Tak Mau Namanya Diseret, Golkar Bilang: Jokowi Minta Munas Berlangsung

Warta Ekonomi, Jakarta -

Fungsionaris Partai Golkar, Azis Samual mengingatkan kepada Airlangga agar tidak menyeret nama Presiden Jokowi jelang pemilihan Ketua Umum di Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah menegaskan tidak mau terlibat dalam konfik di Golkar dan bersikap netral.

"Presiden berkali-kali menyampaikan agar pemilihan ketua umum di Munas Golkar berlangsung demokratis, dan terbuka. Presiden menolak pratik-pratik aklamasi atau rekayasa yang akan dibangun oleh Airlangga,” tegas Azis melalui keterangan pers, Minggu (8/9/2019).

Baca Juga: BPJS Harusnya Berbenah Dulu, Baru Bicara Iuran, Cetus Senior Golkar

Baca Juga: Bamsoet Singgung Kantor Golkar jadi Tempat Judi

Diketahui sebelumnya, Airlangga mengklaim bahwa tindakannya menutup gerbang kantor DPP Partai Golkar didukung oleh Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan pengarahan di DPP Partai Golkar, pada Sabtu (7/9/2019).

“Statement ketum Airlangga itu jelas membahayakan nama baik presiden. Masak urusan gembok menggebok, premanisme dan judi seret-serta nama presiden," pungkasnya.

Seperti diberitakan media massa, Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pro-Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Adi Baiquni yang berniat menyampaikan aspirasi, Sabtu (7/8) mengaku tak diizinkan masuk ke Kantor DPP Partai Golkar. Selain tak diperkenankan masuk, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang tengah berada di Kantor DPP kata Adi bahkan enggan menemui massa AMPG pro-Bamsoet

"Kita datang ke rumah kita sendiri untuk menyampaikan aspirasi kepada Pengurus DPP. Namun, sama seperti sebelumnya, kita tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP,” ujarnya.

"Ketua Umum yang berada di dalam gedung harusnya keluar menemui kami, bukan malah bersembunyi ketakutan dan lepas dari tanggung jawab. Ketum parpolnya harusnya mampu bersikap ksatria," imbuhnya seraya menuturkan sikap Airlangga dengan gaya kepemimpinan yang otoriter, diskriminatif, serta menjadikan Partai Golkar nyaris sebagai milik pribadi, telah memicu konflik dan perpecahan dalam tubuh Partai Golkar.

Adi turut mempertanyakan langkahbAirlangga yang memberhentikan sejumlah ketua Golkar di kabupaten/kota tanpa melalui mekanisme yang benar. Adi mengatakan hal itu makin menunjukkan sikap otoriter Airlangga.