Portal Berita Ekonomi Senin, 23 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:12 WIB. Paris - Perusahaan penerbangan low cost XL Airways (Prancis) minta diselamatkan Air France.
  • 00:04 WIB. Washington - PBB: 90 perusahaan besar berjanji akan mengurangi emisi gas demi dunia yang lebih hijau.
  • 23:56 WIB. London - Primark (Inggris) yakin bisa mendapat pasar pakaian dan sepatu US$300 miliar di AS.
  • 23:44 WIB. Iran - Menlu Pompeo: Walau menambah pasukan di teluk, AS tidak bermaksud perang dengan Iran.
  • 20:52 WIB. Brazil - Presiden Brazil sudah tanda tangani peraturan liberalisasi ekonomi dengan mengurangi birokrasi
  • 16:30 WIB. China - AIIB akan investasi US$1,09 M untuk 6 proyek di Asean
  • 15:13 WIB. Mobil Listrik - China miliki 245 pos untuk ganti baterai pada Agustus,  107 diantaranya di Beijing
  • 15:09 WIB. China - Mobil Maserati yang recall akan diperbaiki dengan gratis
  • 15:06 WIB. China - Jumlah pos pengisian energi baru bertambah 9 ribu pos pada Agustus
  • 14:58 WIB. China - Maserati tarik 711 mobil di China karena ada cacat pada lampu (headlight beams)

PB Djarum Jangan Turuti, KPAI Tak Punya Kewenangan!!

PB Djarum Jangan Turuti, KPAI Tak Punya Kewenangan!! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi merespons keputusan PB Djarum untuk berhenti melakukan audisi atlet bulutangkis pada 2020, karena dianggap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melanggar aturan. 

Menurutnya, polemik tersebut tidak perlu terjadi jika KPAI dan PB Djarum sadar terhadap posisi masing-masing.

"KPAI bukan lembaga yang punya kewenangan memerintah dan PB Djarum bukan lembaga yang harus mengikuti perintah KPAI," cuitnya dalam akun Twitter seperti yang dikutip, Senin (9/9/2019).

Baca Juga: Ribut-Ribut KPAI VS PB Djarum, Pemerintah Cuma Nonton?

Baca Juga: Audisi PB Djarum Dihentikan, Abu Janda Sewot: Pawai ISIS Didiamkan!

Lanjutya, ia juga enggan memasuki ranah pembahasan UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurutnya, jika dieksplorasi akan terlihat tidak ada kewenangan KPAI untuk menindak PB Djarum. Bahkan, ia mengatakan KPAI sudah kebablasan, karena melampaui kewenangan mereka.

"Apalagi kalau saya eksplore PP 102 tahun 2012, di mana @KPAI_official berlindung di balik PP tersebut ketika 'menindak' @PBDjarum, makin jauh dan makin terlihat KPAI melampaui kewenangan dari kewenangan mereka sebagai KPAI. Makanya saya tidak akan bahas itu," cuitnya lagi.

Lebih lanjut, ia mengatakan KPAI hanya bertugas mengawasi. Jika KPAI menilai PB Djarum melanggar, KPAI hanya berwenang untuk melaporkan ke pihak berwajib.

"Ingat ya, KPAI bukan lembaga yang memutuskan PB Djarum melanggar atau tidak. Tidak ada kewenangan itu," tegasnya.

Karena itu, ia mengatakan KPAI tidak berhak memerintah PB Djarum untuk melakukan sesuatu sesuai pemikiran mereka. Menurutnya, diskusi pun boleh tapi bukan sebagai pihak yang memerintah. KPAI bukan penentu kebenaran atas UU.

Menurutnya KPAI, hanya bisa bertindak sebagai penengah. Namun yang terjadi kini, KPAI malah bersengketa dengan PB Djarum sehingga menjadi ngawur.

