Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:58 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,14% di awal sesi I.
  • 08:49 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,02% terhadap Yuan pada level 7,0743 Yuan/US$
  • 08:48 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka positif 0,20% pada level 2.945
  • 08:47 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka positif 0,33% pada level 26.813
  • 08:46 WIB. Bursa - Indeks Strait Times dibuka positif 0,95% pada level 3.168
  • 08:05 WIB. Valas - Rupiah dibuka menguat 0,08% terhadap Dollar AS pada level Rp 14.069 per US$
  • 08:03 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,06 US$/barel
  • 08:03 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 53,49 US$/barel
  • 08:02 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.483 US$/troy ounce
  • 07:59 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,05% terhadap Yen pada level 108,67 Yen/US$
  • 07:58 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,08% terhadap Poundsterling pada level 1,2971 US$/Pound
  • 07:57 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,04% terhadap Euro pada level 1,1154 US$/Euro
  • 07:20 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka positif 0,52% pada level 2.075
  • 06:32 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 0,69% pada level 3.006
  • 06:31 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 0,21% pada level 26.827

Penyerahan Mandat KPK kepada Presiden Dinilai Melanggar Hukum

Penyerahan Mandat KPK kepada Presiden Dinilai Melanggar Hukum - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid menilai sikap tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar hukum tata negara dan konstitusi.

“Menyerahkan mandat KPK kepada Presiden melanggar sistem hukum tata negara dan konstitusi. Tidak ada nomenklatur penyerahan mandat KPK kepada Presiden berdasarkan hukum tata negara,” kata Fahri kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).

Menurut Fahri, sikap tiga pimpinan KPK tersebut merupakan manuver dan moving dengan menggunakan diksi menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden. Yang dipertontonkan pimpinan KPK kepada publik tersebut, merupakan lelucon yang tidak lucu.

“Ini adalah suatu ironi yang terjadi di sebuah negara demokrasi konstitusional saat ini. Sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat kepada Presiden ini harus dipandang sebagai tindakan yang inkonstitusional, serampangan, dan melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sendiri,” ujar Fahri.

Baca Juga: Soal Revisi UU KPK, Gerindra Ikut Arahan Prabowo

Alumni Program Doktor Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Kota Makassar ini menuturkan, menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden inkonstitusional.

Dari segi hukum tata negara maupun hukum administrasi negara, menurut Fahri, tidak ada nomenklatur menyerahkan mandat kepada presiden.

Selain karena tidak sejalan dengan rezim ketentuan Pasal 32 ayat (1) poin e UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena, meninggal dunia, berahir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari tiga bulan, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi berdasarkan UU KPK.

Sementara di sisi lain, tutur Fahri, bahwa presiden tidak dalam kedudukan maupun kapasitas menerima tanggung jawab dan pengelolaan institusi KPK sebagai “state auxiliary agencies”.

Terkecuali, tiga pimpinan KPK tersebut secara eksplisit dan resmi menyatakan mengundurkan diri sesuai kaidah ketentuan Pasal 32 ayat (1) point e UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Ini adalah suatu praktik yang tidak lazim dan cenderung deviasi dari prinsip hukum. Apalagi di satu sisi telah menyerahkan mandat kepada Presiden, tetapi disisi yang lain berharap menunggu arahan dan direktif Presiden untuk menjalankan atau tidak menjalankan tugas-tugas kelembagaan KPK sampai Desember 2019,” tambah Fahri.

Baca Juga: Mundurnya Pimpinan KPK Dinilai Sebagai Bentuk Kekecewaan

Fahri mengungkapkan, pengunduruan diri dari pimpinan KPK dan penyerahan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden, sangat tidak negarawan dan potensial menjadi preseden buruk dalam praktik ketatanegaraan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UU KPK disebutkan bahwa ayat (5), ungkap Fahri, “Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif,” dan selanjutnya ayat (6) disebutkan bahwa “Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi KPK”.

”Dengan demikian, maka untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan kerja-kerja KPK sesuai tujuan dibentuknya KPK berdasarkan pasal 4 UU KPK yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Presiden sebagai Kepala Negara segera mengambil langkah-langkah sesuai mandat hukum yang ada, yaitu dapat mengambil langkah untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK saat ini dengan mengangkat anggota sementara pimpinan KPK sampai dengan berahirnya periode pimpinan yang lama yaitu sampai pada bulan desember 2019 yang akan datang,” ungkap Fahri.

