Portal Berita Ekonomi Senin, 23 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:12 WIB. Paris - Perusahaan penerbangan low cost XL Airways (Prancis) minta diselamatkan Air France.
  • 00:04 WIB. Washington - PBB: 90 perusahaan besar berjanji akan mengurangi emisi gas demi dunia yang lebih hijau.
  • 23:56 WIB. London - Primark (Inggris) yakin bisa mendapat pasar pakaian dan sepatu US$300 miliar di AS.
  • 23:44 WIB. Iran - Menlu Pompeo: Walau menambah pasukan di teluk, AS tidak bermaksud perang dengan Iran.
  • 20:52 WIB. Brazil - Presiden Brazil sudah tanda tangani peraturan liberalisasi ekonomi dengan mengurangi birokrasi
  • 16:30 WIB. China - AIIB akan investasi US$1,09 M untuk 6 proyek di Asean
  • 15:13 WIB. Mobil Listrik - China miliki 245 pos untuk ganti baterai pada Agustus,  107 diantaranya di Beijing
  • 15:09 WIB. China - Mobil Maserati yang recall akan diperbaiki dengan gratis
  • 15:06 WIB. China - Jumlah pos pengisian energi baru bertambah 9 ribu pos pada Agustus
  • 14:58 WIB. China - Maserati tarik 711 mobil di China karena ada cacat pada lampu (headlight beams)

Kisruh Marunda, KCN Beberkan Alasan KBN Ngotot Ajukan Syarat Damai

Kisruh Marunda, KCN Beberkan Alasan KBN Ngotot Ajukan Syarat Damai - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) menyebut PT Karya Citra Nusantara (KCN) meminta jalur damai untuk menyelesaikan masalah hukum terkait pembangunan pelabuhan Marunda. Menanggapi hal tersebut KBN mengajukan lima persyaratan.

Namun, KCN secara tegas membantah tengah menempuh jalur damai. Bantahan ini bukan tanpa alasan lanyaran seluruh syarat yang diajukan KBN sangatlah tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan perjanjian awal kerja sama yang ditandangani PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan KBN pada 2005.

Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi membeberkan sejumlah syarat tersebut. Pertama, KBN ingin porsi kepemilikan saham di KCN masing-masing jadi 50% oleh KBN dan KTU. Sebelumya, disepakati KTU memiliki saham mayoritas hingga 85% karena harus menanggung seluruh biaya pembangunan dermaga 1 hingga 3, sedangkan biaya pengurusan izin jadi kewajiban KBN, termasuk jika terjadi cost overrun.

Baca Juga: Tegas, KCN Tolak Persyaratan Damai yang Diajukan KBN

Sisa saham 15% dimiliki KBN tanpa setor modal dan tidak akan mengalami dilusi. Kepemilikan atas saham minoritas ini sebagai good will atas kerja sama pembangunan pelabuhan di garis pantai sepanjang 1.700 m dari Cakung Drain hingga sungai Blencong serta atas kewajiban KBN menyediakan akses jalan ke wilayah pelabuhan. Garis pantai ini merupakan batas darat wilayah KBN, sedangkan dermaga pier 1 hingga 3 dibangun di atas perairan yang telah direvitalisasi KCN. 

"Bila KBN ingin meningkatkan porsi kepemilikan saham, mereka harus membayar kekurangan atas tambahan setoran modal sebesar 35%, kami sudah menunggu selama 15 bulan, namun hingga jangka waktu yang ditentukan KBN tidak mampu membayar. Kementerian BUMN sebagai pemilik saham mayoritas KBN juga melarang peningkatan porsi saham itu," papar Widodo, Rabu (11/9/2019).

Lebih lanjut Widodo memaparkan, dalam klausul kerja sama KBN juga dilarang mengeluarkan biaya atas pembangunan pelabuhan yang dijalankan KTU.

Kedua, KBN meminta membatalkan skema konsesi, padahal KCN menjalankan skema konsesi sesuai dengan syarat UU yang diberikan Kementerian Perhubungan dan diatur dalam UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Skema konsesi juga tidak bisa dibatalkan saat ini karena permasalahan ini sedang menanti keputusan kasasi dari Mahkamah Agung. 

