Portal Berita Ekonomi Senin, 23 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:12 WIB. Paris - Perusahaan penerbangan low cost XL Airways (Prancis) minta diselamatkan Air France.
  • 00:04 WIB. Washington - PBB: 90 perusahaan besar berjanji akan mengurangi emisi gas demi dunia yang lebih hijau.
  • 23:56 WIB. London - Primark (Inggris) yakin bisa mendapat pasar pakaian dan sepatu US$300 miliar di AS.
  • 23:44 WIB. Iran - Menlu Pompeo: Walau menambah pasukan di teluk, AS tidak bermaksud perang dengan Iran.
  • 20:52 WIB. Brazil - Presiden Brazil sudah tanda tangani peraturan liberalisasi ekonomi dengan mengurangi birokrasi
  • 16:30 WIB. China - AIIB akan investasi US$1,09 M untuk 6 proyek di Asean
  • 15:13 WIB. Mobil Listrik - China miliki 245 pos untuk ganti baterai pada Agustus,  107 diantaranya di Beijing
  • 15:09 WIB. China - Mobil Maserati yang recall akan diperbaiki dengan gratis
  • 15:06 WIB. China - Jumlah pos pengisian energi baru bertambah 9 ribu pos pada Agustus

Menutup Defisit BPJS Mestinya dengan Skema Lain, Bukan Naikkan Iuran

Menutup Defisit BPJS Mestinya dengan Skema Lain, Bukan Naikkan Iuran - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikkan iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat harus menjadi skenario terakhir untuk "menambal" defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut YLKI, untuk menutup defisit JKN semestinya bisa dengan skema lain, misalnya saja relokasi subsidi energi dan atau menaikan cukai rokok. Bila opsi itu diambil, sebagian dari subsidi energi yang masih mencapai Rp157 triiun bisa direlokasi menjadi subsidi BPJS Kesehatan.

"Atau yang urgen adalah menaikkan cukai rokok secara signifikan, dan persentase kenaikan cukai rokok itu sebagiannya langsung dialokasikan untuk memasok subsidi ke BPJS Kesehatan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abdi melalui keterangan pers tertulisnya, Minggu (8/9/2019).

Baca Juga: Iuran BPJS Naik? 'Kelas II Saja Kayak Bayar Angsuran Motor'

Tulus berpendapat, skema seperti ini selain tidak membebani konsumen BPJS Kesehatan, juga sebagai upaya preventif promotif, sehingga sangat sejalan dengan filosofi BPJS Kesehatan itu sendiri.

Selain itu, pemerintah bisa menambah suntikan subsidi di BPJS Kesehatan. Pasalnya, kalau untuk subsidi energi saja bisa ditambah, pemerintah semestinya bisa menambah subsidi untuk BPJS Kesehatan.

"Padahal, tanggung jawab terhadap keberlangsungan JKN adalah tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Namun, jika pemerintah tetap ngotot akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, maka YLKI mendesak agar pemerintah dan manajemen melakukan reformasi total terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan.

Misalnya saja menghilangkan kelas layanan di BPJS Kesehatan. Hal ini selaras dengan spirit asuransi sosial yakni gotong royong. Jadi iuran BPJS Kesehatan hanya satu kategori saja.

"Daftar peserta BPJS Kesehatan kategori PBI (penerima bantuan iuran) harus diverifikasi ulang, dan agar lebih transparan dan akuntabel nama penerima PBI harus bisa diakses oleh publik," kata Tulus.

YLKI juga mendesak manajemen BPJS Kesehatan untuk membereskan tunggakan iuran dari kategori mandiri atau pekerja bukan penerima upah, yang mencapai 54 persen.

"Fenomena tunggakan ini jika dibiarkan akan menjadi benalu bagi finansial BPJS Kesehatan. Di sisi lain, kenaikan iuran untuk kategori peserta mandiri juga akan memicu tunggakan dari peserta mandiri akan semakin tinggi," ujar Tulus.

