Kredit Foto: Pemprov Jabar
Banyak laporan keluhan mengenai Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat berencana melakukan hak bertanya atau hak interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan anggota DPRD Jawa Barat pun mendesak Gubernur Jabar untuk mengevaluasi TAP.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan saat ini memang bergulir isu terkait hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD Jawa Barat.
"Sekarang ini memang seperti itu. Banyak diobrolin. Tapi memang TAP ini kontroversi, karena kami cari di nomenklaturnya belum ada. Dan kemudian di dalam perencanaan anggarannya waktu kami rencanakan tahun lalu belum ada masuk TAP. Ini jadi pertanyaan kami," katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (10/9/2019).
Baca Juga: Ingin Ikuti Pindahkan Ibu Kota, Ridwan Kamil Disemprot: Jangan Latah!!!
Baca Juga: Ridwan Kamil Bilang Ibu Kota Baru Boros, Anak Buah Jokowi Bereaksi
Hadi mengaku selama ini pihaknya banyak mendapat keluhan terkait TAP dari berbagai pihak. Termasuk dari para perangkat daerah.
"Kami melihat dalam pelaksanaan kerja kemarin, banyak keluhan dari pihak eksekutif yang aslinya (opd) terkait keberadaan TAP sampai saat ini. Laporan yang masuk ke kami, TAP ini membuat semacam ada dualisme kepemimpinan di opd opd," jelasnya.
Menurutnya hal tersebut tentunya tidak sehat bagi roda pemerintah provinsi Jawa Barat.
"Itu bukan suasana yang sehat. Kalau tidak sehat saya gak setuju, kembalikan ke normatifnya. Banyak keluhan, kami berkomunikasi tidak secara formal tapi informal juga.
Saya mendengar dari banyak sumber dari berbagai level dan opd. Saya sebagai anggota dprd punya hak mendengar dan menyampaikan," katanya.
Oleh karena itulah, lanjut Hadi, pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengevaluasi TAP. Apalagi kehadiran TAP pun tidak membuat kinerja Pemprov Jabar menjadi lebih baik.
"Harapannya di evaluasi, keberadaannya diperlukan gak, dan gubernur pun harus terbuka kepada kami. Kalau melihat dari sisi kinerja saya lihat justru kinerja pemprov menurun. Itu harus di evaluasi secara objektiv terbuka, sehingga publik jadi paham," jelasnya.
Hadi juga menegaskan, keberadaan TAP ini sangat kontoversi, terutama dari sisi penganggarannya.
"Gubernur tidak pernah menyampaikan ke kami sepanjang penganggaran yang lalu tentang TAP. Pak sekda yang lama pun tidak pernah menyampaikan itu, yang jelas tiba tiba ada dan masuk. Jadi kami dalam proses penganggaran tidak paham kenapa ini ada. Apa yang terjadi sekarang terkait ketidak nyamanan, itu sampai ke telinga kami," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
