun. Jika di balik secara logika, ia menyebut tidak adanya ekternal membuat KPK bertidak sewenang-wenang.

“Kita belum pernah mencoba sebenarnya bagaimana penyadapan ini, bagaimana ini kita kan ga pernah tahu, sama sekali tidak tahu berapa lama. Kemudian setelah itu file-nya dikemanakan. Saya pikir ini momentum yang paling tepat umtuk buka-bukaan,” ujarnya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Nikolas Panama

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,756.53 3,719.01
British Pound GBP 1.00 17,582.91 17,401.23
China Yuan CNY 1.00 1,994.14 1,974.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,090.00 13,950.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,681.24 9,582.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.39 1,782.38
Dolar Singapura SGD 1.00 10,251.00 10,145.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,606.08 15,449.63
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.58 3,348.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,077.78 12,946.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6334.843 -7.331 651
2 Agriculture 1365.814 13.005 21
3 Mining 1670.003 -35.835 49
4 Basic Industry and Chemicals 899.212 -6.623 72
5 Miscellanous Industry 1198.465 0.426 49
6 Consumer Goods 2366.016 -3.032 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.832 -1.191 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.015 2.363 75
9 Finance 1268.975 4.024 90
10 Trade & Service 812.213 -2.562 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 50 67 17 34.00
2 BCAP 163 199 36 22.09
3 AKSI 476 580 104 21.85
4 JAWA 129 150 21 16.28
5 BBLD 416 476 60 14.42
6 INTD 140 160 20 14.29
7 SIMA 83 93 10 12.05
8 INPP 760 835 75 9.87
9 BBHI 160 175 15 9.38
10 SRAJ 230 250 20 8.70
No Code Prev Close Change %
1 ETWA 115 84 -31 -26.96
2 KARW 126 96 -30 -23.81
3 BMSR 145 120 -25 -17.24
4 ALMI 460 382 -78 -16.96
5 OKAS 260 224 -36 -13.85
6 AMAG 308 278 -30 -9.74
7 TMAS 154 141 -13 -8.44
8 EMTK 6,100 5,600 -500 -8.20
9 DNAR 270 248 -22 -8.15
10 FIRE 3,080 2,840 -240 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 555 25 4.72
2 MNCN 1,300 1,305 5 0.38
3 MSIN 466 490 24 5.15
4 BHIT 73 79 6 8.22
5 BMTR 362 376 14 3.87
6 TMAS 154 141 -13 -8.44
7 BCAP 163 199 36 22.09
8 MAMI 130 129 -1 -0.77
9 TELE 390 366 -24 -6.15
10 ANTM 1,120 1,070 -50 -4.46