Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:50 WIB. India - Startup investasi online Groww peroleh pendanaan seri B sebesar 154 crore rupee dari Ribbit Capital
  • 09:26 WIB. China - Pendiri Alibaba Joe Tsai resmi jadi pemilik Brooklyn Nets
  • 08:19 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka menguat 1,19% pada level 22.217
  • 08:18 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka menguat 0,82% pada level 2.087
  • 08:16 WIB. Valas - Dollar melemah 0,17% terhadap Yen pada level 108,27 Yen/dollar
  • 08:15 WIB. Valas - Dollar menguat 0,08% terhadap Poundsterling pada level 1,2462 $/Pound
  • 08:14 WIB. Valas - Dollar menguat 0,04% terhadap Euro pada level 1,1027 $/Euro
  • 08:11 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 63,80 $/barel
  • 08:10 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,26 $/barel
  • 08:10 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan melemah 0,23% dari pembukaan pada level 1.490 $/ounce
  • 08:08 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup menguat 0,03% pada level 3.006
  • 08:07 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup menguat 0,13% pada level 27.147
  • 08:06 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup melemah 0,11% pada level 8.177
  • 08:02 WIB. AS - Presiden Trump: Bank Sentral AS dan Jerome Powell tidak ada nyali,  tidak masuk akal dan tidak ada visi
  • 06:12 WIB. AS - Fed Reserve menurunkan suku bunga 25 bps pada hari Rabu

KCN Harap Hakim MA Jernih Tangani Sengketa Marunda

KCN Harap Hakim MA Jernih Tangani Sengketa Marunda - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara hingga saat ini masih berpolemik antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Bahkan, sekarang sedang menunggu proses hukum tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

 

Kuasa Hukum PT Karya Citra Nusantara (KCN), Juniver Girsang menilai gugatan yang diajukan KBN terhadap KCN bersama Kementerian Perhubungan sangat janggal, termasuk putusan yang diambil hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan tingkat Pengadilan Tinggi.

 

“Saya sebagai praktisi hukum membaca gugatan sangat prihatin, tapi saya harus menghormati putusan walaupun agak janggal. Pertimbangan hukumnya kalau dicermati dikatakan bahwa penandatanganan dengan Kemenhub belum ada izin dari KBN. Itu yang paling inti sebenarnya,” kata Juniver di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

 

Baca Juga: Kisruh Marunda, KCN Beberkan Alasan KBN Ngotot Ajukan Syarat Damai

 

Ia mengatakan salah satu kejanggalan gugatan ini diajukan oleh BUMN kepada Menteri Perhubungan yang mempersoalkan masalah konsesi, sehingga timbul pertanyaan kenapa konsesi dibatalkan. Padahal, ketentuan hukumnya menyatakan perairan atau pelabuhan itu yang bertanggungjawab Menteri Perhubungan.

 

“Ini negara yang berkompeten, bertanggungjawab mengelola, mengurus itu adalah Menhub. Yang berhak melakukan konsesi itu ya Menhub, KBN tidak berhak. Digugat, eh dikabulkan menyatakan perjanjian itu batal. Dasarnya secara logika hukum tidak masuk di akal saya. Dikatakan tanpa seizin dari KBN, memang perairan seluruh laut jawa itu milik KBN? Kagak,” ujarnya.

 

Selain itu, Juniver menegaskan yang benar adalah KBN pemegang saham di KCN. Untung dari deviden sesuai komposisi saham. Selanjutnya coba saja di cek, sejak pelabuhan KCN beroperasi ada nggak KBN dirugikan? Justru pelabuhan KCN sebagai penunjang bisnis di kawasan berikat.

 

“Pelabuhan itu milik siapa? Ya aset KCN. KCN itu siapa? KTU (PT Karya Tekhnik Utama) dengan KBN. Jadi bukan KBN. Yang bertanggungjawab siapa? Ya direksi. Direksi siapa? Yang ada di KCN bersama komisiaris, kan konstruksi hukumnya begitu. Tanpa seizin KBN? Saya bilang salah pemahaman itu,” jelas dia.

 

Baca Juga: Tegas, KCN Tolak Persyaratan Damai yang Diajukan KBN

 

Atas dasar pertimbangan itu, kata Juniver, KCN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi. Sebab, perlu ada penjelasan atas konstruksi hukum yang benar dalam proyek tersebut.

 

Oleh karena itu, Juniver berharap Mahkamah Agung bisa secara jernih melihat proses ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian, sebagai praktisi tentu harapannya yang menangani perkara ini hakim yang mengetahui aturan tentang kepelabuhanan dan mengetahui perjanjian konsesi.

 

“Pengalaman dalam penanganan perkara itu pemahaman masalah. Masalahnya tidak dipahami tentu akan membuat pertimbangan juga tidak proporsional. Jangan sampai mengakibatkan investor berinvestasi yang diharapkan Pak Jokowi terhambat, sehingga tidak berani lagi berinvestasi di Indonesia,” katanya.

