Portal Berita Ekonomi Senin, 23 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:12 WIB. Paris - Perusahaan penerbangan low cost XL Airways (Prancis) minta diselamatkan Air France.
  • 00:04 WIB. Washington - PBB: 90 perusahaan besar berjanji akan mengurangi emisi gas demi dunia yang lebih hijau.
  • 23:56 WIB. London - Primark (Inggris) yakin bisa mendapat pasar pakaian dan sepatu US$300 miliar di AS.
  • 23:44 WIB. Iran - Menlu Pompeo: Walau menambah pasukan di teluk, AS tidak bermaksud perang dengan Iran.
  • 20:52 WIB. Brazil - Presiden Brazil sudah tanda tangani peraturan liberalisasi ekonomi dengan mengurangi birokrasi
  • 16:30 WIB. China - AIIB akan investasi US$1,09 M untuk 6 proyek di Asean
  • 15:13 WIB. Mobil Listrik - China miliki 245 pos untuk ganti baterai pada Agustus,  107 diantaranya di Beijing
  • 15:09 WIB. China - Mobil Maserati yang recall akan diperbaiki dengan gratis
  • 15:06 WIB. China - Jumlah pos pengisian energi baru bertambah 9 ribu pos pada Agustus
  • 14:58 WIB. China - Maserati tarik 711 mobil di China karena ada cacat pada lampu (headlight beams)

ICW Endus Aroma Tak Sedap dari Upaya Revisi UU KPK, Apa Itu?

ICW Endus Aroma Tak Sedap dari Upaya Revisi UU KPK, Apa Itu? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai DPR konsisten berupaya "mempreteli" kewenangan lembaga antirasuah melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz melihat ada upaya secara sistematis melemahkan kewenangan KPK. Mulai dari intimidasi, seleksi pimpinan KPK yang kontroversial, hingga upaya dadakan melakukan revisi UU KPK.

"Rangkaian upaya ini bisa dilihat sebagai langkah jahat yang terkonsolidasi untuk memperlemah KPK secara institusi," kata Donal kepada, Minggu (8/9/2019).

Baca Juga: ICW: DPR Mau Revisi atau Evaluasi KPK

Selain itu, Donal melihat upaya revisi "kilat" UU KPK pada akhir masa jabatan DPR menegaskan institusi tersebut secara konsisten berupaya untuk mempreteli kewenangan KPK agar menjadi lemah.

"Sehingga KPK bisa dikendalikan secara politik," imbuhnya.

ICW berharap Presiden Jokowi menolak upaya revisi ini.

"Kita sekaligus meminta Presiden untuk konsisten menolak upaya revisi UU KPK yang bertujuan untuk melemahkan KPK sebagaimana yang pernah disampaikan 2017 lalu," ujar dia.

Baca Juga: ICW Cs Minta Jokowi Jegal Capim KPK Bermasalah

Sekadar informasi, DPR telah membahas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi UU KPK tersebut dibahas DPR melalui Rapat ‎Paripurna yang digelar pada Kamis, 5 September 2019.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut sampai menjadi produk UU.

Pengusul revisi UU KPK berasal dari anggota DPR yang partainya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka ialah Masinton Pasaribu (PDIP), Risa Marisa (PDIP), Teuku Taufiqulhadi (NasDem), Saiful Bahri (Golkar), Ibnu Multazam (PKB) dan Ahmad Baidowi (PPP).

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Tag: Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Muhammad Syahrianto

Foto: Antara/Irsan Mulyadi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.96 3,736.24
British Pound GBP 1.00 17,748.95 17,572.01
China Yuan CNY 1.00 2,001.27 1,981.48
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,155.00 14,015.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,608.41 9,511.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.08 1,789.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,276.61 10,169.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,648.35 15,492.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.74 3,348.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,113.77 12,980.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6231.473 -12.997 654
2 Agriculture 1373.405 5.845 21
3 Mining 1665.437 14.211 49
4 Basic Industry and Chemicals 880.940 -6.688 73
5 Miscellanous Industry 1168.551 -4.934 49
6 Consumer Goods 2224.357 -12.734 53
7 Cons., Property & Real Estate 500.602 -0.838 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1228.506 14.718 75
9 Finance 1256.024 -5.058 90
10 Trade & Service 796.555 -5.213 163
No Code Prev Close Change %
1 AHAP 56 75 19 33.93
2 KPAL 560 680 120 21.43
3 TIRA 244 286 42 17.21
4 SAPX 870 1,000 130 14.94
5 POLI 1,165 1,335 170 14.59
6 SMMA 10,000 11,000 1,000 10.00
7 POWR 1,010 1,100 90 8.91
8 HOTL 155 168 13 8.39
9 ABMM 1,805 1,950 145 8.03
10 SSTM 454 490 36 7.93
No Code Prev Close Change %
1 HOME 113 84 -29 -25.66
2 KRAH 1,500 1,135 -365 -24.33
3 VINS 136 103 -33 -24.26
4 OKAS 258 216 -42 -16.28
5 APEX 550 462 -88 -16.00
6 JKON 500 428 -72 -14.40
7 ALKA 488 420 -68 -13.93
8 FILM 480 416 -64 -13.33
9 TRIM 170 150 -20 -11.76
10 GGRP 945 855 -90 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,270 1,250 -20 -1.57
2 HOME 113 84 -29 -25.66
3 MAMI 140 147 7 5.00
4 FREN 163 166 3 1.84
5 YELO 176 176 0 0.00
6 BBRI 4,220 4,160 -60 -1.42
7 IPTV 530 520 -10 -1.89
8 TLKM 4,210 4,290 80 1.90
9 KPAL 560 680 120 21.43
10 SWAT 118 120 2 1.69