Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:56 WIB. Yunani -  Pemerintah ajukan permintaan kepada ESM dan EFSF pinjaman dana bagian dari bailout IMF
  • 22:15 WIB. Ethiopia - Ethiopian Airlines meluncurkan pembayaran dengan Wechat untuk gandakan penjualan tiket online
  • 21:17 WIB. OIL - Minyak bumi acuan Brent diperdagangkan pada posisi 66,47 $/barel
  • 21:12 WIB. OIL - Minyak bumi acuan WTI diperdagangkan pada posisi 60,13 $/barel
  • 21:09 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada posisi 1.497 
  • 21:07 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 melemah 0,32% dari pembukaan di level 2.997
  • 21:05 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones melemah 0,33% dari pembukaan di level 27.136
  • 21:03 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq melemah 0,27% dari pembukaan pada level 8.154,31 
  • 20:53 WIB. India - Kemendag akan kurangi tarif premi asuransi jadi 0,6% untuk eksportir kecil
  • 20:49 WIB. Iran - Jubir Ali Rabiee: Iran tidak akan bernegosiasi dengan AS di bawah tekanan sanksi AS
  • 16:08 WIB. Bursa - Shanghai Composite Index ditutup melemah 0,02% pada posisi 3.030
  • 16:06 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,54% terhadap dollar pada posisi Rp 14.042 
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka melemah 0,13% pada posisi 7.358
  • 15:53 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng hong Kong ditutup melemah 0,83% pada posisi 27.124
  • 15:44 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,64% pada posisi 2.062

Gagal Tangkal Hoaks, Facebook dan Google Kena Denda Rp100 Miliar?

Gagal Tangkal Hoaks, Facebook dan Google Kena Denda Rp100 Miliar? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Perusahaan teknologi seperti Facebook, Twitter hingga Google bakal dikenakan denda maksimal Rp100 miliar jika tidak responsif menangkal hoaks di Indonesia. Hal itu tertuang dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE). Revisi PP Nomor 82 Tahun 2012.

Aturan tersebut sudah dikaji Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak tahun lalu. Draf aturan itu sudah ada di Sekretariat Negara sejak 16 Agustus lalu.

“Sekarang sedang disirkulasi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan di kantornya.

Samuel bilang ada beberapa perubahan atas draf regulasi tersebut dibanding pembahasan awal. Salah satunya, menetapkan denda hingga Rp100 miliar bagi platform yang tidak merespons permintaan pemerintah untuk menghapus konten negatif.

Baca Juga: Ngeri! Ratusan Juta Pengguna Google Diintai Diam-Diam untuk....

“Denda itu per pelanggaran. Kami akan minta (di-take down), kalau tidak direspons atau dibiarkan penyebaran konten yang bisa merugikan masyarakat, itu akan dikenakan denda,” kata Semuel.

Nantinya, denda atas platform media sosial yang melanggar aturan tersebut bakal masuk ke Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan begitu, pungutan yang diperoleh dapat digunakan oleh pemerintah untuk belanja negara.

Mengatur Perusahaan Swasta Luar Negeri

Selain itu, aturan tersebut bakal mengatur terkait perusahaan swasta. Perusahaan yang kantornya berada di luar negeri, namun konsumennya ada di Indonesia, maka tetap harus mematuhi aturan ini. Semuel optimistis aturan itu dirilis sebelum pergantian pemerintahan atau pada Oktober nanti. “Proses sirkulasi 30 hari sejak diterima,” kata Semuel.

Setelah aturan itu terbit, Kominfo akan merilis kebijakan teknis. Kementerian bakal merevisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Di dalamnya, akan diperjelas mengenai definisi hoaks.

“Hoaks itu yang menganggu ketertiban umum. Semua orang menjadi heboh dan merugikan,” kata Semuel, akhir tahun lalu.

Baca Juga: Duh! Senator AS Ini Ingin Bos Facebook Didenda dan Dipenjara, Kenapa?

Selain itu, akan dibahas mengenai batasan waktu bagi penyelenggara sistem elektronik untuk merespons permintaan Kominfo untuk memblokir atau menangguhkan akun atau konten bermuatan negatif. Akan dijelaskan pula mengenai sanksinya, termasuk besaran dendanya.

Selama ini, jika ada hoax atau konten negatif lain, platform seperti Facebook hanya diminta untuk memblokir konten ataupun akun yang bersangkutan. Bila platform menolak, akan diberi sanksi administrasi berupa teguran hingga pemblokiran sementara, seperti yang sempat dialami Telegram.

“Di pasal 83 (revisi PP Nomor 82 Tahun 2012), platform bisa dihukum juga,” kata Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, akhir tahun lalu.

Menteri Kominfo Rudiantara sempat mengatakan, pembuatan aturan ini mengacu pada hasil kajian ke Jerman dan Malaysia pada Maret 2018 lalu. Ia mengirim tim guna mempelajari cara kedua negara tersebut mengatur penyelenggara sistem elektronik.

Baik dalam menjaga data penggunanya ataupun menghindari ujaran kebencian. Langkah tersebut diambil menyusul kebocoran data 87 juta pengguna Facebook.

Partner Sindikasi Konten: MoneySmart

Tag: Facebook, Google

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Adam Berry/Getty Images

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,756.53 3,719.01
British Pound GBP 1.00 17,582.91 17,401.23
China Yuan CNY 1.00 1,994.14 1,974.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,090.00 13,950.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,681.24 9,582.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.39 1,782.38
Dolar Singapura SGD 1.00 10,251.00 10,145.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,606.08 15,449.63
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.58 3,348.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,077.78 12,946.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6219.435 -115.408 652
2 Agriculture 1361.119 -4.695 21
3 Mining 1679.100 9.097 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.538 -4.674 72
5 Miscellanous Industry 1188.637 -9.828 49
6 Consumer Goods 2222.625 -143.391 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.194 -2.638 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.711 -0.304 75
9 Finance 1248.458 -20.517 90
10 Trade & Service 806.205 -6.008 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 67 90 23 34.33
2 LPLI 125 158 33 26.40
3 ITIC 800 1,000 200 25.00
4 MYTX 63 77 14 22.22
5 TALF 312 360 48 15.38
6 APEX 530 580 50 9.43
7 AHAP 57 62 5 8.77
8 POLL 4,630 5,025 395 8.53
9 SHID 3,350 3,600 250 7.46
10 ARTA 364 390 26 7.14
No Code Prev Close Change %
1 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
2 OMRE 1,740 1,400 -340 -19.54
3 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
4 JAWA 150 124 -26 -17.33
5 BMSR 120 100 -20 -16.67
6 AKSI 580 486 -94 -16.21
7 BRAM 7,400 6,225 -1,175 -15.88
8 OKAS 224 193 -31 -13.84
9 BCAP 199 172 -27 -13.57
10 BAPI 150 130 -20 -13.33
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
2 MNCN 1,305 1,285 -20 -1.53
3 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
4 IPTV 555 540 -15 -2.70
5 BBRI 4,310 4,190 -120 -2.78
6 MAMI 129 130 1 0.78
7 BAPI 150 130 -20 -13.33
8 IATA 50 50 0 0.00
9 BMTR 376 364 -12 -3.19
10 ADRO 1,375 1,430 55 4.00