Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:25 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 58,36 US$/barel
  • 20:25 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 52,88 US$/barel
  • 20:24 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.494 US$/troy ounce
  • 20:23 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,13% terhadap Yuan pada level 7,0722 Yuan/US$
  • 20:22 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,02% terhadap yen pada level 108,47 Yen/US$
  • 20:22 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,02% terhadap Poundsterling pada level 1,2987 US$/Pound
  • 20:21 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,04% terhadap Euro pada level 1,1162 US$/Euro
  • 16:19 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,02% pada level 26.725
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup menguat 0,89% pada level 3.141
  • 16:16 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,05% pada level 2.939
  • 16:07 WIB. Valas - Yuan ditutup melemah 0,13% terhadap USD pada level 7,0725 Yuan/USD
  • 16:06 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,47% terhadap USD pada level Rp. 14.080/USD 
  • 14:06 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,25% pada level 22.548
  • 14:05 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,20% pada level 2.064

Serahkan Pengelolaan KPK ke Presiden, Capim KPK: Jokowi Jangan Terjebak!

Serahkan Pengelolaan KPK ke Presiden, Capim KPK: Jokowi Jangan Terjebak! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Tiga pimpinan KPK menyatakan akan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peryataan tersebut disesalkan oleh Wakil Ketua Pansel Capim KPK Indriyanto Senoadji. Pasalnya, tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 32 UU KPK tentang Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan.

”Pemberhentian hanya terjadi karena meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari 3 bulan. Tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri dikenai sanksi berdasarkan UU ini,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2019).

Pemberhentian atas dasar pertimbangan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI, kata Indriyanto, sama sekali tidak diatur dalam UU KPK dan menyimpang dari UU KPK itu sendiri.

Baca Juga: Klarifikasi Lengkap Jokowi Soal Revisi UU KPK

”Pernyataan mereka sangat kontradiktif maknanya karena tiga pimpinan KPK yang sudah menyerahkan tanggung jawab pengelolaan, tapi di lain sisi mengharapkan dan menunggu perintah Presiden untuk menjalankan atau tidak menjalankan tugasnya sampai dengan Desember 2019,” katanya.

Secara Hukum Pidana, Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara, Presiden tidak dalam posisi menerima permasalahan tersebut dan sebaiknya menyerahkan permasalahan tanggung jawab KPK kepada tiga pimpinan KPK yang memiliki otoritas tanggung jawab KPK menurut UU, kecuali secara tegas, jelas dan formal ketiga pimpinan KPK ini menyatakan mengundurkan diri sesuai Pasal 32 huruf e UU KPK.

Menurut Indriyanto, seharusnya ketiga pimpinan KPK secara tegas dan jelas mengemukakan maksud menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden sehingga tidak menciptakan multitafsir.

Baca Juga: DPR-Pemerintah Kompak Revisi UU KPK, Mau Lindungi Siapa Gerangan?

”Presiden sebaiknya tidak terjebak dalam pusaran politik hukum ini, karena Pasal 32 UU KPK tidak ada syarat pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Pimpinan KPK bertanggung jawab penuh terhadap tugas pokok dalam menjalankan fungsi kewenangan kelembagan KPK,” kata Indriyanto.

Mengenai pro kontra definitif pimpinan KPK yang baru maupun revisi UU KPK, kata Indriyanto merupakan hal yang wajar dan sebagai wacana demokratis dalam penegakan hukum yang selalu ada solusi dan mekanisme.

”Tentunya wacana demokratis ini haruslah berbasis hukum, based on Due Process of Law, bukan semata-mata memaksakan kehendak sendiri, apalagi tindakan-tindakan tidak bijak yang menyimpang dalam tataran sistem ketatanegaraan,” katanya.

Baca Juga: Revisi UU KPK Segera Diketok, Ada Kegentingan Apa?

Pemaksaan kehendak bukanlah karakter sistem Ketatanegaraan dan politik hukum Indonesia, tapi ciri unlawful yang sifatnya otoriter. Dia menambahkan, pernyataan pimpinan KPK ini sebaiknya tidak melanggar prinsip Non-Mixed of Competence sehingga kewenangannya dilakukan sesuai tujuannya, tidak di luar kewenangan yang diberikan. ”Sangat disayangkan bila menciptakan kegaduhan politik hukum diruang publik,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan revisi UU KPK, karena hal ini merupakan inisiatif DPR maka otoritas penuh ada pada DPR. ”Sebagai inisiator seharusnya DPR yang mengundang KPK untuk diskusi permasalahan revisi UU KPK dan tidak pada tempatnya KPK mempertanyakan undangan diskusi kepada pemerintah,” katanya

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Sufri Yuliardi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,786.67 3,748.79
British Pound GBP 1.00 18,334.21 18,148.97
China Yuan CNY 1.00 2,009.80 1,988.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,202.66 14,061.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,748.71 9,650.30
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.10 1,793.06
Dolar Singapura SGD 1.00 10,422.44 10,317.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,845.91 15,686.83
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,395.73 3,359.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,093.63 12,959.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6198.987 7.040 659
2 Agriculture 1335.316 9.651 20
3 Mining 1590.926 2.398 48
4 Basic Industry and Chemicals 907.859 -2.236 74
5 Miscellanous Industry 1200.440 3.764 50
6 Consumer Goods 2118.599 17.332 54
7 Cons., Property & Real Estate 507.495 -0.600 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1208.713 -1.410 75
9 Finance 1260.988 0.498 90
10 Trade & Service 807.429 -1.845 166
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 1,225 1,530 305 24.90
2 KRAH 930 1,150 220 23.66
3 ABBA 183 218 35 19.13
4 BPII 8,000 9,500 1,500 18.75
5 DMMX 230 268 38 16.52
6 NOBU 860 975 115 13.37
7 KONI 630 700 70 11.11
8 AGRS 175 194 19 10.86
9 OKAS 200 218 18 9.00
10 OPMS 212 230 18 8.49
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 197 157 -40 -20.30
2 INTD 228 191 -37 -16.23
3 CASS 620 545 -75 -12.10
4 RDTX 6,900 6,100 -800 -11.59
5 MINA 1,590 1,410 -180 -11.32
6 PALM 246 222 -24 -9.76
7 WICO 575 520 -55 -9.57
8 CLAY 5,525 5,025 -500 -9.05
9 MARI 252 230 -22 -8.73
10 ANDI 1,630 1,495 -135 -8.28
No Code Prev Close Change %
1 ABBA 183 218 35 19.13
2 MNCN 1,270 1,325 55 4.33
3 MAMI 234 236 2 0.85
4 VIVA 93 93 0 0.00
5 DMMX 230 268 38 16.52
6 FREN 165 160 -5 -3.03
7 TCPI 6,125 6,125 0 0.00
8 BBRI 4,170 4,120 -50 -1.20
9 ERAA 1,880 1,790 -90 -4.79
10 JPFA 1,720 1,645 -75 -4.36