Portal Berita Ekonomi Minggu, 15 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:06 WIB. Kebakaran Aramco - Menlu AS: Iran telah meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pasokan energi dunia
  • 10:46 WIB. China - JD Digits ekspansi ke Thailand luncurkan aplikasi e-wallet
  • 08:10 WIB. Inggis - Toilet emas padat senilai US$1,25 juta di Istana Blenheim dicuri
  • 02:10 WIB. Arab Saudi - Fasilitas Aramco di Abqaiq dan ladang minyak Khura diserang pada 4 sore waktu setempat (Saudi Press Agency)
  • 23:52 WIB. Irak - Kementerian Listrik Irak tanda tangani perjanjian kerjasama senilai US$1,3 M dengan Siemens dan Orascom
  • 23:32 WIB. Iran - Nilai perdagangan bilateral Iran dan AS capai US$49 juta pada 7 bulan pertama
  • 20:38 WIB. India - Pemerintah akan kehilangan pendapatan hingga 50 ribu crores dengan kebijakan pengembalian bea dan pajak untuk eksportir
  • 20:36 WIB. India - Pemerintah India rilis kebijakan pengembalian bea dan pajak kepada eksportir

PSI Tolak Pasal Penodaan Agama dalam RUU KUHP

PSI Tolak Pasal Penodaan Agama dalam RUU KUHP - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena ada beberapa pasal yang kontroversial dalam revisi tersebut, salah satunya adalah terkait Ketentuan Penodaan Agama.

Baca Juga: Ustad Somad Kafirkan Penonton Drakor, PSI Geleng-Geleng

Jubir DPP PSI Dini Purwono, di Jakarta, Jumat, mengatakan, ketentuan Penodaan Agama di Pasal 304 yang berbunyi "Setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V".

"Permasalahan dari Pasal ini adalah ketidakjelasan penilaian tentang 'apakah suatu perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan agama', apabila hanya didasarkan pada perasaan beragama orang per orang, jelas ini akan menimbulkan tafsir subyektif yang melukai azas keadilan publik atau umum," kata Dini dalam siaran persnya.

PSI, lanjut dia, mensyaratkan agar pasal itu memasukkan unsur yang lebih jelas untuk memidana seseorang yang memang dengan sengaja melakukan penghasutan untuk memusuhi agama lain (incitement to hatred).

"Unsur ini lebih jelas dan terukur. PSI tidak ingin ada seseorang yang dipenjara karena komentar yang menurut orang per orang telah menyinggung agama yang lain, dan berujung di jeruji besi karena desakan massa," ujarnya.

Pada intinya, PSI menolak ada warga negara yang dipidana hanya karena tafsir subyektif yang dipaksakan oleh segelintir orang, atau bahkan oleh mayoritas terhadap minoritas.

"KUHP itu harus generalis, harus menghormati prinsip kesamaan di depan hukum. Tapi tentu KUHP juga harus memberikan hukuman bagi mereka yang sengaja menyebar kebencian bahkan menghasut untuk membenci keyakinan dan agama orang lain. Revisi KUHP yang sekarang tidak tegas dan tidak terang mengatur itu, karenanya wajib ditolak," tegas Dini.

Tag: Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Penistaan Agama

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Galih Pradipta

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,737.67 3,699.66
British Pound GBP 1.00 17,296.47 17,118.20
China Yuan CNY 1.00 1,978.94 1,959.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,020.00 13,880.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,633.14 9,535.56
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,791.83 1,773.80
Dolar Singapura SGD 1.00 10,202.30 10,094.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,515.93 15,358.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,368.57 3,332.53
Yen Jepang JPY 100.00 12,963.48 12,830.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6334.843 -7.331 651
2 Agriculture 1365.814 13.005 21
3 Mining 1670.003 -35.835 49
4 Basic Industry and Chemicals 899.212 -6.623 72
5 Miscellanous Industry 1198.465 0.426 49
6 Consumer Goods 2366.016 -3.032 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.832 -1.191 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.015 2.363 75
9 Finance 1268.975 4.024 90
10 Trade & Service 812.213 -2.562 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 50 67 17 34.00
2 BCAP 163 199 36 22.09
3 AKSI 476 580 104 21.85
4 JAWA 129 150 21 16.28
5 BBLD 416 476 60 14.42
6 INTD 140 160 20 14.29
7 SIMA 83 93 10 12.05
8 INPP 760 835 75 9.87
9 BBHI 160 175 15 9.38
10 SRAJ 230 250 20 8.70
No Code Prev Close Change %
1 ETWA 115 84 -31 -26.96
2 KARW 126 96 -30 -23.81
3 BMSR 145 120 -25 -17.24
4 ALMI 460 382 -78 -16.96
5 OKAS 260 224 -36 -13.85
6 AMAG 308 278 -30 -9.74
7 TMAS 154 141 -13 -8.44
8 EMTK 6,100 5,600 -500 -8.20
9 DNAR 270 248 -22 -8.15
10 FIRE 3,080 2,840 -240 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 555 25 4.72
2 MNCN 1,300 1,305 5 0.38
3 MSIN 466 490 24 5.15
4 BHIT 73 79 6 8.22
5 BMTR 362 376 14 3.87
6 TMAS 154 141 -13 -8.44
7 BCAP 163 199 36 22.09
8 MAMI 130 129 -1 -0.77
9 TELE 390 366 -24 -6.15
10 ANTM 1,120 1,070 -50 -4.46