Korindo Group Curhat Soal Kampanye Negatif LSM Asing

Warta Ekonomi, Jakarta -

Korindo Group perusahaan yang memproduksi kelapa sawit (crude palm oil/CPO) belum bisa melakukan ekspansi terkait potensi pertumbuhan serapan CPO nasional soal program B30 dan B50. Sustainability Manager Korindo Group Luwy Leunufna mengungkapkan jika hal tersebut karena adanya kampanye negatif yang disebarkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing. 

 

“Kampanye negatif tersebut membuat kami melakukan moratorium pembukaan kebun plasma. Padahal, ekspansi untuk mengikuti potensi kenaikan pertumbuhan serapan dalam negeri dan menuruti aturan pemerintah,” katanya, di Jakarta, Senin (9/9/2019). 

 

Baca Juga: Industri Sawit Bangkit, Harga CPO Global Mulai Merangkak Naik

 

Menurut Luwy, pembangunan kebun plasma tersebut untuk memenuhi imbauan pemerintah untuk memiliki kebun plasma sebesar 20 persen dari total lahan kebun sawit. Saat ini, sekitar 90 persen dari total produksi CPO perseroan didistribusikan di dalam negeri. 

 

“Kalau kami bisa membangun 20 persen saja, itu ekuivalen 10 persen - 15 persen dari total produksi CPO saat ini,” ujarnya. 

 

Dalam kesempatan ini, Warga distrik Subur, kabupaten Boven Digoel, Papua, mengecam tudingan LSM asing yang menyebutkan bahwa Korindo Group melalui anak usaha kelapa sawitnya, PT Berkat Cipta Abadi (PT BCA), membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara melanggar hak asasi manusia (HAM), bahkan hingga mengerahkan tenaga militer.

 

"Kami bahkan belum pernah bertemu sekali pun dengan mereka (LSM), tapi mereka tiba-tiba bisa bicara kalau kami dilanggar haknya," ujar Justinus.

 

Baca Juga: Stok Minyak Sawit Menipis, Harga CPO Global Terkerek

 

Justinus melanjutkan, masyarakat di desanya telah merasakan dampak sosial dan ekonomi pasca hadirnya Korindo. Mulai dari pembangunan sarana umum berupa akses jalan, klinik kesehatan, sekolah, rumah ibadah hingga pemberdayaan masyarakat melalui rekrutmen masyarakat setempat untuk menjadi karyawan.

 

Lebih lanjut, Justinus menegaskan, dengan beredarnya isu tersebut, terjadi friksi di tengah masyarakat desa, yang pro dan kontra terhadap hadirnya Korindo. "Sekali lagi, mereka tidak pernah sekali pun datang, tapi isu tersebut telah menyulut konflik antar warga," ungkapnya.

 

Luwy pun mengingatkan kepada LSM terkait bahwa usaha kelapa sawit Korindo di Boven Digoel sebagai bentuk dukungan sektor swasta untuk wujudkan visi Nawa cita, atau membangun Indonesia dari pinggiran.

 

"Kami sangat menyayangkan 'perhatian' yang berlebih dari LSM asing terhadap upaya sektor swasta mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia, nantinya malah akan menghancurkan masyarakat setempat," tegas Luwy.

 

Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh pihak yang merasa terganggu dengan operasi bisnis Korindo di Papua, untuk duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi terbaik guna wujudkan pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

 

"Kami sangat terbuka untuk diskusi membangun solusi, bukan menambah masalah," pungkasnya.