Portal Berita Ekonomi Minggu, 15 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:44 WIB. India - Baru 11 perusahaan IPO dengan nilai 10 ribu crore rupee sampai September,  tahun lalu 24 perusahaan
  • 14:49 WIB. India - Merger Bank of India,  Punjab National Bank dan Oriental Bank of Commerce akan jadi bank no 2 setelah State Bank Of India
  • 14:01 WIB. India - Merger 3 bank,  Bank of India,  Punjab National Bank dan Oriental Bank of Commerce efektif April 2020
  • 13:51 WIB. Karet - Myanmar ekspor 192.980 ton karet senilai US$247,56 juta dalam 11 bulan pertama
  • 13:44 WIB. China - Yangquan Coal Industry Group gandeng China Mobile dan Huawei buat smart mining berbasis 5G
  • 11:06 WIB. Kebakaran Aramco - Menlu AS: Iran telah meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pasokan energi dunia
  • 10:46 WIB. China - JD Digits ekspansi ke Thailand luncurkan aplikasi e-wallet
  • 08:10 WIB. Inggis - Toilet emas padat senilai US$1,25 juta di Istana Blenheim dicuri
  • 02:10 WIB. Arab Saudi - Fasilitas Aramco di Abqaiq dan ladang minyak Khura diserang pada 4 sore waktu setempat (Saudi Press Agency)
  • 23:52 WIB. Irak - Kementerian Listrik Irak tanda tangani perjanjian kerjasama senilai US$1,3 M dengan Siemens dan Orascom

OTT Berkali-kali, Itu Bukti KPK Gagal?

OTT Berkali-kali, Itu Bukti KPK Gagal? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98), Willy Prakarsa menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu telah gagal dalam upaya pemberantasan korupsi.

"OTT berkali-kali ini bukti KPK telah gagal karena korupsi masih ada. KPK gagal total melakukan pencegahan. Padahal fungsi pencegahan itu harus diutamakan," tegasnya di sela-sela dialog terbuka tentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca Juga: Capim KPK ini Ikut Usul DPR soal Penerbitan SP3

Baca Juga: Pak Hakim dan Pak Jaksa Saja Punya Pengawas, Masa KPK Nggak?

Lanjutnya, ia mengaku sependapat jika UU KPK harus direvisi lantaran tidak ada Dewan Pengawas sehingga kerjanya sembrono, bobrok, dan kebablasan. Sambunnya, ia mengatakan instrumen pengawasan penting untuk menyelamatkan uang negara yang tak sebanding dengan hasil kerja dan biaya operasional KPK.

"KPK bisa diibaratkan 'besar pasak daripada tiang'. Dalam arti, pengeluaran KPK jauh lebih tinggi daripada pemasukannya. OTT terus duit rakyat diobral ke mana-mana," cetusnya.

Tambahnya, "Menyidik hanya 100 juta namun negara mengeluarkan 1 M. UU KPK sudah layak direvisi, UU KPK bukan kitab suci, jadi sah bisa direvisi. UUD 45 saja bisa diamandemen, UU KPK kenapa tidak," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar dana KPK yang didapat dari uang rakyat itu bisa dialokasikan untuk hal positif. Maka itu, menurutnya, UU KPK harus disempurnakan.

"Uang negara dikembalikan sangat kecil dibanding dengan anggaran untuk KPK. Besar pasak daripada tiang. Penting juga soal sinergitas antarlembaga penegak hukum," pungkasnya.  

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Operasi Tangkap Tangan (OTT), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), korupsi

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,737.67 3,699.66
British Pound GBP 1.00 17,296.47 17,118.20
China Yuan CNY 1.00 1,978.94 1,959.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,020.00 13,880.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,633.14 9,535.56
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,791.83 1,773.80
Dolar Singapura SGD 1.00 10,202.30 10,094.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,515.93 15,358.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,368.57 3,332.53
Yen Jepang JPY 100.00 12,963.48 12,830.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6334.843 -7.331 651
2 Agriculture 1365.814 13.005 21
3 Mining 1670.003 -35.835 49
4 Basic Industry and Chemicals 899.212 -6.623 72
5 Miscellanous Industry 1198.465 0.426 49
6 Consumer Goods 2366.016 -3.032 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.832 -1.191 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.015 2.363 75
9 Finance 1268.975 4.024 90
10 Trade & Service 812.213 -2.562 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 50 67 17 34.00
2 BCAP 163 199 36 22.09
3 AKSI 476 580 104 21.85
4 JAWA 129 150 21 16.28
5 BBLD 416 476 60 14.42
6 INTD 140 160 20 14.29
7 SIMA 83 93 10 12.05
8 INPP 760 835 75 9.87
9 BBHI 160 175 15 9.38
10 SRAJ 230 250 20 8.70
No Code Prev Close Change %
1 ETWA 115 84 -31 -26.96
2 KARW 126 96 -30 -23.81
3 BMSR 145 120 -25 -17.24
4 ALMI 460 382 -78 -16.96
5 OKAS 260 224 -36 -13.85
6 AMAG 308 278 -30 -9.74
7 TMAS 154 141 -13 -8.44
8 EMTK 6,100 5,600 -500 -8.20
9 DNAR 270 248 -22 -8.15
10 FIRE 3,080 2,840 -240 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 555 25 4.72
2 MNCN 1,300 1,305 5 0.38
3 MSIN 466 490 24 5.15
4 BHIT 73 79 6 8.22
5 BMTR 362 376 14 3.87
6 TMAS 154 141 -13 -8.44
7 BCAP 163 199 36 22.09
8 MAMI 130 129 -1 -0.77
9 TELE 390 366 -24 -6.15
10 ANTM 1,120 1,070 -50 -4.46