Portal Berita Ekonomi Senin, 23 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:12 WIB. Paris - Perusahaan penerbangan low cost XL Airways (Prancis) minta diselamatkan Air France.
  • 00:04 WIB. Washington - PBB: 90 perusahaan besar berjanji akan mengurangi emisi gas demi dunia yang lebih hijau.
  • 23:56 WIB. London - Primark (Inggris) yakin bisa mendapat pasar pakaian dan sepatu US$300 miliar di AS.
  • 23:44 WIB. Iran - Menlu Pompeo: Walau menambah pasukan di teluk, AS tidak bermaksud perang dengan Iran.
  • 20:52 WIB. Brazil - Presiden Brazil sudah tanda tangani peraturan liberalisasi ekonomi dengan mengurangi birokrasi
  • 16:30 WIB. China - AIIB akan investasi US$1,09 M untuk 6 proyek di Asean
  • 15:13 WIB. Mobil Listrik - China miliki 245 pos untuk ganti baterai pada Agustus,  107 diantaranya di Beijing
  • 15:09 WIB. China - Mobil Maserati yang recall akan diperbaiki dengan gratis
  • 15:06 WIB. China - Jumlah pos pengisian energi baru bertambah 9 ribu pos pada Agustus
  • 14:58 WIB. China - Maserati tarik 711 mobil di China karena ada cacat pada lampu (headlight beams)

Digugat SPRI dan PPWI, Dewan Pers Menang Lagi di PT Jakarta

Digugat SPRI dan PPWI, Dewan Pers Menang Lagi di PT Jakarta - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Dewan Pers kembali memenangkan gugatan mengenai keabsahan Peraturan Dewan Pers (PerDP) di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pasalnya lembaga pengadilan tersebut menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke dan kawan-kawan (dkk) kepada Dewan Pers.

Melalui keputusan nomor 331/PDT/2019/PT DKI tertanggal 5 Agustus 2019, majelis hakim tinggi PT Jakarta, yang terdiri dari Imam Sungudi sebagai ketua dan hakim anggota masing-masing Haryono dan Hiyanto, menolak seluruh gugatan Wilson Lalengke dan menghukum para tergugat untuk membayar perkara.

Keputusan ini mendapat sambutan porsitif dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). "Jelas ini kemenangan buat masyarakat pers karena memperkuat posisi Dewan Pers dan organisasi wartawan pendukungnya. Sejak awal saya percaya pengadilan menghormati kemerdekan pers," kata Ketua Umum PWI  Pusat Atal Depari dalam keterangannya, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Dewan Pers Bentuk Satgas Anti-Kekerasan Wartawan

Kuasa hukum Dewan Pers, advokat Frans Lakaseru mengingatkan agar masyarakat pers tidak mempercayai berita-berita hoaks yang menyatakan Dewan Pers telah kalah di PT Jakarta.

"Banding penggugat ditolak, kok penggugat bisa dinyatakan menang? Sebaiknya kita mengikuti keputusan yang formal dari lembaga pengadilan saja," kata Frans.

Sebelumnya April 2018 lalu, SPRI dan PPWI, Wilson Lalengke dkk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Isi gugatannya, Dewan Pers dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat mendalilkan peraturan-peraturan yang dibuat Dewan Pers (PerDP) melampaui kewenangan Dewan Pers dan bertentangan dengan UUD 1946 serta UU Pers nomor 40 tahun 1999. Atas dasar itu,  Wilson Lalengke dkk meminta PerDP, antara lain soal Standar Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers soal Standar Kompetensi Wartawan, dinyatakan tidak mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers nomor 40 tahun 1999.

Dalam eksepsinya di PN Jakarta Pusat, Dewan Pers menyebut yang berhak memeriksa suatu perkara yang mempersoalkan sebuah peraturan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan yang berhak memeriksa perkara yang mempersoalkan peraturan bertentangan dengan UU dan peraturan di bawah UU adalah Mahkamah Agung (MA).