 

KBN mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan empat tuntutan yakni batalkan konsesi, setop operasional dan pembangunan KCN, sita jaminan pier 1, 2 dan 3 serta ganti rugi Rp 56,8 triliun.

 

“Tergugat 1 KCN, tergugat 2 Kementerian Perhubungan dan turut tergugat KTU itu swasta selaku pemegang saham mayoritas di KCN,”kata Widodo.

 

Menurut dia, putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sangat cepat dalam waktu 6 bulan dan putusan itu memenangkan KBN. Hanya saja, ganti ruginya disetujui menjadi Rp 773 miliar tanggung renteng dengan Kementerian Perhubungan.

 

“Ini sudah diputus dan saat ini sedang bergulir masuk kasasi di MA,” ujarnya.

 

Baca Juga: Soal Pelabuhan Marunda, KCN Bakal Maju Terus

 

Di samping itu, Dirut KCN Widodo mengatakan banyak orang tidak paham tentang konsesi sehingga seolah-olah menuduh KCN inisiatif mengadakan konsesi dengan kementerian. Padahal, ini adalah perintah dan amanat UU Nomor 17/2008.

 

Bahwa, kata dia, hierarki pelabuhan ada tiga yaitu pelabuhan umum, pelabuhan khusus dan pelabuhan khusus untuk kepentingan sendiri. Menurut dia, banyak juga yang menentang perjanjian konsesi termasuk Pelindo saat Ignasius Jonan menjadi Menteri Perhubungan.

 

Padahal, kata dia, kalau swasta diberikan pilihan boleh tidak konsesi, tentu KCN lebih senang. Karena, tanpa konsesi berarti barang ini menjadi kami punya selamanya. Tapi dengan konsesi, itu timbul hak dan kewajiban dari swasta kepada negara membayar fee konsesi setiap bulannya yang diambil dari keuntungan bruto pelabuhan KCN.

 

“Dan pada akhir masa konsesi seluruh pelabuhan dan fasilitasnya diberikan kepada negara dalam hal ini Kemenhub,” katanya.

 

Adapun hak yang timbul dari konsesi berupa izin yang diberikan oleh kemenhub kepada KCN untuk dapat melakukan kegiatan di Pelabuhan. Kemudian, kewajibannya harus membayar fee konsesi yakni 5 persen dari keuntungan bruto kepada negara.

 

“Konsesi ini bukan hanya di kepelabuhanan, di bandara ada, jalan tol ada, kereta api ada. Ini implementasi dari UUD 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dikuasai oleh negara,” tandasnya.

Tag: PT Karya Citra Nusantara (KCN), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Pelabuhan Marunda

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/Didik Suhartono

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,777.39 3,739.37
British Pound GBP 1.00 17,665.91 17,487.15
China Yuan CNY 1.00 2,003.20 1,983.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,169.00 14,029.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,625.00 9,528.50
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,810.67 1,792.61
Dolar Singapura SGD 1.00 10,280.06 10,177.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,634.07 15,478.20
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,378.40 3,341.83
Yen Jepang JPY 100.00 13,100.04 12,969.40

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6276.633 39.943 653
2 Agriculture 1387.598 -13.692 21
3 Mining 1671.117 -6.325 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.963 2.248 72
5 Miscellanous Industry 1187.630 31.262 49
6 Consumer Goods 2243.412 9.335 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.506 3.875 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1221.614 6.972 75
9 Finance 1265.924 13.302 90
10 Trade & Service 805.028 -1.731 163
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 390 486 96 24.62
2 SDRA 675 795 120 17.78
3 TIRA 238 278 40 16.81
4 JSKY 840 980 140 16.67
5 SMMA 8,800 10,000 1,200 13.64
6 POLI 1,120 1,265 145 12.95
7 MBTO 130 145 15 11.54
8 NUSA 75 82 7 9.33
9 GIAA 490 535 45 9.18
10 KOTA 550 600 50 9.09
No Code Prev Close Change %
1 FILM 630 500 -130 -20.63
2 SSTM 500 454 -46 -9.20
3 DNAR 266 242 -24 -9.02
4 INOV 434 400 -34 -7.83
5 KDSI 1,475 1,365 -110 -7.46
6 YULE 150 139 -11 -7.33
7 BIPP 69 64 -5 -7.25
8 BMSR 110 103 -7 -6.36
9 ETWA 96 90 -6 -6.25
10 MINA 2,570 2,410 -160 -6.23
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 540 540 0 0.00
2 MNCN 1,275 1,285 10 0.78
3 MSIN 466 470 4 0.86
4 MAMI 139 139 0 0.00
5 KPIG 148 148 0 0.00
6 HOME 97 99 2 2.06
7 HMSP 2,330 2,370 40 1.72
8 BMTR 354 354 0 0.00
9 FREN 142 154 12 8.45
10 ERAA 1,980 1,920 -60 -3.03