Portal Berita Ekonomi Senin, 23 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:12 WIB. Paris - Perusahaan penerbangan low cost XL Airways (Prancis) minta diselamatkan Air France.
  • 00:04 WIB. Washington - PBB: 90 perusahaan besar berjanji akan mengurangi emisi gas demi dunia yang lebih hijau.
  • 23:56 WIB. London - Primark (Inggris) yakin bisa mendapat pasar pakaian dan sepatu US$300 miliar di AS.
  • 23:44 WIB. Iran - Menlu Pompeo: Walau menambah pasukan di teluk, AS tidak bermaksud perang dengan Iran.
  • 20:52 WIB. Brazil - Presiden Brazil sudah tanda tangani peraturan liberalisasi ekonomi dengan mengurangi birokrasi
  • 16:30 WIB. China - AIIB akan investasi US$1,09 M untuk 6 proyek di Asean
  • 15:13 WIB. Mobil Listrik - China miliki 245 pos untuk ganti baterai pada Agustus,  107 diantaranya di Beijing
  • 15:09 WIB. China - Mobil Maserati yang recall akan diperbaiki dengan gratis
  • 15:06 WIB. China - Jumlah pos pengisian energi baru bertambah 9 ribu pos pada Agustus

DPR Tak Ingin KPK Terlalu Kuat, KPK Minta Ini ke Jokowi

DPR Tak Ingin KPK Terlalu Kuat, KPK Minta Ini ke Jokowi - Warta Ekonomi
WE Online, Surakarta -

Pimpinan dan pegawai KPK melakukan aksi, meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memilih calon yang melanggar etik untuk jadi pimpinan KPK. Tak hanya itu, mereka juga meminta Jokowi menghentikan revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

 

"Hanya satu permintaan kami, agar Bapak Presiden Joko Widodo bertindak dan memainkan peran sebagaimana pemimpin negara sebelumnya dengan tidak menjadikan calon yang diduga melakukan pelanggaran etik berat untuk menjadi pimpinan KPK dan hentikan revisi UU KPK," kata pegawai KPK Henny Mustika Sari saat aksi di depang gedung KPK Jakarta, kemarin (6/9/2019).

Baca Juga: Kenapa UU KPK Harus Direvisi? Karena KPK Bukan....

 

 

Aksi itu dihadiri sekitar 1000 orang pegawai KPK yang mengenakan pakaian berwarna gelap dan sejumlah poster yang menyuarakan keinginan mereka. Menurut pimpinan dan pegawai KPK, revisi UU KPK yang diusulkan DPR setidaknya memuat 15 persoalan yang memungkinkan pelemahan KPK.

 

 

"Presiden tidak dapat menghindar dari persoalan rencana revisi UU KPK maupun lolosnya calon pimpinan yang diduga melakukan pelanggaran etik berat. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, proses pembahasan RUU KPK tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan Presiden RI melalui Surat Presiden sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku," tambah Henny.

Baca Juga: DPR Tak Mau KPK Over Power, Mantan Ketua KPK Bilang....

 

 

Sementara, soal calon pemimpin KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik berat yang masih lolos, Presiden pun secara terburu-buru menyerahkan nama kepada DPR RI. Padahal, Presiden telah mengatakan akan mendengarkan masukan dari masyarakat.

 

 

"Partai yang mendukung Presiden pun menjadi mayoritas sehingga sangat mungkin untuk mengarahkan agar terpilihnya calon yang berintegritas," tambah Henny.

 

 

Berbagai upaya pelemahan telah dialami KPK melewati berbagai masa pemerintahan. "Presiden Abdurahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Soekarno Putri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo," tegas Henny.

 

 

 

 

Tanpa hadirnya UU KPK yang memastikan KPK tetap independen serta pimpinan KPK yang harus bersih segala persoalan integritas, KPK telah mati. "Untuk itu, hari ini kami lebih dari 1000 insan KPK yang ada di gedung ini bersepakat menghentikan kerja sejenak sebagai pertanda KPK telah mati dan bersama-sama berduka pada hari ini," ungkap Henny.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), undang-undang

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Tanayastri Dini Isna

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.96 3,736.24
British Pound GBP 1.00 17,748.95 17,572.01
China Yuan CNY 1.00 2,001.27 1,981.48
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,155.00 14,015.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,608.41 9,511.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.08 1,789.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,276.61 10,169.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,648.35 15,492.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.74 3,348.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,113.77 12,980.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6231.473 -12.997 654
2 Agriculture 1373.405 5.845 21
3 Mining 1665.437 14.211 49
4 Basic Industry and Chemicals 880.940 -6.688 73
5 Miscellanous Industry 1168.551 -4.934 49
6 Consumer Goods 2224.357 -12.734 53
7 Cons., Property & Real Estate 500.602 -0.838 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1228.506 14.718 75
9 Finance 1256.024 -5.058 90
10 Trade & Service 796.555 -5.213 163
No Code Prev Close Change %
1 AHAP 56 75 19 33.93
2 KPAL 560 680 120 21.43
3 TIRA 244 286 42 17.21
4 SAPX 870 1,000 130 14.94
5 POLI 1,165 1,335 170 14.59
6 SMMA 10,000 11,000 1,000 10.00
7 POWR 1,010 1,100 90 8.91
8 HOTL 155 168 13 8.39
9 ABMM 1,805 1,950 145 8.03
10 SSTM 454 490 36 7.93
No Code Prev Close Change %
1 HOME 113 84 -29 -25.66
2 KRAH 1,500 1,135 -365 -24.33
3 VINS 136 103 -33 -24.26
4 OKAS 258 216 -42 -16.28
5 APEX 550 462 -88 -16.00
6 JKON 500 428 -72 -14.40
7 ALKA 488 420 -68 -13.93
8 FILM 480 416 -64 -13.33
9 TRIM 170 150 -20 -11.76
10 GGRP 945 855 -90 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,270 1,250 -20 -1.57
2 HOME 113 84 -29 -25.66
3 MAMI 140 147 7 5.00
4 FREN 163 166 3 1.84
5 YELO 176 176 0 0.00
6 BBRI 4,220 4,160 -60 -1.42
7 IPTV 530 520 -10 -1.89
8 TLKM 4,210 4,290 80 1.90
9 KPAL 560 680 120 21.43
10 SWAT 118 120 2 1.69