Portal Berita Ekonomi Sabtu, 08 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Gagal Tangkal Hoaks, Facebook dan Google Kena Denda Rp100 Miliar?

Gagal Tangkal Hoaks, Facebook dan Google Kena Denda Rp100 Miliar?
WE Online, Jakarta -

Perusahaan teknologi seperti Facebook, Twitter hingga Google bakal dikenakan denda maksimal Rp100 miliar jika tidak responsif menangkal hoaks di Indonesia. Hal itu tertuang dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE). Revisi PP Nomor 82 Tahun 2012.

Aturan tersebut sudah dikaji Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak tahun lalu. Draf aturan itu sudah ada di Sekretariat Negara sejak 16 Agustus lalu.

“Sekarang sedang disirkulasi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan di kantornya.

Samuel bilang ada beberapa perubahan atas draf regulasi tersebut dibanding pembahasan awal. Salah satunya, menetapkan denda hingga Rp100 miliar bagi platform yang tidak merespons permintaan pemerintah untuk menghapus konten negatif.

Baca Juga: Ngeri! Ratusan Juta Pengguna Google Diintai Diam-Diam untuk....

“Denda itu per pelanggaran. Kami akan minta (di-take down), kalau tidak direspons atau dibiarkan penyebaran konten yang bisa merugikan masyarakat, itu akan dikenakan denda,” kata Semuel.

Nantinya, denda atas platform media sosial yang melanggar aturan tersebut bakal masuk ke Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan begitu, pungutan yang diperoleh dapat digunakan oleh pemerintah untuk belanja negara.

Mengatur Perusahaan Swasta Luar Negeri

Selain itu, aturan tersebut bakal mengatur terkait perusahaan swasta. Perusahaan yang kantornya berada di luar negeri, namun konsumennya ada di Indonesia, maka tetap harus mematuhi aturan ini. Semuel optimistis aturan itu dirilis sebelum pergantian pemerintahan atau pada Oktober nanti. “Proses sirkulasi 30 hari sejak diterima,” kata Semuel.

Setelah aturan itu terbit, Kominfo akan merilis kebijakan teknis. Kementerian bakal merevisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Di dalamnya, akan diperjelas mengenai definisi hoaks.

“Hoaks itu yang menganggu ketertiban umum. Semua orang menjadi heboh dan merugikan,” kata Semuel, akhir tahun lalu.

Baca Juga: Duh! Senator AS Ini Ingin Bos Facebook Didenda dan Dipenjara, Kenapa?

Selain itu, akan dibahas mengenai batasan waktu bagi penyelenggara sistem elektronik untuk merespons permintaan Kominfo untuk memblokir atau menangguhkan akun atau konten bermuatan negatif. Akan dijelaskan pula mengenai sanksinya, termasuk besaran dendanya.

Selama ini, jika ada hoax atau konten negatif lain, platform seperti Facebook hanya diminta untuk memblokir konten ataupun akun yang bersangkutan. Bila platform menolak, akan diberi sanksi administrasi berupa teguran hingga pemblokiran sementara, seperti yang sempat dialami Telegram.

“Di pasal 83 (revisi PP Nomor 82 Tahun 2012), platform bisa dihukum juga,” kata Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, akhir tahun lalu.

Menteri Kominfo Rudiantara sempat mengatakan, pembuatan aturan ini mengacu pada hasil kajian ke Jerman dan Malaysia pada Maret 2018 lalu. Ia mengirim tim guna mempelajari cara kedua negara tersebut mengatur penyelenggara sistem elektronik.

Baik dalam menjaga data penggunanya ataupun menghindari ujaran kebencian. Langkah tersebut diambil menyusul kebocoran data 87 juta pengguna Facebook.

Lihat Sumber Artikel di MoneySmart Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan MoneySmart. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab MoneySmart.

Tag: Facebook, Google

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Adam Berry/Getty Images

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,925.40 3,885.82
British Pound GBP 1.00 19,310.01 19,112.04
China Yuan CNY 1.00 2,113.12 2,091.20
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,720.24 14,573.77
Dolar Australia AUD 1.00 10,619.18 10,510.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,899.36 1,880.44
Dolar Singapura SGD 1.00 10,735.30 10,626.93
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,442.01 17,267.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,510.67 3,471.60
Yen Jepang JPY 100.00 13,942.26 13,802.23
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5143.893 -34.379 697
2 Agriculture 1182.126 4.501 23
3 Mining 1420.039 -17.397 48
4 Basic Industry and Chemicals 750.026 -7.720 80
5 Miscellanous Industry 936.518 5.337 52
6 Consumer Goods 1901.378 -17.731 58
7 Cons., Property & Real Estate 287.698 -4.036 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 891.398 -15.669 78
9 Finance 1123.701 -6.899 93
10 Trade & Service 635.015 7.240 173
No Code Prev Close Change %
1 IPOL 70 92 22 31.43
2 TOYS 436 545 109 25.00
3 WOWS 72 89 17 23.61
4 OPMS 128 151 23 17.97
5 YULE 172 197 25 14.53
6 BBHI 146 167 21 14.38
7 EMTK 4,290 4,900 610 14.22
8 DART 220 248 28 12.73
9 CSRA 310 346 36 11.61
10 PTSN 208 232 24 11.54
No Code Prev Close Change %
1 PGJO 55 50 -5 -9.09
2 VRNA 115 107 -8 -6.96
3 INDO 130 121 -9 -6.92
4 IBFN 290 270 -20 -6.90
5 LUCK 232 216 -16 -6.90
6 PGLI 204 190 -14 -6.86
7 BAYU 1,100 1,025 -75 -6.82
8 APII 191 178 -13 -6.81
9 TARA 59 55 -4 -6.78
10 CSMI 208 194 -14 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,150 1,080 -70 -6.09
2 ANTM 835 840 5 0.60
3 BBKP 182 193 11 6.04
4 UNTR 23,775 24,700 925 3.89
5 GIAA 258 260 2 0.78
6 TLKM 3,020 2,980 -40 -1.32
7 PURA 124 126 2 1.61
8 MDKA 2,020 2,050 30 1.49
9 PWON 388 376 -12 -3.09
10 ERAA 1,525 1,620 95 6.23