Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:40 WIB. CPO CIF Rotterdam - (15/10) 557,5 USD/Ton (16/10) 562,5 USD/Ton (17/10) 565 USD/Ton (18/10) 567,5 USD/Ton
  • 09:36 WIB. Gold Spot - (14/10) 1.491 USD/troy ounce (15/10) 1.482 USD/troy ounce (16/10) 1.490 USD/troy ounce (17/10) 1.492 USD/troy ounce (18/10) 1.490 USD/troy ounce
  • 09:31 WIB. Brent OIL - (14/10) 59,35 USD/barel (15/10) 58,74 USD/barel (16/10) 59,42 USD/barel (17/10) 59,91 USD/barel (18/10) 59,29 USD/barel
  • 09:28 WIB. WTI OIL - (14/10) 53,59 USD/barel (15/10) 52,81 USD/barel (16/10) 53,36 USD/barel (17/10) 53,93 USD/barel (18/10) 53,72 USD/barel
  • 09:23 WIB. Bursa FTSE 100- (14/10) 7.213 (15/10) 7.211 (16/10) 7.167 (17/10) 7.182 (18/10) 7.150
  • 09:20 WIB. Bursa Hang Seng - (14/10) 26.521 (15/10) 26.503 (16/10) 26.664 (17/10) 26.848 (18/10) 26.719
  • 09:18 WIB. Bursa Straits Times - (14/10) 3.124 (15/10) 3.116 (16/10) 3.134 (17/10) 3.126 (18/10) 3.114
  • 09:15 WIB. Bursa Nikkei - (15/10) 22.207 (16/10) 22.472 (17/10) 22.451 (18/10) 22.492
  • 09:13 WIB. Bursa Shanghai - (14/10) 3.007 (15/10) 2.991 (16/10) 2.978 (17/10) 2.977 (18/10) 2.938
  • 09:06 WIB. Bursa KOSPI - (14/10) 2.067 (15/10) 2.068 (16/10) 2.082 (17/10) 2.077 (18/10) 2.060
  • 09:03 WIB. Bursa S&P 500 - (14/10) 2.966 (15/10) 2.955 (16/10) 2.989 (17/10) 2.997 (18/10) 2.986
  • 08:58 WIB. YEN - (14/10) 108,39 Yen /USD (15/10) 108,86 Yen/USD (16/10) 108,77 Yen/USD (17/10) 108,67 Yen/USD (18/10) 108,43 Yen/USD
  • 08:55 WIB. POUNDSTERLING - (14/10) 1,2608 USD/Pound (15/10) 1,2788 USD/Pound (16/10) 1,2832 USD/Pound (17/10) 1,2890 USD/Pound (18/10) 1,2973 USD/Pound
  • 08:50 WIB. EURO - (14/10) 1,1029 USD/Euro (15/10) 1,1033 USD/Euro (16/10) 1,1072 USD/Euro (17/10) 1,1124 USD/Euro (18/10) 1,1171 USD/Euro
  • 08:44 WIB. YUAN - (14/10) 7,0675 Yuan /USD (15/10) 7,0818 Yuan/USD (16/10) 7,0935 Yuan /USD (17/10) 7,0774 Yuan/USD (18/10) 7,0817 Yuan/USD

Jokowi Tolak 4 Poin Revisi UU KPK, ICW: Tak Ada yang Menguatkan!

Jokowi Tolak 4 Poin Revisi UU KPK, ICW: Tak Ada yang Menguatkan! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Indonesian Corruption Watch (ICW) menanggapi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak empat poin revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sikap Jokowi tersebut tidak ada penguatan untuk KPK, namun hanya mengurangi sedikit dosis pelemahannya.

"Dosis berat pelemahan KPK oleh DPR dikurangi sedikit oleh Presiden, tidak ada penguatan‎," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Jumat (13/9/2019).

Kurnia membeberkan sejumlah poin-poin yang menjadi sorotan atas sikap Jokowi terhadap revisi UU KPK insiatif DPR. Pertama, soal Dewan Pengawas (Dewas) y‎ang diusulkan DPR dan Presiden yang dianggap hanya berubah dari sisi mekanisme pemilihan.

Baca Juga: Klarifikasi Lengkap Jokowi Soal Revisi UU KPK

"Eksistensi dan fungsinya tetap sama, menjadi perangkat birokratis izin penyadapan KPK. Konsekuensi, penyadapan KPK prosesnya lambat, dan bisa jadi akan kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap," imbuhnya.

Sisi negatif dari adanya Dewan Pengawas yakni, penyadapan KPK bisa batal dilakukan jika tidak mendapatkan izin. Akibatnya, kata Kurnia, kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis dengan adanya izin tersebut.