Sedangkan dalam pokok perkara, Dewan Pers menegaskan kewenangan yang menjadi dasar Dewan Pers mengeluarkan PerDP yang mengikat ialah fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf. Pasal itu menyebut, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers.

Ina Armada Sukardi, ahli dari Dewan Pers dalam sidang di PN Jakarta Pusat, menegaskan, PerDP memiliki alas hukum yang kuat dan karena itu mengikat semua pihak. "Gugatan para tergugat lemah dan salah alamat," kata Wina di sidang PN Jakarta Pusat waktu itu.

Baca Juga: Dewan Pers Akui Media Terseret Arus Pilpres, Jadinya Abnormal

Dalam keputusan PN Jakarta Pusat, eksepsi dari Dewan Pers yang menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berhak mengadili perkara ini diterima PN Jakarta Pusat. Artinya, gugatan Wikson Lalengke dkk tidak diterima karena pengadilan tidak berhak memeriksanya.

Oleh karena itu, PN Jakarta Pusat belum memeriksa perkara pokoknya. Sedangkan dalam keputusan PT Jakarta, disebutkan bahwa eksepsi Dewan Pers ditolak. Artinya, PT Jakarta menilai PN Jakarta berhak mengadili perkara ini. Namun, setelah memeriksa sendiri pokok perkaranya, PT Jakarta memutuskan menolak seluruh gugatan Wilson Lalengke dkk.

Dengan keputusan tersebut, PerDP mempunyai kekuatan hukum dan mengikat semua pihak terkait dengan pers.

Tag: Dewan Pers

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Rawpixel

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.96 3,736.24
British Pound GBP 1.00 17,748.95 17,572.01
China Yuan CNY 1.00 2,001.27 1,981.48
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,155.00 14,015.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,608.41 9,511.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.08 1,789.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,276.61 10,169.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,648.35 15,492.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.74 3,348.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,113.77 12,980.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6231.473 -12.997 654
2 Agriculture 1373.405 5.845 21
3 Mining 1665.437 14.211 49
4 Basic Industry and Chemicals 880.940 -6.688 73
5 Miscellanous Industry 1168.551 -4.934 49
6 Consumer Goods 2224.357 -12.734 53
7 Cons., Property & Real Estate 500.602 -0.838 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1228.506 14.718 75
9 Finance 1256.024 -5.058 90
10 Trade & Service 796.555 -5.213 163
No Code Prev Close Change %
1 AHAP 56 75 19 33.93
2 KPAL 560 680 120 21.43
3 TIRA 244 286 42 17.21
4 SAPX 870 1,000 130 14.94
5 POLI 1,165 1,335 170 14.59
6 SMMA 10,000 11,000 1,000 10.00
7 POWR 1,010 1,100 90 8.91
8 HOTL 155 168 13 8.39
9 ABMM 1,805 1,950 145 8.03
10 SSTM 454 490 36 7.93
No Code Prev Close Change %
1 HOME 113 84 -29 -25.66
2 KRAH 1,500 1,135 -365 -24.33
3 VINS 136 103 -33 -24.26
4 OKAS 258 216 -42 -16.28
5 APEX 550 462 -88 -16.00
6 JKON 500 428 -72 -14.40
7 ALKA 488 420 -68 -13.93
8 FILM 480 416 -64 -13.33
9 TRIM 170 150 -20 -11.76
10 GGRP 945 855 -90 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,270 1,250 -20 -1.57
2 HOME 113 84 -29 -25.66
3 MAMI 140 147 7 5.00
4 FREN 163 166 3 1.84
5 YELO 176 176 0 0.00
6 BBRI 4,220 4,160 -60 -1.42
7 IPTV 530 520 -10 -1.89
8 TLKM 4,210 4,290 80 1.90
9 KPAL 560 680 120 21.43
10 SWAT 118 120 2 1.69