Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:02 WIB. Kuba - Menlu Kuba: Mencegah pengiriman bahan bakar adalah bagian dari genosida kepada Kuba
  • 23:52 WIB. Italia - OECD prediksikan PDB Italia naik 0,4% pada 2020
  • 23:46 WIB. Jerman - Pendapatan Rocket Internet naik 33% menjadi 32 juta euro pada semester I
  • 23:06 WIB. Bursa - Indeks FTSE dibuka menguat 0,58% pada level 7.356
  • 21:47 WIB. China - BUMN baja Baowu Steel Group merger dengan Magang Holding Co. Ltd
  • 20:45 WIB. China - Kemenkeu: Nilai obligasi pemda Agustus naik jadi 569,6 M yuan,  Juli sebesar 555,9 M yuan
  • 20:34 WIB. China - GAC: China akan larang impor babi dan babi hutan dari Republik Korea karena kasus demam babi Afrika
  • 19:49 WIB. Valas - Dollar melemah 0,33% terhadap Euro pada level 1,1066 $/euro
  • 19:47 WIB. Valas - Dollar menguat 0,04% terhadap Poundsterling pada level 1,2472 $/pound
  • 19:45 WIB. Valas - Dollar melemah 0,45% terhadap Yen pada level 107,96 yen/dollar
  • 19:41 WIB. Valas - Dollar menguat 0,11% terhadap Yuan pada level 7,09 yuan/dollar
  • 19:37 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.500 $/ounce
  • 19:36 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 59,42 $/barel
  • 19:34 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 65,33 $/barel
  • 18:07 WIB. India - Maruti Suzuki catatkan ekspor mobil satu juta unit dari Pelabuhan Mundra di Gujarat

Ini Kata Pakar Hukum Soal Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Ini Kata Pakar Hukum Soal Pembentukan Dewan Pengawas KPK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji menilai, pembentukan Dewan Pengawas KPK yang masuk dalam Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai wajar bagi sebuah lembaga penegak hukum. 

Menurutnya, seluruh institusi penegak hukum di Indonesia selalu mempunyai badan yang mengawasi kerjanya.

Salah satu contohnya, yakni Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Yudisial (KY), Polri dengan Komisi Kepolisan Nasional (Kompolnas) serta Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan (Komjak).

"Tentang Dewan Pengawas adalah sesuatu yang wajar. Karena pada negara demokratis, bentuk auxiliary state body seperti KPK, disyaratkan adanya badan pengawas yang independen, MA dengan KY, Polri dengan Kompolnas, Kejaksaan dengan Komjak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9/2019).

Baca Juga: Abraham Samad: Pansel Capim KPK Tak Penuhi Syarat...

Selain itu, lanjut dia, ia melihat revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan menguatkan fungsi pencegahan lembaga antirasuah itu dalam memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

Menurutnya, dari kasus-kasus rasuah yang ditangani sampai hari ini, pola dan cara penindakan dengan efek jera tidak memberikan manfaaat pengembalian optimal keuangan negara.

"Karena itu fiilosofi pencegahan dengan rehabilitasinya menjadi basis yang utama," katanya. 

Indriyanto menuturkan, adanya penolakan dari masyarakat sipil antikorupsi serta pengamat hukum atas revisi UU KPK ini karena persepsi dan pola pendekatan yang berbeda. Mereka masih dengan pendekatan efek jera.

Menurutnya, draf revisi UU KPK yang disusun oleh DPR tanpa menghilangkan pola penindakan KPK sudah sesuai untuk prospek ke depan. Ia menyatakan tidak perlu dicurigai dan khawatir dengan rencana revisi UU KPK tersebut.

"Ada mekanisme hukum untuk mencurahkan ketidaksetujuan itu melalui otoritas yudikatif dan tidak perlu mengambil jalan prosesual eksekutif yang tidak menjadi otoritas atas inisiatif revisi UU ini," kata dia.

Baca Juga: Revisi UU KPK yang Diajukan DPR Tak Darurat Karena...

Sekadar informasi, DPR telah membahas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi UU KPK tersebut dibahas DPR melalui Rapat ‎Paripurna yang digelar pada Kamis, 5 September 2019.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut sampai menjadi produk UU.

Pengusul revisi UU KPK berasal dari anggota DPR yang partainya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka ialah Masinton Pasaribu (PDIP), Risa Marisa (PDIP), Teuku Taufiqulhadi (NasDem), Saiful Bahri (Golkar), Ibnu Multazam (PKB) dan Ahmad Baidowi (PPP).

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Muhammad Syahrianto

Foto: Sufri Yuliardi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,777.39 3,739.37
British Pound GBP 1.00 17,665.91 17,487.15
China Yuan CNY 1.00 2,003.20 1,983.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,169.00 14,029.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,625.00 9,528.50
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,810.67 1,792.61
Dolar Singapura SGD 1.00 10,280.06 10,177.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,634.07 15,478.20
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,378.40 3,341.83
Yen Jepang JPY 100.00 13,100.04 12,969.40

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6244.470 -32.163 654
2 Agriculture 1367.560 -20.038 21
3 Mining 1651.226 -19.891 49
4 Basic Industry and Chemicals 887.628 -7.335 73
5 Miscellanous Industry 1173.485 -14.145 49
6 Consumer Goods 2237.091 -6.321 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.440 -0.066 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1213.788 -7.826 75
9 Finance 1261.082 -4.842 90
10 Trade & Service 801.768 -3.260 163
No Code Prev Close Change %
1 VINS 101 136 35 34.65
2 GHON 1,350 1,600 250 18.52
3 DART 318 370 52 16.35
4 HOME 99 113 14 14.14
5 GGRP 840 945 105 12.50
6 TRIM 153 170 17 11.11
7 PDES 1,100 1,215 115 10.45
8 YELO 160 176 16 10.00
9 CCSI 296 324 28 9.46
10 BBLD 450 488 38 8.44
No Code Prev Close Change %
1 PANI 123 101 -22 -17.89
2 DIGI 1,990 1,695 -295 -14.82
3 GLOB 486 420 -66 -13.58
4 JSKY 980 860 -120 -12.24
5 TIRA 278 244 -34 -12.23
6 IDPR 350 314 -36 -10.29
7 PEGE 234 212 -22 -9.40
8 APEX 605 550 -55 -9.09
9 MBTO 145 132 -13 -8.97
10 SMDM 137 125 -12 -8.76
No Code Prev Close Change %
1 HOME 99 113 14 14.14
2 MAMI 139 140 1 0.72
3 MSIN 470 468 -2 -0.43
4 IPTV 540 530 -10 -1.85
5 FREN 154 163 9 5.84
6 MNCN 1,285 1,270 -15 -1.17
7 BCAP 163 163 0 0.00
8 ERAA 1,920 1,940 20 1.04
9 YELO 160 176 16 10.00
10 KPIG 148 146 -2 -1.35