Portal Berita Ekonomi Minggu, 15 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:44 WIB. India - Baru 11 perusahaan IPO dengan nilai 10 ribu crore rupee sampai September,  tahun lalu 24 perusahaan
  • 14:49 WIB. India - Merger Bank of India,  Punjab National Bank dan Oriental Bank of Commerce akan jadi bank no 2 setelah State Bank Of India
  • 14:01 WIB. India - Merger 3 bank,  Bank of India,  Punjab National Bank dan Oriental Bank of Commerce efektif April 2020
  • 13:51 WIB. Karet - Myanmar ekspor 192.980 ton karet senilai US$247,56 juta dalam 11 bulan pertama
  • 13:44 WIB. China - Yangquan Coal Industry Group gandeng China Mobile dan Huawei buat smart mining berbasis 5G
  • 11:06 WIB. Kebakaran Aramco - Menlu AS: Iran telah meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pasokan energi dunia
  • 10:46 WIB. China - JD Digits ekspansi ke Thailand luncurkan aplikasi e-wallet
  • 08:10 WIB. Inggis - Toilet emas padat senilai US$1,25 juta di Istana Blenheim dicuri
  • 02:10 WIB. Arab Saudi - Fasilitas Aramco di Abqaiq dan ladang minyak Khura diserang pada 4 sore waktu setempat (Saudi Press Agency)
  • 23:52 WIB. Irak - Kementerian Listrik Irak tanda tangani perjanjian kerjasama senilai US$1,3 M dengan Siemens dan Orascom

Capim KPK ini Ikut Usul DPR soal Penerbitan SP3

Capim KPK ini Ikut Usul DPR soal Penerbitan SP3 - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menilai usulan DPR untuk memberikan KPK kewenangan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) adalah suatu keniscayaan.

Baca Juga: Firli Bantah Ada Upaya Melemahkan KPK

"Dalam pandangan kami, SP3 atau penghentian penyidikan itu adalah sistem yang niscaya," ujar Ghufron, usai menjalani tahapan pembuatan makalah yang merupakan bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ghufron mengatakan ada dua hal yang mendasari pendapatnya tersebut. Pertama, karena sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan Pancasila yang religius.

"Artinya, kebenaran hanya milik Tuhan, sementara manusia merupakan makhluk yang tidak luput dari kesalahan,".

"Begitu pun penyidikan, tidak semua menghasilkan kebenaran. Untuk hal-hal yang bersifat kesalahan itu memungkinkan kita perlu dihentikan," ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Kedua, lanjut dia, tentang adanya kemungkinan seseorang akan tetap menyandang status tersangka hingga akhir hayat, meski kasusnya ternyata tidak memiliki cukup bukti.

"Kalau kemudian tidak cukup bukti, maka sampai akhir hayatnya dia tidak akan mungkin dicabut status tersangkanya," ujar Ghufron.

"Oleh karena itu, menurut saya penghentian penyidikan itu adalah hal yang alami, juga sesuai dengan landasan negara hukum kita berlandaskan Pancasila," katanya lagi.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Nikolas Panama

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,737.67 3,699.66
British Pound GBP 1.00 17,296.47 17,118.20
China Yuan CNY 1.00 1,978.94 1,959.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,020.00 13,880.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,633.14 9,535.56
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,791.83 1,773.80
Dolar Singapura SGD 1.00 10,202.30 10,094.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,515.93 15,358.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,368.57 3,332.53
Yen Jepang JPY 100.00 12,963.48 12,830.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6334.843 -7.331 651
2 Agriculture 1365.814 13.005 21
3 Mining 1670.003 -35.835 49
4 Basic Industry and Chemicals 899.212 -6.623 72
5 Miscellanous Industry 1198.465 0.426 49
6 Consumer Goods 2366.016 -3.032 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.832 -1.191 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.015 2.363 75
9 Finance 1268.975 4.024 90
10 Trade & Service 812.213 -2.562 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 50 67 17 34.00
2 BCAP 163 199 36 22.09
3 AKSI 476 580 104 21.85
4 JAWA 129 150 21 16.28
5 BBLD 416 476 60 14.42
6 INTD 140 160 20 14.29
7 SIMA 83 93 10 12.05
8 INPP 760 835 75 9.87
9 BBHI 160 175 15 9.38
10 SRAJ 230 250 20 8.70
No Code Prev Close Change %
1 ETWA 115 84 -31 -26.96
2 KARW 126 96 -30 -23.81
3 BMSR 145 120 -25 -17.24
4 ALMI 460 382 -78 -16.96
5 OKAS 260 224 -36 -13.85
6 AMAG 308 278 -30 -9.74
7 TMAS 154 141 -13 -8.44
8 EMTK 6,100 5,600 -500 -8.20
9 DNAR 270 248 -22 -8.15
10 FIRE 3,080 2,840 -240 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 555 25 4.72
2 MNCN 1,300 1,305 5 0.38
3 MSIN 466 490 24 5.15
4 BHIT 73 79 6 8.22
5 BMTR 362 376 14 3.87
6 TMAS 154 141 -13 -8.44
7 BCAP 163 199 36 22.09
8 MAMI 130 129 -1 -0.77
9 TELE 390 366 -24 -6.15
10 ANTM 1,120 1,070 -50 -4.46