Ketiga, KBN meminta 50% kepemilikan atas pier 2 dan seluruh pier 3 menjadi miliknya. Padahal pembangunan atas pier 1 dan pier 2 (memasuki tahap 30%) sepenuhnya dibiayai KTU yang telah mengeluarkan sekitar Rp 3 triliun, bahkan sesuai rekomendasi Kemenkopolhukam dan Satgas Percepatan & Efektivitas Pelayanan Ekonomi (Pokja IV) yang menangani kasus ini, KTU konsisten menyelesaikan pembangunan seluruh dermaga.

"Permintaan KBN atas pier 2 dan 3 sangat aneh karena yang membangun adalah KTU tanpa sedikit pun menggunakan uang negara, baik melalui APBN maupun APBD, yang dibangun di atas perairan dengan revitalisasi yang juga telah mendapat izin dari regulator kepelabuhanan sesuai tujuan pembangunan ini," tegas Widodo. 

Keempat, KBN akan mengenakan biaya sewa atas dermaga pier 1 yang selesai dibangun KTU, dan bahkan telah beroperasi sebagian.

Baca Juga: KBN Jangan Merusak Cita-Cita Jokowi Genjot Investasi

"Persyaratan ini sangat mengada-ada dan tanpa dasar hukum sama sekali, mereka meminta sewa atas lahan yang bukan miliknya dan bangunan yang tidak pernah mereka bangun," papar Widodo.

Melihat persyaratan di atas, KCN semakin yakin keberadaan pelabuhan Marunda akan sangat strategis ke depannya. Pasalnya, KBN ngotot ingin mendapatkan seluruh pelabuhan ini dengan cara yang tidak adil, tanpa sedikit pun mengeluarkan biaya.

"Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dari negara, KTU ingin memberi sumbangan yang terbaik bagi pembangunan infrastruktur tol laut dalam memajukan poros maritim Indonesia," tegas Widodo.

Kelima, KBN meminta KCN membayar sebesar Rp773 miliar, sesuai dengan putusan Pengadilan. "Sepanjang masih menanti keputusan Kasasi, tidak ada satu pun putusan dari pengadilan sebelumnya yang bisa dieksekusi karena belum inkrah atau belum berkekuatan hukum tetap, jadi seluruh persyaratan yang diajukan KBN tidak bisa kami terima," tegas Widodo.

Tag: Pelabuhan Marunda, PT Karya Citra Nusantara (KCN), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: PT KBN

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.96 3,736.24
British Pound GBP 1.00 17,748.95 17,572.01
China Yuan CNY 1.00 2,001.27 1,981.48
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,155.00 14,015.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,608.41 9,511.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.08 1,789.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,276.61 10,169.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,648.35 15,492.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.74 3,348.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,113.77 12,980.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6231.473 -12.997 654
2 Agriculture 1373.405 5.845 21
3 Mining 1665.437 14.211 49
4 Basic Industry and Chemicals 880.940 -6.688 73
5 Miscellanous Industry 1168.551 -4.934 49
6 Consumer Goods 2224.357 -12.734 53
7 Cons., Property & Real Estate 500.602 -0.838 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1228.506 14.718 75
9 Finance 1256.024 -5.058 90
10 Trade & Service 796.555 -5.213 163
No Code Prev Close Change %
1 AHAP 56 75 19 33.93
2 KPAL 560 680 120 21.43
3 TIRA 244 286 42 17.21
4 SAPX 870 1,000 130 14.94
5 POLI 1,165 1,335 170 14.59
6 SMMA 10,000 11,000 1,000 10.00
7 POWR 1,010 1,100 90 8.91
8 HOTL 155 168 13 8.39
9 ABMM 1,805 1,950 145 8.03
10 SSTM 454 490 36 7.93
No Code Prev Close Change %
1 HOME 113 84 -29 -25.66
2 KRAH 1,500 1,135 -365 -24.33
3 VINS 136 103 -33 -24.26
4 OKAS 258 216 -42 -16.28
5 APEX 550 462 -88 -16.00
6 JKON 500 428 -72 -14.40
7 ALKA 488 420 -68 -13.93
8 FILM 480 416 -64 -13.33
9 TRIM 170 150 -20 -11.76
10 GGRP 945 855 -90 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,270 1,250 -20 -1.57
2 HOME 113 84 -29 -25.66
3 MAMI 140 147 7 5.00
4 FREN 163 166 3 1.84
5 YELO 176 176 0 0.00
6 BBRI 4,220 4,160 -60 -1.42
7 IPTV 530 520 -10 -1.89
8 TLKM 4,210 4,290 80 1.90
9 KPAL 560 680 120 21.43
10 SWAT 118 120 2 1.69