Indonesia Masih Sepi Investor Asing, yang Benar?

Warta Ekonomi, Surakarta -

Indonesia masih belum banyak dilirik oleh investor karena masih kalah dari negara berkembang lainnya, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan di balik enggannya investor asing masuk ke Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menilai, hal itu bukan hanya karena sekadar pemberian insentif, melainkan kemudahan perizinan juga.

"Ada beberapa pertimbangan untuk menanamkan modal. Bukan sekadar insentif pajak saja. Kalau di Kemenkeu, kita bicara insentif pajak, kita kasih. Tapi harus diingat bukan itu saja yang bisa membuat orang berduyun-duyun masuk," ujar Suahasil di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Tito Sebut Ada Pihak Asing dalam Kerusuhan Papua

Faktanya, yang dibutuhkan investor asing adalah kemudahan perizinan. Dan ini ditawarkan oleh negara lainnya. Jadi tidak melulu soal insentif pajak dan pembangunan infrastruktur.

"Apa sih yang dicari orang dalam berinvestasi? Easy of doing business, kemudahan berbisnis. Apa saja faktornya? Infrastruktur, lisensi, ketersediaan listrik atau enggak, dan kemudahan izin," terangnya.

Aturan perpajakan dan ketenagakerjaan di negara lain juga menjadi daya tarik bagi investor asing, tambah Suahasil. Untuk itu, Indonesia akan membuat aturan untuk kemudahan berbisnis bagi investor asing.

Baca Juga: Bukan Cuma Fintech, OJK Juga Temukan 49 Entitas Investasi dan 30 Gadai Ilegal

"Semua faktor itu, ekosistem bisnis harus benar. Undang-undang tenaga kerja musti mendukung. Kalau dia ekspor impor, butuh dwelling time-nya bagaimana. Semua elemen dalam easy of doing business itu penting dan harus sekaligus," jelasnya.

Vietnam misalnya, hanya butuh waktu dua bulan agar asing bisa berinvestasi di sana. Sementara, di Indonesia, hal itu bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Sebelumnya, pada Rabu (4/9/2019), Jokowi mengungkapkan, selama dua bulan lalu, ada 33 perusahaan keluar dari China, tapi tak ada yang pindah ke Indonesia. 23 di antara perusahaan China itu memilih Vietnam, 10 tancap gas ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Tak ada yang memilih Indonesia.

“Engga ada yang ke kita. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi. Hati-hati. Berarti kita punya persoalan yang harus kita selesaikan,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden.