Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:53 WIB. Thailand - Ekspor ayam broiler ke China naik lebih dari 700% dari Thailand pada Januari-Juli 2019
  • 16:23 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,46% pada level 2.999
  • 16:22 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,46% pada level 2.080
  • 16:20 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,15% pada level 3.162
  • 16:19 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup melemah 1,07% pada level 26.468
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,38% pada level 22.044
  • 16:16 WIB. Valas - Dollar melemah 0,05% terhadap Rupiah pada level 14.060 rupiah/dollar
  • 15:42 WIB. Jepang - Bank of Japan tidak mengubah suku bunga, tetap -0,1%
  • 16:14 WIB. Valas - Dollar melemah 0,25% terhadap Euro pada level 1,1058 $/euro
  • 16:12 WIB. Valas - Dollar melemah 0,21% terhadap Poundsterling pada level 1,2498 $/pound
  • 16:10 WIB. Valas - Dollar melemah 0,43% terhadap Yen pada level 107,98 yen/dollar
  • 16:09 WIB. Valas - Dollar menguat 0,15% terhadap Yuan pada level 7,10 yuan/dollar
  • 16:06 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.496 $/ounce
  • 16:04 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,39 $/barel
  • 16:02 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,06 $/barel

Pimpinan KPK Heran Kenapa Pembahasan Revisi UU Tertutup dan Dikebut

Pimpinan KPK Heran Kenapa Pembahasan Revisi UU Tertutup dan Dikebut - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai pembahasan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tampak tertutup dan dilakukan buru-buru.

Baca Juga: KPK Tak Butuh Dewan Pengawas, kata Samad

"Mengapa UU KPK itu seakan-akan tertutup dan dikebut diselesaikan? Ada kegentingan apa sehingga tertutup antara pemerintah dan parlemen? Contohnya diusulkan oleh badan legislasi dimasukkan ke paripurna, pendapat para fraksi pun tidak terbuka tapi ditulis dan langsung diketok dikirim ke pemerintah. Presiden seharusnya punya waktu 60 hari untuk memikirkan itu tapi tidak lama surat persetujuan dikirim lagi ke DPR," kata Laode di gedung KPK Jakarta, Kamis.

"Dari semua surat itu yang akan direvisi kan UU KPK, seharusnya surat ditembuskan juga ke KPK agar kami bisa melihat supaya kalau mau diganti jadi A, kami sesuaikan, kalau pergantian ke arah x maka bisa kami sikapi seperti apa tapi sampai hari ini kami tidak bisa memberikan sikap karena proses itu tertutup," ungkap Laode.

Padahal menurut Laode, Indonesia bukan negara tertutup tapi negara demokrasi.

"Semoga tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam proses UU KPK itu," ungkap Laode.

Pimpinan KPK sebelumnya sudah menyatakan menolak revisi UU KPK tersebut. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, KPK berada di ujung tanduk bila rancangan tersebut jadi disahkan sebagai UU.

Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019 menyetujui usulan revisi UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Presiden lalu menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU tersebut pada 11 September 2019 meski ia punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,777.39 3,739.37
British Pound GBP 1.00 17,665.91 17,487.15
China Yuan CNY 1.00 2,003.20 1,983.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,169.00 14,029.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,625.00 9,528.50
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,810.67 1,792.61
Dolar Singapura SGD 1.00 10,280.06 10,177.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,634.07 15,478.20
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,378.40 3,341.83
Yen Jepang JPY 100.00 13,100.04 12,969.40

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6244.470 -32.163 654
2 Agriculture 1367.560 -20.038 21
3 Mining 1651.226 -19.891 49
4 Basic Industry and Chemicals 887.628 -7.335 73
5 Miscellanous Industry 1173.485 -14.145 49
6 Consumer Goods 2237.091 -6.321 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.440 -0.066 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1213.788 -7.826 75
9 Finance 1261.082 -4.842 90
10 Trade & Service 801.768 -3.260 163
No Code Prev Close Change %
1 VINS 101 136 35 34.65
2 GHON 1,350 1,600 250 18.52
3 DART 318 370 52 16.35
4 HOME 99 113 14 14.14
5 GGRP 840 945 105 12.50
6 TRIM 153 170 17 11.11
7 PDES 1,100 1,215 115 10.45
8 YELO 160 176 16 10.00
9 CCSI 296 324 28 9.46
10 BBLD 450 488 38 8.44
No Code Prev Close Change %
1 PANI 123 101 -22 -17.89
2 DIGI 1,990 1,695 -295 -14.82
3 GLOB 486 420 -66 -13.58
4 JSKY 980 860 -120 -12.24
5 TIRA 278 244 -34 -12.23
6 IDPR 350 314 -36 -10.29
7 PEGE 234 212 -22 -9.40
8 APEX 605 550 -55 -9.09
9 MBTO 145 132 -13 -8.97
10 SMDM 137 125 -12 -8.76
No Code Prev Close Change %
1 HOME 99 113 14 14.14
2 MAMI 139 140 1 0.72
3 MSIN 470 468 -2 -0.43
4 IPTV 540 530 -10 -1.85
5 FREN 154 163 9 5.84
6 MNCN 1,285 1,270 -15 -1.17
7 BCAP 163 163 0 0.00
8 ERAA 1,920 1,940 20 1.04
9 YELO 160 176 16 10.00
10 KPIG 148 146 -2 -1.35