"Putusan MK mengatakan bahwa penyadapan berpotensi melanggar privasi individu, oleh karena itu semua wewenang penyadapan, bukan hanya KPK, perlu diatur oleh UU khusus," katanya.

Kurnia menilai ‎argumentasi yang dibangun oleh DPR selama ini mudah untuk dibantah ketika menganalogikan KPK secara kelembagaan berjalan tanpa pengawasan saat melaksanakan tugas dan kewenangannya.

"Padahal, KPK adalah lembaga negara independen, yang mana sistem pengawasannya sudah berjalan dengan hadirnya kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: DPR-Pemerintah Kompak Revisi UU KPK, Mau Lindungi Siapa Gerangan?

SP3 Korupsi

Kemudian, Kurnia juga menyoal soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Menurutnya, kekuatan besar yang dimiliki KPK pada saat ini yaitu kehati-hatiannya dalam menangani perkara korupsi.

"Hal itu pun pernah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi saat pengujian materi terkait kewenangan SP3 di KPK," ucapnya.

Dalam proses penetapan tersangka sebagaimana yang diatur dalam UU Tipikor, kata Kurnia, KPK jelas harus memiliki tiga alat bukti untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan‎. Oleh karenanya, SP3 tidak berlaku bagi KPK karena adanya faktor tersebut.

"Konsekuensi, KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks (aktor, kerugian negara, kejahatan bersifat lintas negara), tapi hanya bisa menangani kasus kecil, yang cepat bisa diproses," katanya.

Baca Juga: Revisi UU KPK Segera Diketok, Ada Kegentingan Apa?

Penyidik

Selanjutnya, soal aturan yang mengharuskan penyelidik dan penyidik dari PPNS. Aturan itu, tekan Kurnia, berpotensi memperlambat kinerja KPK. Hal itu terlihat dari kinerja para PPNS yang ‎ada saat ini.

"PPNS di KPK juga harus tunduk pada mekanisme korwas yang dikendalikan oleh Kepolisian. Alih-alih KPK menjadi lembaga yang mensupervisi dan mengkoordinasi penanganan pidana korupsi, penyelidik dan penyidik KPK disupervisi oleh Kepolisian," katanya.‎

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Baca Juga

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.81 3,750.91
British Pound GBP 1.00 18,259.33 18,072.02
China Yuan CNY 1.00 2,008.98 1,988.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,210.70 14,069.30
Dolar Australia AUD 1.00 9,707.33 9,607.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.83 1,793.66
Dolar Singapura SGD 1.00 10,415.35 10,310.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,812.25 15,649.28
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,398.06 3,361.84
Yen Jepang JPY 100.00 13,091.39 12,959.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6191.947 10.933 658
2 Agriculture 1325.665 -25.837 20
3 Mining 1588.528 -0.347 48
4 Basic Industry and Chemicals 910.095 8.396 74
5 Miscellanous Industry 1196.676 14.510 50
6 Consumer Goods 2101.267 -60.778 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.095 4.976 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1210.123 5.591 75
9 Finance 1260.490 13.824 90
10 Trade & Service 809.274 3.812 165
No Code Prev Close Change %
1 INTD 170 228 58 34.12
2 TFCO 332 414 82 24.70
3 TIRA 212 250 38 17.92
4 PTSN 374 422 48 12.83
5 MCOR 136 153 17 12.50
6 AMIN 294 330 36 12.24
7 MAIN 970 1,080 110 11.34
8 ERAA 1,695 1,880 185 10.91
9 LRNA 142 154 12 8.45
10 SKRN 505 545 40 7.92
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 505 412 -93 -18.42
2 OPMS 246 212 -34 -13.82
3 IBFN 238 208 -30 -12.61
4 APEX 555 500 -55 -9.91
5 PDES 1,105 1,000 -105 -9.50
6 BOSS 680 620 -60 -8.82
7 MINA 1,730 1,590 -140 -8.09
8 MREI 4,130 3,820 -310 -7.51
9 AMAG 310 288 -22 -7.10
10 SHID 3,400 3,200 -200 -5.88
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,695 1,880 185 10.91
2 MAMI 232 234 2 0.86
3 LMPI 150 152 2 1.33
4 TELE 364 358 -6 -1.65
5 BBRI 4,050 4,170 120 2.96
6 TCPI 6,125 6,125 0 0.00
7 OPMS 246 212 -34 -13.82
8 JPFA 1,655 1,720 65 3.93
9 HMSP 2,270 2,160 -110 -4.85
10 ANTM 955 935 -20 -2.09