"Makanya lagi, @KPAI_official itu diberikan kewenangan untuk melakukan mediasi jika terjadi sengketa pelanggaran hak anak. Jadi KPAI itu menjadi orang tengah, bukan malah yang bersengketa. Yang terjadi sekarang ini adalah KPAI bersengketa dengan @PBDjarum. Ngawur jadinya," terangnya.

Namun, ada yang membuat heran. Sebab, KPAI baru sekarang mempermasalahkan ajang PB Djarum yang sudah bergerak sejak 2006.

"KPAI menjawab karena UU terkait eksploitasi baru ada pada tahun 2014. Tentu ini keliru, karena tahun 2014, adalah perubahan terhadap UU tahun 2002," tambahnya.

Sambungnya, "Dan UU tahun 2002 itu, yaitu UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sudah mengatur tentang Eksploitasi, baik pelaporan, pemantauan dan pemberian sanksi. Jadi bukan hanya ada pada UU 35 tahun 2014. Lagian kalau benar pun, kenapa baru tahun 2019 dilaksanakan?" tuturnya.

Diketahui, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppi Rasimin dalam acara konferensi pers pada Sabtu (7/9), mengumumkan, bila audisi PB Djarum untuk sementara undur diri pada 2020.

Ia menyebut ke depannya belum mengetahui ajang yang setiap tahunnya sangat ditunggu para calon atlet bulutangkis itu bisa kembali digelar atau tidak.

"Pada audisi kali ini, juga saya sampaikan sebagai ajang untuk pamit sementara waktu, karena di tahun 2020 kita memutuskan untuk menghentikan audisi umum," ungkap Yoppy dikutip dari laman resmi PB Djarum, Minggu (9/8/2019).

Tag: PB Djarum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Hukum, undang-undang

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Idhad Zakaria

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.96 3,736.24
British Pound GBP 1.00 17,748.95 17,572.01
China Yuan CNY 1.00 2,001.27 1,981.48
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,155.00 14,015.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,608.41 9,511.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.08 1,789.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,276.61 10,169.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,648.35 15,492.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.74 3,348.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,113.77 12,980.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6231.473 -12.997 654
2 Agriculture 1373.405 5.845 21
3 Mining 1665.437 14.211 49
4 Basic Industry and Chemicals 880.940 -6.688 73
5 Miscellanous Industry 1168.551 -4.934 49
6 Consumer Goods 2224.357 -12.734 53
7 Cons., Property & Real Estate 500.602 -0.838 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1228.506 14.718 75
9 Finance 1256.024 -5.058 90
10 Trade & Service 796.555 -5.213 163
No Code Prev Close Change %
1 AHAP 56 75 19 33.93
2 KPAL 560 680 120 21.43
3 TIRA 244 286 42 17.21
4 SAPX 870 1,000 130 14.94
5 POLI 1,165 1,335 170 14.59
6 SMMA 10,000 11,000 1,000 10.00
7 POWR 1,010 1,100 90 8.91
8 HOTL 155 168 13 8.39
9 ABMM 1,805 1,950 145 8.03
10 SSTM 454 490 36 7.93
No Code Prev Close Change %
1 HOME 113 84 -29 -25.66
2 KRAH 1,500 1,135 -365 -24.33
3 VINS 136 103 -33 -24.26
4 OKAS 258 216 -42 -16.28
5 APEX 550 462 -88 -16.00
6 JKON 500 428 -72 -14.40
7 ALKA 488 420 -68 -13.93
8 FILM 480 416 -64 -13.33
9 TRIM 170 150 -20 -11.76
10 GGRP 945 855 -90 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,270 1,250 -20 -1.57
2 HOME 113 84 -29 -25.66
3 MAMI 140 147 7 5.00
4 FREN 163 166 3 1.84
5 YELO 176 176 0 0.00
6 BBRI 4,220 4,160 -60 -1.42
7 IPTV 530 520 -10 -1.89
8 TLKM 4,210 4,290 80 1.90
9 KPAL 560 680 120 21.43
10 SWAT 118 120 2 1.69