Janji PM Pakistan Selesaikan Konflik Kashmir ke PBB

Warta Ekonomi, Islamabad -

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menjelaskan pihaknya akan membeberkan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah terjadi selama bertahun-tahun oleh India di Kashmir, pada waktu berpidato di Majelis Umum PBB bulan ini.

 

Imran Khan menyebut janji tersebut kepada warga wilayah Kashmir yang disengketakan. Imran Khan mengemukakan hal itu, Jumat (13/9/2019), dalam pidato pertamanya pada rapat umum di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan sejak dicabutnya status khusus kawasan yang disengketakan di Himalaya itu oleh India pada 5 Agustus lalu.

 

Ada 20 ribu orang lebih ikut serta dalam rapat tersebut. Khan juga meminta para hadirin agar menahan diri, tidak berpawai menuju Garis Kontrol yang dijaga militer, yang memisahkan Kashmir yang dikuasai Pakistan dan India, dengan mengatakan mereka harus menunggu perintahnya.

 

Baca Juga: Menlu Pakistan: Genosida di Kashmir Akan Terjadi!

 

 

“Jangan pergi sampai saya meminta Anda dan saya akan beritahu kapan melakukannya,” terang Khan.

 

Khan diketahui menenangkan para pemuda yang marah, yang bulan ini bentrok dengan polisi di Kashmir yang dikuasai Pakistan karena dihalang-halangi ketika hendak berpawai menuju perbatasan, di mana pasukan Pakistan dan India berada dalam jarak berdekatan.

 

Seruan kepada kaum muda yang marah itu dikemukakan beberapa hari setelah ribuan pemuda tanpa senjata berpawai menuju perbatasan untuk memprotes pengepungan di wilayah Kashmir yang dikuasai India, sehingga memicu bentrokan dengan polisi.

 

Para pasukan Pakistan dan India melakukan aksi tembak yang mengakibatkan jatuhnya korban di pihak tentara dan warga sipil Pertemuan ini juga berlangsung sehari setelah militer Pakistan menyatakan tembakan tentara India menewaskan salah seorang tentara Pakistan di Kashmir. ini merupakan insiden pelanggaran gencatan senjata terbaru.

 

Khan meminta kepada masyarakat dunia agar menekan India untuk memberi hak menentukan nasib sendiri kepada warga Kashmir.