Agar segala proses pro justicia di KPK dapat berjalan dengan normal, menurut Fahri, tindakan tiga pimpinan KPK dengan mengembalikan mandat kepada Presiden dapat dikualifisir sebagai tindakan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) point e UU KPK karena mengundurkan diri; sehingga terpenuhi maksud dari kata-kata mengembalikan mandat adalah sejalan dengan maksud mengundurkan diri.

”Dengan demikian maka presiden dapat mengunakan kewenangan konstitusionalnya berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi undang-undang,” kata dia.

Fahri menyatakan, khusus ketentuan Pasal 33 A ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK yang menyebabkan pimpinan KPK berjumlah kurang dari tiga orang, presiden dapat mengangkat anggota sementara pimpinan KPK sejumlah jabatan yang kosong.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa anggota sementara pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak yang sama dengan pimpinan KPK.

Baca Juga: Gerindra Minta KPK Diperkuat, tapi Tetap Harus Dievaluasi

Pada ketentuan Pasal 33B menyebutkan bahwa masa jabatan anggota sementara pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1) berahir pada saat pengucapan sumpah atau janji anggota pimpinan KPK yang baru setelah dipilih melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

”Dengan demikian maka presiden dapat mengisi kekosongan pimpinan KPK yang kurang dari tiga orang tersebut dan secara kelembagaan KPK tetap berjalan menyelesaikan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilantiknya pimpinan KPK yang baru pada Desember nanti,” ujar Fahri.

Sebelumnya diketahui, tiga pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Sitomurang, dan Laode Muhammad Syarif menyerahkan mandat ke Presiden Jokowi. Penyerahan mandat kepada Presiden berawal dari Revisi UU KPK.

Dalam pernyataanya, Agus menyampaikan KPK dikepung dari berbagai sisi dan pemberantasan korupsi semakin mencemaskan. Menurut Agus, pihaknya belum mengetahui draf isi revisi UU KPK tersebut.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,786.67 3,748.79
British Pound GBP 1.00 18,334.21 18,148.97
China Yuan CNY 1.00 2,009.80 1,988.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,202.66 14,061.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,748.71 9,650.30
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.10 1,793.06
Dolar Singapura SGD 1.00 10,422.44 10,317.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,845.91 15,686.83
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,395.73 3,359.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,093.63 12,959.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6198.987 7.040 659
2 Agriculture 1335.316 9.651 20
3 Mining 1590.926 2.398 48
4 Basic Industry and Chemicals 907.859 -2.236 74
5 Miscellanous Industry 1200.440 3.764 50
6 Consumer Goods 2118.599 17.332 54
7 Cons., Property & Real Estate 507.495 -0.600 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1208.713 -1.410 75
9 Finance 1260.988 0.498 90
10 Trade & Service 807.429 -1.845 166
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 1,225 1,530 305 24.90
2 KRAH 930 1,150 220 23.66
3 ABBA 183 218 35 19.13
4 BPII 8,000 9,500 1,500 18.75
5 DMMX 230 268 38 16.52
6 NOBU 860 975 115 13.37
7 KONI 630 700 70 11.11
8 AGRS 175 194 19 10.86
9 OKAS 200 218 18 9.00
10 OPMS 212 230 18 8.49
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 197 157 -40 -20.30
2 INTD 228 191 -37 -16.23
3 CASS 620 545 -75 -12.10
4 RDTX 6,900 6,100 -800 -11.59
5 MINA 1,590 1,410 -180 -11.32
6 PALM 246 222 -24 -9.76
7 WICO 575 520 -55 -9.57
8 CLAY 5,525 5,025 -500 -9.05
9 MARI 252 230 -22 -8.73
10 ANDI 1,630 1,495 -135 -8.28
No Code Prev Close Change %
1 ABBA 183 218 35 19.13
2 MNCN 1,270 1,325 55 4.33
3 MAMI 234 236 2 0.85
4 VIVA 93 93 0 0.00
5 DMMX 230 268 38 16.52
6 FREN 165 160 -5 -3.03
7 TCPI 6,125 6,125 0 0.00
8 BBRI 4,170 4,120 -50 -1.20
9 ERAA 1,880 1,790 -90 -4.79
10 JPFA 1,720 1,645 -75 -4.36