Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:50 WIB. Ekonomi Global - OECD koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% (2019) dan 3% (2020)
  • 07:47 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka menguat 0,32% pada level 22.105
  • 07:46 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka positif pada level 2.081
  • 07:45 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup stagnan pada level 3.006
  • 07:44 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup melemah 0,19% pada level 27.094
  • 07:44 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup menguat 0,07% pada level 8.128
  • 07:42 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,88 $/barel
  • 07:42 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,79 $/barel
  • 00:02 WIB. Kuba - Menlu Kuba: Mencegah pengiriman bahan bakar adalah bagian dari genosida kepada Kuba
  • 23:52 WIB. Italia - OECD prediksikan PDB Italia naik 0,4% pada 2020
  • 23:46 WIB. Jerman - Pendapatan Rocket Internet naik 33% menjadi 32 juta euro pada semester I
  • 23:06 WIB. Bursa - Indeks FTSE dibuka menguat 0,58% pada level 7.356
  • 21:47 WIB. China - BUMN baja Baowu Steel Group merger dengan Magang Holding Co. Ltd
  • 20:45 WIB. China - Kemenkeu: Nilai obligasi pemda Agustus naik jadi 569,6 M yuan,  Juli sebesar 555,9 M yuan
  • 20:34 WIB. China - GAC: China akan larang impor babi dan babi hutan dari Republik Korea karena kasus demam babi Afrika

Lemah, Revisi UU KPK Dapat Lemahkan Pemberantasan Korupsi, Cetus Abraham Samad

Lemah, Revisi UU KPK Dapat Lemahkan Pemberantasan Korupsi, Cetus Abraham Samad - Warta Ekonomi
WE Online, Bogor -

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menolak tegas upaya DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Alasannya draf edisi revisi UU tersebut berpeluang melemahkan agenda pemberantasan korupsi.

“Draft dalam revisi (UU KPK) itu justru dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi," kata Abraham, di sela diskusi 'KPK di Ujung Tanduk' di Kota Bogor, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Pimpinan KPK Heran Kenapa Pembahasan Revisi UU Tertutup dan Dikebut

Baca Juga: Firli Bahuri Terpilih jadi Ketua KPK

Salah satu yang klausul revisi UU KPK yang dikhawatirkan Abraham adalah tentang pengaturan KPK harus dari kepolisian, kejaksaan atau PNS, sementara KPK selama ini berwenang memiliki penyidik independen.

Jika poin itu disahkan, maka ada potensi tahanan kasus korupsi yang sudah dipenjara harus dibebaskan karena penyidikannya dianggap tidak sah bila dilakukan oleh penyidik yang bukan dari kepolisian, kejaksaan dan PNS.

"Setelah ditandatangani, penahanan dianggap tidak sah. Ketika dianggap tidak sah, dianggap gugur," ujarnya.

"Jadi konsekuensinya mereka (koruptor) harus dikeluarkan dari rumah tahanan."

Menurutnya Undang-Undang KPK sekarang masih bisa diandalkan di maka KPK di tempatkan sebagai lembaga independen yang tak bisa diintervensi dalam memberantas korupsi. Jadi, Abraham menilai, tidak ada alasan mendesak bagi pemerintah untuk merevisi UU KPK.

"Kita paham, kita sependapat suatu ketika jika saja dirasakan UU KPK itu sudah tidak relevan dengan konteks kekinian, sudah tidak bisa lagi di andalkan maka tidak ada alasan untuk direvisi," jelasnya.

Abraham berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani revisi UU KPK, meski dalam surat presiden yang sudah dikirim ke DPR, ia sudah setuju UU KPK direvisi.

"Semoga Presiden tidak melanjutkan atau membatalkan. Meski sudah mengirim Surpres setuju untuk dibahas tapi tidak menutup kemungkinan tidak disetujui, itu yang di harapkan," tandasnya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,777.39 3,739.37
British Pound GBP 1.00 17,665.91 17,487.15
China Yuan CNY 1.00 2,003.20 1,983.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,169.00 14,029.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,625.00 9,528.50
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,810.67 1,792.61
Dolar Singapura SGD 1.00 10,280.06 10,177.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,634.07 15,478.20
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,378.40 3,341.83
Yen Jepang JPY 100.00 13,100.04 12,969.40

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6244.470 -32.163 654
2 Agriculture 1367.560 -20.038 21
3 Mining 1651.226 -19.891 49
4 Basic Industry and Chemicals 887.628 -7.335 73
5 Miscellanous Industry 1173.485 -14.145 49
6 Consumer Goods 2237.091 -6.321 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.440 -0.066 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1213.788 -7.826 75
9 Finance 1261.082 -4.842 90
10 Trade & Service 801.768 -3.260 163
No Code Prev Close Change %
1 VINS 101 136 35 34.65
2 GHON 1,350 1,600 250 18.52
3 DART 318 370 52 16.35
4 HOME 99 113 14 14.14
5 GGRP 840 945 105 12.50
6 TRIM 153 170 17 11.11
7 PDES 1,100 1,215 115 10.45
8 YELO 160 176 16 10.00
9 CCSI 296 324 28 9.46
10 BBLD 450 488 38 8.44
No Code Prev Close Change %
1 PANI 123 101 -22 -17.89
2 DIGI 1,990 1,695 -295 -14.82
3 GLOB 486 420 -66 -13.58
4 JSKY 980 860 -120 -12.24
5 TIRA 278 244 -34 -12.23
6 IDPR 350 314 -36 -10.29
7 PEGE 234 212 -22 -9.40
8 APEX 605 550 -55 -9.09
9 MBTO 145 132 -13 -8.97
10 SMDM 137 125 -12 -8.76
No Code Prev Close Change %
1 HOME 99 113 14 14.14
2 MAMI 139 140 1 0.72
3 MSIN 470 468 -2 -0.43
4 IPTV 540 530 -10 -1.85
5 FREN 154 163 9 5.84
6 MNCN 1,285 1,270 -15 -1.17
7 BCAP 163 163 0 0.00
8 ERAA 1,920 1,940 20 1.04
9 YELO 160 176 16 10.00
10 KPIG 148 146 -2 -1.35