Portal Berita Ekonomi Senin, 14 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:43 WIB. Cadangan Devisa - China US$ 3,1 Triliun - Jepang US$ 1,3 Triliun - India US$ 437 Miliar - Hong Kong US$ 432 Miliar - Korea Selatan US$ 403 Miliar
  • 08:00 WIB. Pertumbuhan Ekonomi - China 6,20% - India 5,00% - Korea Selatan 2,00% - Jepang 1,00% - Hong Kong 0,50% - 
  • 07:56 WIB. GDP Per Kapita - Jepang US$ 48.919 - Hong Kong US$ 38.784 - Korea Selatan US$ 26.761 - China US$ 7.755 - India US$ 2.104
  • 07:44 WIB. Suku Bunga Asia - India 5,15% - China 4,20% - Korea Selatan 1,50% - Hong Kong 2,25% - Jepang -0,10%

5 Tahun Jokowi Berkuasa, Kasus Munir Malah Mundur?

5 Tahun Jokowi Berkuasa, Kasus Munir Malah Mundur? - Warta Ekonomi
WE Online, Surakarta -

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, selama lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak ada kemajuan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Munir.

Bahkan, Koordinator KontraS, Yati Adriyani mengatakan, justru terjadi kemunduran selama periode pertama pemerintahan Jokowi.

"Malah mundur. Satu, pernyataan-pernyataan yang disampaikan (Jokowi), kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah PR (pekerjaan rumah) kita, termasuk kasus Munir. Tapi yang terjadi, Presiden malah mengangkat terduga pelanggaran HAM, baik secara formal maupun informal di sekeliling kekuasaannya," kata Yanti usai peringatan 15 tahun kematian Munir di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (7/9/2019).

Baca Juga: Kontradiktif! Ucapan Istana dan Istri Mendiang Munir Kontradiktif

Menurutnya, keputusan Jokowri itu bukannya mempermudah langkah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, melainkan mempersulit.

Ia kemudian berujar, "Yang kedua juga kalau kita kaitkan dengan Pilpres terakhir, mohon maaf, alih-alih memintai pertanggungjawaban para terduga pelanggaran HAM, kita lihat gestur presiden justru ingin membangun rekonsiliasi dengan sejumlah nama yang juga terkait dengan pelanggaran HAM," papar Yanti.

 

 

Kemudian, sambung Yanti, dalam Nawacita yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, sudah sangat spesifik menjelaskan kasus ini akan diselesaikan. Namun, sampai saat ini tidak ada keberlanjutan dari Nawacita itu.

Baca Juga: Dear Pak Jokowi dan Jajarannya, Apa Kabar Kasus Munir?

 

 

Bahkan, kata Yati, dalam pidato yang terakhir, Presiden tidak menyebut sama sekali akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Seperti bagaimana yang telah ia janjikan di periode pertama pemerintahannya.

 

 

"Jadi buat saya, ini kemunduran dan harusnya Presiden sadar betul. Sehingga pada periode pemerintahannya yang kedua, dia harus betul-betul mengevaluasi dan betul-betul menjadikan persoalan ini sebagai masalah prioritas yang harus diselesaikan. Termasuk hilangnya dokumen (TPF). Itu menjadi bukti bahwa pemerintahan ini enggak serius," kata Yati.

 

 

Peringatan 15 tahun kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib digelar di Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, dibacakan sebuah dokumen hasil temuan yang telah dikumpulkan oleh tim pencari fakta (TPF) kasus Munir. 

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: munir, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hak Asasi Manusia (HAM), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Tanayastri Dini Isna

Foto: Antara/ANTARA FOTO/Reno Esnir

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.73 3,750.67
British Pound GBP 1.00 17,681.50 17,499.19
China Yuan CNY 1.00 2,009.13 1,989.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,210.00 14,068.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,625.85 9,526.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.76 1,793.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,342.07 10,237.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,659.42 15,497.31
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,397.08 3,360.73
Yen Jepang JPY 100.00 13,165.94 13,030.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6105.800 82.159 657
2 Agriculture 1350.598 -15.019 20
3 Mining 1619.425 16.269 48
4 Basic Industry and Chemicals 848.281 23.815 74
5 Miscellanous Industry 1154.858 27.727 50
6 Consumer Goods 2149.904 36.488 54
7 Cons., Property & Real Estate 501.752 7.500 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1219.064 25.244 75
9 Finance 1226.750 6.612 90
10 Trade & Service 796.761 7.622 164
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 406 505 99 24.38
2 KONI 580 710 130 22.41
3 ABBA 132 161 29 21.97
4 TELE 278 338 60 21.58
5 INAF 1,185 1,390 205 17.30
6 INPP 720 840 120 16.67
7 AKPI 406 470 64 15.76
8 JSPT 810 935 125 15.43
9 SMDM 123 140 17 13.82
10 GIAA 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 498 374 -124 -24.90
2 TIRA 252 190 -62 -24.60
3 BAYU 1,600 1,250 -350 -21.88
4 TNCA 402 320 -82 -20.40
5 TFCO 464 384 -80 -17.24
6 APEX 615 510 -105 -17.07
7 ANDI 2,290 1,915 -375 -16.38
8 PYFA 178 160 -18 -10.11
9 TALF 368 332 -36 -9.78
10 OPMS 308 278 -30 -9.74
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 210 212 2 0.95
2 IPTV 505 510 5 0.99
3 MNCN 1,270 1,310 40 3.15
4 TELE 278 338 60 21.58
5 TCPI 6,400 6,825 425 6.64
6 ABBA 132 161 29 21.97
7 OPMS 308 278 -30 -9.74
8 TRAM 118 120 2 1.69
9 FREN 218 220 2 0.92
10 ERAA 1,620 1,655 35 2.16