YLKI, sambung dia, juga mengusulkan untuk menjadi mitra faskes tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik, juga harus dilakukan verifikasi, khususnys terkait ketersediaan dan jumlah dokter yang ada.

Dan, terkait usulan besaran kenaikan tarif, YLKI memberikan toleransi dengan formulasi besaran untuk kategori peserta PBI kenaikannya pada kisaran Rp30.000-Rp 40.000. Sedangkan untuk peserta non PBI, usulan tarif rata-rata Rp60.000.

Baca Juga: Iuran BPJS, Tarif Listrik, Harga BBM Naik, Pak Jokowi, Awas!!

"Dengan demikian, YLKI mendorong pemerintah untuk memrioritaskan skenario yang lain, seperti merelokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok untuk menambal defisit finansial BPJS Kesehatan, dan tidak perlu menaikkan tarif. Kenaikan tarif adalah skenario terakhir. Atau setidaknya pemerintah melakukan kombinasi keduanya," ujar Tulus.

Sekadar informasi, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) sudah bulat menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit program JKN. Kenaikan berlaku pada 1 Januari 2020.

Untuk pemegang kepesertaan kelas I, akan dikenakan iuran per bulan Rp160.000 dari sebelumnya Rp80.000. Kemudian, kelas II menjadi Rp110.000 dari sebelumnya Rp59.000 per bulan. Sementara itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III masih ditunda setelah Komisi IX dan XI DPR menolak usulan itu.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Tag: Tulus Abadi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), BPJS Kesehatan

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Muhammad Syahrianto

Foto: Sufri Yuliardi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.96 3,736.24
British Pound GBP 1.00 17,748.95 17,572.01
China Yuan CNY 1.00 2,001.27 1,981.48
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,155.00 14,015.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,608.41 9,511.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.08 1,789.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,276.61 10,169.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,648.35 15,492.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.74 3,348.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,113.77 12,980.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6231.473 -12.997 654
2 Agriculture 1373.405 5.845 21
3 Mining 1665.437 14.211 49
4 Basic Industry and Chemicals 880.940 -6.688 73
5 Miscellanous Industry 1168.551 -4.934 49
6 Consumer Goods 2224.357 -12.734 53
7 Cons., Property & Real Estate 500.602 -0.838 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1228.506 14.718 75
9 Finance 1256.024 -5.058 90
10 Trade & Service 796.555 -5.213 163
No Code Prev Close Change %
1 AHAP 56 75 19 33.93
2 KPAL 560 680 120 21.43
3 TIRA 244 286 42 17.21
4 SAPX 870 1,000 130 14.94
5 POLI 1,165 1,335 170 14.59
6 SMMA 10,000 11,000 1,000 10.00
7 POWR 1,010 1,100 90 8.91
8 HOTL 155 168 13 8.39
9 ABMM 1,805 1,950 145 8.03
10 SSTM 454 490 36 7.93
No Code Prev Close Change %
1 HOME 113 84 -29 -25.66
2 KRAH 1,500 1,135 -365 -24.33
3 VINS 136 103 -33 -24.26
4 OKAS 258 216 -42 -16.28
5 APEX 550 462 -88 -16.00
6 JKON 500 428 -72 -14.40
7 ALKA 488 420 -68 -13.93
8 FILM 480 416 -64 -13.33
9 TRIM 170 150 -20 -11.76
10 GGRP 945 855 -90 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,270 1,250 -20 -1.57
2 HOME 113 84 -29 -25.66
3 MAMI 140 147 7 5.00
4 FREN 163 166 3 1.84
5 YELO 176 176 0 0.00
6 BBRI 4,220 4,160 -60 -1.42
7 IPTV 530 520 -10 -1.89
8 TLKM 4,210 4,290 80 1.90
9 KPAL 560 680 120 21.43
10 SWAT 118 120 2 1.69