Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:36 WIB. GOLD - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.501 $/ounce
  • 13:35 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,61 $/barel
  • 13:34 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 59,09 $/barel
  • 13:28 WIB. Valas - Dollar melemah 0,08% terhadap Yuan pada level 7,09 Yuan/Dollar
  • 13:27 WIB. Valas - Dollar menguat 0,08% terhadap Yen pada level 108,22 Yen/Dollar
  • 13:26 WIB. Valas - Dollar menguat 0,09% terhadap Poundsterling pada level 1,2488 $/Pound
  • 13:25 WIB. Valas - Dollar menguat 0,11% terhadap Euro pada level 1,1064 $/Euro
  • 12:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,46% di akhir sesi I.
  • 10:22 WIB. Kanada - Rasio utang terhadap PDB Kanada turun 30,9% (tahun fiskal 2018-2019) sedang tahun lalu 31,3%
  • 09:17 WIB. China - Guangzhou Port Group buka jalur peti kemas perdana ke pantai timur AS
  • 22:34 WIB. Jepang  - Menkeu Taro Aso rekomendasikan Masatsugu Asakawa menjadi Presiden ADB

APNI Nyatakan Dukungan untuk Kebijakan Nikel Pemerintah

APNI Nyatakan Dukungan untuk Kebijakan Nikel Pemerintah - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) menyatakan dukungannya untuk segala bentuk kebijakan dan regulasi yang diterbikan pemerintah Indonesia, khususnya dalam program hilirisasi, pengolahan, dan pemurnian smelter nikel.

"Kami mendukung segala regulasi pemerintah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia," ucap Ketua Umum APNI Insmerda Lebang dalam keterangan resminya, Minggu (8/9/2019).

Insmerda mengatakan, sejak terbentuk tanggal 6 Maret 2017, APNI sangat fokus dan berupaya mendorong pemerintah untuk memperhatikan tata niaga perdagangan bijih nikel domestik. "APNI sendiri sudah melakukan segala upaya dengan seluruh kemampuan untuk perbaikan harga bijih nikel domestik," ucap dia.

Baca Juga: Bamsoet Minta Kementerian ESDM Tak Percepat Larangan Ekspor Nikel

APNI juga akan selalu bersinergi dalam mengawal segala bentuk kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah atau Kementerian ESDM. Berdasarkan hal itu, APNI juga memohon dan meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan aturan regulasi yang mengatur tentang tata niaga perdagangan nikel.

Semua itu, kata Insmerda, demi bijih nikel yang sesuai market price, smelter nikel domestik wajib menyerap kadar bijih nikel di bawah 1,7%, smelter nikel domestik wajib menyerap minimal 30% kapasitas input bikih nikel dari IUP.

 

Baca Juga: Tahun Depan Indonesia Tak Lagi Ekspor Bijih Nikel, Ini Alasannya

"Lalu menindak tegas perusahaan pemegang IUP dan perusahaan pemilik smelter yang menggunakan surveyor tidak resmi dan menindak tegas kepemilikan saham asing untuk pertambangan yang melebihi batas 49%," ungkap dia.

Dengan upaya yang tersebut, dia berharap akan adanya perbaikan dan kualitas bijih nikel dari dalam negeri.

"Jadi pemerintah harus konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kalau perlu kami siap menindak tegas perusahaan pemegang SPE yang tidak melakukan kewajiban proses hilirisasi. Dengan begitu, maka iklim investasi akan lebih kondusif dan keberadaan pengusaha nasional lebih terlihat dalam berperan aktif di industri pengolahan nasional," pungkas dia.

Tag: Nikel, energi

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Kapuas Prima Coal

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,772.53 3,734.80
British Pound GBP 1.00 17,676.18 17,499.89
China Yuan CNY 1.00 2,000.62 1,980.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,150.00 14,010.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,694.17 9,595.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.89 1,789.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,289.41 10,184.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,661.22 15,502.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.36 3,347.67
Yen Jepang JPY 100.00 13,075.22 12,943.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6236.690 17.255 653
2 Agriculture 1401.290 40.171 21
3 Mining 1677.442 -1.658 49
4 Basic Industry and Chemicals 892.715 -1.823 72
5 Miscellanous Industry 1156.368 -32.269 49
6 Consumer Goods 2234.077 11.452 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.631 1.437 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.642 17.931 75
9 Finance 1252.622 4.164 90
10 Trade & Service 806.759 0.554 163
No Code Prev Close Change %
1 TFAS 180 278 98 54.44
2 OKAS 193 260 67 34.72
3 ITIC 1,000 1,250 250 25.00
4 ETWA 82 96 14 17.07
5 JSKY 720 840 120 16.67
6 KOTA 478 550 72 15.06
7 KARW 91 102 11 12.09
8 YELO 134 150 16 11.94
9 MINA 2,300 2,570 270 11.74
10 BMSR 100 110 10 10.00
No Code Prev Close Change %
1 SDRA 800 675 -125 -15.62
2 TFCO 635 545 -90 -14.17
3 TRST 400 360 -40 -10.00
4 JAWA 124 112 -12 -9.68
5 LPLI 158 144 -14 -8.86
6 INTD 159 145 -14 -8.81
7 MPRO 790 725 -65 -8.23
8 AHAP 62 57 -5 -8.06
9 BUKK 1,770 1,630 -140 -7.91
10 GLOB 420 390 -30 -7.14
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 540 540 0 0.00
2 MAMI 130 139 9 6.92
3 MNCN 1,285 1,275 -10 -0.78
4 MSIN 466 466 0 0.00
5 TFAS 180 278 98 54.44
6 BMTR 364 354 -10 -2.75
7 HMSP 2,290 2,330 40 1.75
8 PGAS 2,050 2,180 130 6.34
9 GGRM 54,600 54,625 25 0.05
10 ERAA 1,860 1,980 120 6.45